Panglima TNI: Papua Membutuhkan Operasi Teritorial
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan situasi Papua masih dikategorikan sebagai tindak pidana. Itu menjadi kewenangan Polri. Untuk itu, TNI membantu Polri tegakkan hukum di sana.
Oleh
EDNA CAROLINE PATTISINA
·3 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Jenderal Andika Perkasa (tampak belakang) menyerahkan Panji TNI Tri Dharma Eka Karma kepada Laksamana Yudo Margono (kiri) saat upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Eskalasi yang terjadi di Papua saat ini dinilai membutuhkan operasi teritorial dan penegakan hukum. TNI juga telah menyiapkan beberapa teknologi untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata.
Hal itu disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, seusai serah terima jabatan dari Jenderal Andika Perkasa, Selasa (20/12/2022). Yudo mengatakan, situasi Papua saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana, pelanggaran hukum kriminal. Hal ini merupakan kewenangan Polri, sementara TNI membantu upaya Polri menegakkan hukum. ”Kalau ada yang membuat onar atau melanggar hukum, mengganggu masyarakat, ya, kita tangkap dan serahkan ke Polri karena di Papua itu operasi penegakan hukum,” kata Yudo.
Saat ditanya soal kemungkinan diterapkannya Daerah Operasi Militer di Papua, Yudo mengatakan, belum sampai taraf tersebut. Ia akan mengadakan rapat dengan komandan-komandan satuan. ”Kalau keadaan darurat yang menentukan bukan saya, tetapi atas lagi. Tapi saya kira dengan eskalasi sekarang masih dalam taraf kriminal,” kata Yudo.
Ia mengatakan, saat pelantikan sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat harus tegas, namun tetap humanis. Saat ini, selain membantu Polri melakukan penegakan hukum di Papua, TNI juga terus melakukan operasi teritorial. Di Papua telah ada gelar teritorial, seperti Kodim, Koramil, dan Korem. Operasi teritorial dilakukan dengan memberi dukungan kepada masyarakat agar aman melakukan aktivitasnya. Sebagai contoh, anggota TNI menjadi guru atau membantu angkutan warga. Tujuan operasi teritorial adalah agar kegiatan sosial masyarakat terus berjalan.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (kanan) didampingi Jenderal Andika Perkasa (kiri) memberikan keterangan pers setelah upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022). Markas Besar TNI menggelar upacara serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono setelah acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sehari sebelumnya. Setelah upacara serah terima jabatan itu, kegiatan akan dilanjutkan dengan pisah sambut dan acara tradisi.
Mendukung operasi
Andika pun menyampaikan, selama setahun menjadi Panglima TNI ia berupaya untuk menambah peralatan dan perlengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa digunakan. Teknologi yang saat ini baru saja siap digunakan itu diharapkan dapat membantu TNI melakukan operasi lebih cepat dan mudah. Menurut dia, tanpa teknologi, TNI akan sulit melakukan operasi yang selama ini sudah dilakukan.
”Tapi, kan, prosesnya butuh setahun. Ini baru selesai sehingga sekarang bisa punya infrastruktur lebih baik dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan kelompok bersenjata,” kata Andika.
Andika pun menyampaikan, selama setahun menjadi Panglima TNI ia berupaya untuk menambah perlatan dan perlengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa digunakan.
Langkah pertama sebagai Panglima TNI, Yudo menyampaikan, pihaknya akan mengunjungi daerah-daerah rawan dan strategi, seperti Papua, Aceh, dan Laut Natuna. Ia mengatakan, tugas TNI adalah menjaga kedaulatan dan persatuan serta kesatuan. Saat ini, TNI memiliki modal kepercayaan publik yang tinggi. Untuk bisa melaksanakan strategi besar dari presiden, TNI perlu mewujudkan dengan akselerasi sumber daya manusia serta pasukan dan alutsista yang siap.
Laksamana Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo untuk disetujui DPR. Yudo Margono akan menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.
Yudo sebelumnya diajukan Presiden Jokowi untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagai Panglima TNI pada akhir November lalu untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun dari jabatannya pada 21 Desember 2022 dan pensiun sebagai anggota TNI pada 1 Januari 2023.
Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jumat (2/12/2022), Yudo menyebutkan empat program kerjanya. Salah satunya adalah meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik personel maupun persenjataannya.
Terkait Pemilu 2024, pada kesempatan itu, Yudo menegaskan akan menjamin netralitas TNI. ”Ya, itu harus menjadi dan akan menjadi perhatian saya. Kami TNI dari dulu, kan, netral. Hal itu akan kita pertahankan terus, apalagi di tahun politik. Tentunya harus menjaga kondusivitas politik maupun situasi yang ada,” tambahnya.
Yudo menambahkan, pendekatan humanis dalam menghadapi ancaman kelompok kriminal bersenjata di Papua akan dilakukan dengan operasi yang lebih menonjolkan operasi teritorial. Evaluasi terkait penanganan di Papua juga akan dilakukan. Yudo terlebih dulu akan hadir di Papua bersama kepala staf angkatan untuk melihat situasi nyata di lapangan. ”Mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas, kan, sesuai hukum yang ada,” ucap Yudo.
