Sejumlah survei, termasuk Litbang ”Kompas”, menempatkan TNI sebagai lembaga dengan citra paling positif dibandingkan dengan lembaga lain.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (kanan) didampingi Jenderal Andika Perkasa memberikan keterangan pers setelah upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).
Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.
Pelantikan dan serah terima komando telah dilaksanakan di Istana Negara dan Mabes TNI. Pergantian Panglima TNI adalah normal dan wajar mengingat Jenderal Andika memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Penunjukan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI juga wajar karena UU TNI memberi ruang jabatan Panglima TNI dijabat secara bergilir antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Saat melantik Laksamana Yudo, Presiden Jokowi mengingatkan agar Panglima TNI menjaga netralitas politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. ”Agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis dan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara,” kata Presiden Jokowi. Politik tentara adalah politik negara. Negara tunduk kepada konstitusi.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai pelantikan Laksamana Yudo Margono yang dilantik sebagai Panglima TNI, Senin (19/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.
Kita garis bawahi peringatan dari Presiden Jokowi. Laksamana Yudo dalam masa tugasnya yang tidak lama—akan pensiun pada November 2023—harus menjaga situasi politik tetap kondusif di tahun politik yang akan memuncak pada 14 Februari 2024. Di tengah situasi penuh ketidakpastian global dan ancaman resesi, TNI bersama Polri dan tentunya bersama elite politik punya peran untuk menjaga situasi politik negeri ini serta menjaga demokrasi dan konstitusi sebagai panduan bernegara. Belum lagi ada tantangan keamanan di Papua juga menuntut perhatian.
Di tengah waktu yang tak begitu panjang itu, Laksamana Yudo dituntut melakukan konsolidasi organisasi TNI agar solid menghadapi tahun politik serta berbagai ancaman keamanan di Tanah Air. Sejumlah survei, termasuk Litbang Kompas, menempatkan TNI sebagai lembaga dengan citra paling positif dibandingkan dengan lembaga lain. Tingkat kepercayaan publik terhadap Laksamana Yudo juga terbilang tinggi. Jajak pendapat Kompas pada 12 Desember 2022 menunjukkan 85,9 persen responden optimistis dengan kepemimpinan Laksamana Yudo. Mengelola kepercayaan publik itu menjadi pekerjaan tersendiri.
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Prajurit TNI AL berbaris di samping KRI Frans Kaisiepo-368 yang bersandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022).
Kepercayaan publik kepada TNI harus terus dijaga. Di tengah dunia revolusi teknologi komunikasi, TNI perlu membuat aturan main bagaimana anggota TNI memanfaatkan media sosial dan media personal. Perlu ada panduan bagi anggota TNI memanfaatkan media sosial. Apakah itu suara institusi, apakah itu suara personal? Di tengah tahun politik, suara-suara di media sosial, khususnya bagi anggota TNI, akan ikut menentukan situasi politik.
Kita mendorong Presiden Jokowi dan Laksamana Yudo mempersiapkan KSAL pengganti Laksamana Yudo. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga perlu mempersiapkan Panglima TNI setelah Laksamana Yudo pensiun pada November 2023. Panglima TNI pengganti Yudo akan memegang peran strategis karena akan mengawal musyawarah besar bangsa bernama pemilu pada 14 Februari 2024. Itu adalah tugas konstitusional.
