Pemerintah Kaji APBN untuk Penambahan Dana Program Keluarga Harapan
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemberian bantuan kepada peserta Program Keluarga Harapan PKH.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022).
BENGKAYANG,KOMPAS — Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan Bantuan Modal Kerja dan Bantuan Langsung Tunai minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Presiden berjanji lebih besar bantuan diberikan pemerintah jika ada kelebihan uang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemberian bantuan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). ”Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, nanti akan kita, insyaallah akan kita tambahkan,” kata Presiden di Pasar Sungai Duri, pada Selasa (9/8/2022).
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis.
Saat memberikan bantuan, Presiden Jokowi juga berpesan agar masyarakat memanfaatkan Bantuan Modal Kerja (BMK) senilai Rp 1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut juga diharapkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (9/8/2022).
”Jangan ya, jangan dibelikan handphone, kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak, ya, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa,” tambah Presiden Jokowi.
Sementara itu, untuk bantuan langsung tunai (BLT), Presiden Jokowi menyarankan agar bantuan tersebut digunakan untuk pembelian sembako. ”Ibu-ibu ini, ya, yang Rp 300.000 silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng, ya, namanya untuk bantuan sosial,” tambahnya.
Selain penyerahan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang di pasar.
Seusai kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi kembali bertolak menuju Jakarta. Keberangkatan Presiden dan Ibu Iriana dilepas oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji beserta Istri, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto beserta istri, dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Suryanbodo Asmoro beserta istri.
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers sesuai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022).
Sebelumnya, dalam keterangan selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (8/8/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 akan dirancang fleksibel.
Hal ini untuk mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber.
Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat. ”APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi sementara inflasi meningkat tinggi. Oleh karena itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.
”Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen, ini juga naik sekitar 0,8 (persen),” kata Sri Mulyani.
