Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Tetap Dilanjutkan
”Operasi tetap dilanjutkan. Perintah Panglima TNI jelas. Tegas, tidak usah ragu-ragu,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono.
Oleh
Ayu Octavi Anjani, FABIO MARIA LOPES COSTA, EDNA CAROLINE PATTISINA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Seorang prajurit TNI yang bertugas dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Philips Merthens, gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua. Namun, peristiwa ini tak menyurutkan langkah TNI. Operasi penyelamatan akan terus dilakukan.
Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Nduga, Papua, Sabtu (15/4/2023) sore. Prajurit yang diserang itu berasal dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Philips. Personel TNI yang gugur ialah Prajurit Satu (Pratu) Miftahul Arifin.
”Operasi tetap dilanjutkan. Perintah Panglima TNI jelas. Tegas, tidak usah ragu-ragu,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono dalam konferensi pers di Markas Besar TNI di Jakarta, Minggu (16/4/2023).
Lebih lanjut, kata Julius, TNI akan meningkatkan operasi. Menurut dia, area lokasi penyanderaan juga sudah makin mengerucut sehingga operasi diharapkan makin tajam dan optimal. Operasi tetap dilakukan dengan mengedepankan sifat humanis demi meminimalkan jatuhnya korban kembali. Strategi operasi serta jumlah personel yang dikerahkan bersifat rahasia sehingga tidak bisa disampaikan ke publik. Dalam waktu dekat, menurut dia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengevaluasi peristiwa kontak tembak dalam operasi penyelamatan tersebut.
Pada 7 Februari 2023 komplotan Egianus Kogoya membakar pesawat Susi Air PK-BVY yang mengangkut lima warga Paro, Nduga, dan Philip sebagai pilot. Pesawat ketika itu mendarat di Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang dilepaskan, sementara pilot ditawan (Kompas.id, 6/3/2023).
Penyelamatan
Adapun Satuan Yonif Raider 321/Galuh Taruna tiba di Kabupaten Mimika pada 22 Juni 2022. Satgas yang bermarkas di Majalengka, Jawa Barat, itu bertugas di wilayah teritorial Korem 172/PWY, seperti Kabupaten Nduga.
Julius menuturkan, Satgas Yonif Raider 321/Galuh Taruna termasuk salah satu dari sejumlah satgas yang tergabung dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Mereka terbagi di beberapa titik. TNI sebelumnya sudah mengetahui posisi pilot dan penyanderanya. Kontak tembak berlangsung saat tim berusaha mendekati posisi penyandera. Prajurit Satu (Pratu) Miftahul Arifin tertembak dan jatuh ke jurang dengan ketinggian sekitar 15 meter. Ketika rekan-rekannya hendak mengevakuasi Miftahul, mereka kembali mendapat serangan.
Menurut Julius, kondisi prajurit lain yang berada di lokasi masih sulit dihubungi karena cuaca tidak menentu. Terkait adanya informasi yang menyebut jumlah personel TNI yang gugur tidak hanya satu orang, Julius menegaskan hingga Minggu sore pihaknya mendapatkan informasi satu prajurit yang gugur. ”Update akan kami sampaikan. Mohon ambil informasi dari kami, tidak pihak lain,” kata Julius.
Senada dengan itu, di Jayapura, Papua, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Herman Taryaman menuturkan, kondisi cuaca berkabut dan jaringan telekomunikasi di daerah Mugi tidak memadai. ”Dipastikan kondisi Pratu Miftahul telah gugur. Sementara nasib para prajurit lain belum diketahui hingga kini. Kondisi cuaca hujan dan berkabut menghambat upaya komunikasi dengan aparat keamanan yang berada di lokasi tersebut,” kata Herman.
Ia menambahkan, proses evakuasi para korban terus diupayakan hingga Minggu. ”Kami memohon doa dari masyarakat Indonesia agar proses evakuasi para prajurit berjalan lancar,” ujar Herman, menambahkan.
Pihak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OM) yang disebut sebagai KKB menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan prajurit TNI di wilayah Mugi-Mam, Nduga. Aksi ini dipimpin oleh Egianus Kogoya.
Juru bicara TPN-OPM, Sebby Sambom, mengklaim, jumlah prajurit TNI yang gugur sebanyak sembilan personel. Sebby mengaku mendapat informasi ini dari TPN-OPM Nduga pukul 10.40 WIT.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey menyampaikan rasa prihatin dan dukacita mendalam atas insiden penyerangan terhadap anggota TNI di Nduga. ”Komnas HAM meminta Egianus dan anggotanya tidak menghambat proses evakuasi prajurit yang menjadi korban dalam peristiwa ini,” ujar Frits.
Frits meminta kedua belah pihak, yakni aparat TNI-Polri dan TPN-OPM, menahan diri untuk mencegah konflik semakin meluas. Sebab, konflik ini juga berdampak bagi warga sipil yang tidak bersalah.
Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Arie Ruhyanto, berpandangan, saat ini penyelamatan perlu difokuskan pada personel TNI lain yang menjadi korban serangan KKB serta belum jelas kabarnya. Meskipun begitu, penyelamatan pilot Susi Air juga perlu segera dipercepat prosesnya.
Lebih lanjut, kata Arie, pendekatan dengan operasi militer belum efektif untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Pendekatan dialog pun dirasa bukan juga sebuah solusi menyelesaikan persoalan tersebut. ”Pada situasi saat ini, pendekatan dialog juga bukan pendekatan yang efektif, karena tidak mungkin KKB diajak berdiskusi soal perdamaian jangka panjang. Itu nanti, masih panjang,” ujar Arie.
Kebijakan makro
Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengkritisi belum adanya kebijakan yang makro dalam mengatasi persoalan di Papua yang kompleks. ”Kita memang belum ada kebijakan yang makro,” katanya.
Tubagus mengatakan, kebijakan makro diperlukan sebagai acuan bagi semua pemangku kebijakan. Ketidakjelasan di tataran kebijakan negara menjadikan ketidakjelasan di lapangan. Dari sisi anggaran, tidak ada anggaran khusus untuk operasi TNI di Papua. Padahal, operasi TNI yang banyak dalam bentuk operasi intelijen dan teritorial untuk memenangi hati masyarakat membutuhkan anggaran lebih.
Tiadanya kebijakan makro itu juga membuat sisi operasi tempur mengambang. Ada beberapa satuan tugas yang karena disebut sebagai operasi penegakan hukum dipimpin oleh Polri. Padahal, Polri tidak dilatih untuk operasi lawan gerilya. Di sisi lain, operasi penegakan hukum membuat anggota TNI gamang karena takut disebut melanggar HAM. ”Situasi di Papua itu situasi perang, dibunuh atau membunuh. Nah, kita perintahnya operasi penegakan hukum, ya berarti ada penyelidikan, penyidikan, sampai proses hukum,” kata Tubagus.