Rakyat yang Punya Hak Pilih

Survei Litbang ”Kompas” pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan, mayoritas responden ingin memilih calon anggota legislatif secara langsung.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Mural tentang pemilu menghiasi tembok di Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Jadwal pemilu yang telah disepakati, 14 Februari 2024, diharapkan akan membuat persiapan pelaksanaannya lebih matang agar persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 tak terulang.

Hasil survei yang dipublikasikan di harian ini pada Senin (6/3/2023) menunjukkan, rata-rata 78 persen responden pemilih partai politik cenderung lebih ingin memilih calon anggota legislatif (caleg) secara langsung, seperti yang dipraktikkan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Hasil ini sesuai pula dengan kecenderungan fraksi di DPR, yang mayoritas menghendaki sistem proporsional terbuka dipertahankan. Rakyat bisa memilih sendiri caleg yang dikenal, disukai, dan diyakini bisa membawa dan memperjuangkan aspirasinya.

Dalam survei Kompas, 17 persen responden saja yang ingin menyerahkan sepenuhnya keterpilihan caleg kepada parpol. Sebagian kecil responden memilih jawaban tidak tahu, tentu saja dengan segala pertimbangannya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pasal 353 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memungkinkan pemilih untuk memilih tanda gambar partai dan/atau nama caleg dalam kertas suara. Tentu saja jika memilih keduanya, nama caleg yang dipilih itu harus berada dalam partai itu. Artinya, pemilih tidak bisa memilih caleg dari partai yang berbeda.

Baca Juga: Publik Lebih Ingin Memilih Caleg Langsung

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (keempat kiri), bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kedua kiri), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Muhammad (keempat kanan), Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja (dua kanan) didampingi anggota KPU Mochammad Afifuddin (kiri), anggota DKPP Teguh Prasetyo (ketiga kanan), dan anggota Bawaslu Puadi (kanan) mengikuti Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). Agenda rapat adalah pembahasan persiapan pemilu serentak tahun 2024. Selain itu, pertemuan ini adalah rapat kerja perdana anggota KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027.

Baca Juga: Presiden Berharap Tahapan Pemilu 2024 Tetap Berjalan

Meskipun hasil survei Kompas itu sesuai dengan pandangan mayoritas partai yang kini memiliki wakil di Senayan, sistem pemilu proporsional terbuka yang dilaksanakan sejak Pemilu 2009 itu kini tengah diuji. Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyidangkan permohonan agar pelaksanaan pemilu mendatang kembali pada sistem proporsional tertutup. Setiap sistem pemilu tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Mereka yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup berpandangan, partailah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan wakil rakyat yang berkualitas, termasuk melalui pengaderan yang baik. Dengan sistem ini tak ada lagi persaingan tidak sehat antarcaleg dalam satu partai, termasuk jual beli suara. Partai pula yang harus membiayai kampanye pada pemilu legislatif.

Sebaliknya, mereka yang menolak sistem ini menilai rakyat yang mempunyai hak pilih sehingga rakyatlah yang harus menentukan wakilnya. Sistem pemilu proporsional terbuka juga mendorong caleg untuk lebih dekat dengan warga yang akan memilihnya. Caleg harus berkampanye sendiri dan dalam praktiknya terjadi ”pertarungan” antarcaleg separtai.

Baca Juga: Menengok Pilihan Parpol Baru dan Non-Parlemen Mendukung Capres

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural foto-foto presiden RI tergambar di kawasan Cibuluh, Bogor, Sabtu (6/8/2022). Pemerintah bersama DPR, DKPP, KPU, dan Bawaslu memutuskan bahwa pemilu presiden-wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024. Sementara pilkada serentak diselenggarakan pada 27 November 2024. Hingga Sabtu (6/8/2022), 13 partai politik sudah mendaftar menjadi calon peserta Pemilu 2024 di KPU.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi yang dianut negeri ini diartikan sebagai dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyatlah yang berhak memilih wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.

Konstitusi juga mengatur melalui Pasal 22E Ayat (6), pengaturan lebih lanjut tentang pemilu melalui UU. Artinya, sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup tidak melanggar UUD 1945. Rakyatlah pemilik hak pilih. Partai sebaiknya memfasilitasi hak rakyat dengan menampilkan kader terbaiknya.