Surplus Fiskal

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri depan) menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2021 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 30 Juni 2022.

Penerimaan negara mengalami surplus selama tujuh bulan pertama tahun 2022. Tantangannya, memanfaatkan surplus itu untuk menjamin keberlanjutan.

Hingga Juli 2022, pendapatan negara mencapai Rp 1.551 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 1.444,8 triliun. Surplus Rp 106,1 triliun ini setara 0,57 persen besar ekonomi Indonesia. Kendati situasi ini berkebalikan dengan keadaan 2021 pada periode sama, saat pendapatan negara defisit Rp 336,9 triliun atau 2,04 persen dari besar ekonomi nasional, pemanfaatan surplus pendapatan negara harus tepat sasaran.

Dibandingkan dengan banyak negara lain, ekonomi makro Indonesia berada dalam situasi baik. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 sebesar 5,44 persen. Harga komoditas pertanian, tambang, dan batubara yang tinggi menambah pendapatan pajak secara nyata. Saat bersamaan, Indonesia juga tak kebal dari kenaikan harga energi global yang ikut menambah biaya subsidi energi mengingat kita merupakan importir neto energi. Selain itu, harga pangan utama di pasar dunia, terutama serealia, masih tinggi meski kenaikannya mulai melandai. Di dalam negeri, produksi pangan menghadapi kenaikan tajam harga pupuk, selain kenaikan biaya tenaga kerja. Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi pangan mencapai 10,47 persen, jauh melebihi batas wajar 5-6 persen.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Batubara asal Kalimantan yang baru tiba dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 4 Agustus 022. Kementerian ESDM menetapkan target produksi batubara nasional sebanyak 663 juta ton sepanjang tahun 2022.

Baca juga: Surplus Fiskal Dibayangi Risiko Eksternal

Situasi terjadi inflasi, sekaligus pertumbuhan ekonomi yang terhambat, yang dihadapi banyak negara kemungkinan bisa mengenai Indonesia. Kita butuh pemanfaatan pendapatan dan belanja negara secara tepat sasaran dan berdaya guna.

Pemerintah memberi perhatian besar membantu kelompok miskin dan rentan yang terkena dampak pandemi Covid-19. Saat harga energi dan pangan naik akibat perang Rusia-Ukraina, pemerintah memberi subsidi energi untuk bahan bakar pertalite, listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA, serta elpiji ukuran tabung 3 kilogram. Subsidi itu menjaga konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.

TOTOK WIJAYANTO

Truk antre untuk mengangkut kontainer yang dikeluarkan dari lambung kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 2 Maret 2022. Dibandingkan dengan banyak negara lain, ekonomi makro Indonesia berada dalam situasi baik.

Baca juga: Pemerintah Kaji APBN untuk Penambahan Dana Program Keluarga Harapan

Walakin, kita berharap surplus fiskal dapat digunakan untuk sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bernilai tambah, dan memberi lapangan kerja berkualitas. Di sektor pangan, misalnya, selain subsidi pupuk, pemerintah juga perlu mempermudah investasi agrobisnis hulu dan hilir pertanian. Infrastruktur, seperti waduk dan jaringan irigasi, diperbanyak untuk mengantisipasi perubahan iklim, yaitu mengendalikan banjir, menjadi tandon air pada saat musim kemarau, pembangkit listrik, pariwisata, perikanan, serta pengairan tanaman pangan dan sumber air baku rumah tangga.

Dampak bergandanya bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja langsung, melainkan juga tumbuhnya industri ikutan lain. Investasi pemerintah pada infrastruktur fisik secara umum dan investasi pada sumber daya manusia, terutama untuk bidang sains, teknik, rekayasa, dan matematika (STEM), akan mendorong investasi swasta karena mereka dapat bekerja lebih efisien. Dengan demikian, kita bisa berharap surplus fiskal juga memberi dampak jangka menegah dan panjang yang terukur.