Wajah Mangrove Kita
Sikap tebang dan tanam mangrove yang silih berganti menunjukkan adanya kebijakan yang ambigu. Ambigu tidak hanya karena soal tumpang tindih kewenangan secara administrasi, tetapi juga kewenangan dalam substansi.
Ilustrasi
Euforia dengan mangrove menguat dari hulu sampai hilir. Isu perubahan iklim menobatkan mangrove sebagai salah satu pilihan, setelah banyak publikasi mengungkapkan peran mangrove untuk adaptasi.
Sebuah penelitian di Palau (negara kepualuan di Samudra Pasifik) dan Vietnam menyampaikan bahwa laju akumulasi karbon belowground mencapai 69-602 gC per meter persegi per tahun atau secara global laju penyimpanan karbon mencapai 10-20 kali lebih besar daripada hutan daratan (MacKenzie et al, 2016).
Setali tiga uang, peran mangrove dalam mendukung kehidupan biota laut dari serasah daun mangrove terlihat besar. Mangrove mampu mendukung kelangsungan hidup biota mencapai 1,03 ton biomass ikan, udang, kerang, kepiting, dan biota lainya dalam setahun.
Baca juga: Karbon Inklusif
Sebagai instrumen ekonomi, wisata mangrove yang ditelaah Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB 2018 mendapatkan rata-rata pendapatan mencapai Rp 40 juta per bulan. Pendapatan yang dikelola oleh desa atau kelompok pencinta mangrove ini mampu memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat.
Begitu juga peran mangrove dalam mereduksi gelombang tsunami, seperti yang dijelaskan Kathiresan et al 2005, bahwa mengrove lebih toleran dan mampu menahan gelombang, apalagi jika kerapatan mangrove tinggi.
Melihat kemanfaatan mangrove yang begitu komplet, mulai dari aspek pengendali bencana, ekonomi, pengendali iklim, serta penunjang daya dukung, sudah pantas kemudian kita mendorong mangrove sebagai instrumen pembangunan.
Euforia tanam mangrove ini rupanya belum diikuti dengan kesetiaan mengawal agar kemudian tumbuh, atau ekosistem menjadi sehat dan kemudian tidak ditebang.
Aksi kepedulian menyeruak seperti aksi tanam mangrove pada lahan terkonversi (restorasi) dan rehabilitas, serta tentu juga konservasi. Euforia tanam mangrove ini rupanya belum diikuti dengan kesetiaan mengawal agar kemudian tumbuh, atau ekosistem menjadi sehat dan kemudian tidak ditebang.
Aksi tanam mangrove kemudian seolah-olah berlomba dengan aksi tebang mangrove di lain pihak. Menanam untuk melindungi, tetapi kemudian banyak juga yang ditebang dengan alasan investasi baik untuk jalan tol, industri, dan reklamasi.
Konversi Ekosistem Mangrove
Ambiguitas kebijakan
Sikap tebang dan tanam mangrove yang silih berganti menunjukkan kepada kita adanya kebijakan yang ambigu. Ambigu tidak hanya karena soal tumpang tindih kewenangan (secara administrasi), tetapi juga kewenangan dalam substansi, bahkan di hilir juga ke akun belanja dan anggaran pemerintah terkait mangrove.
Polemik keberadaan mangrove antara lain meliputi soal tempat hidup pada area gambut versus bukan gambut, berada dalam kawasan hutan versus kawasan nonhutan, berada dalam kewenangan pusat versus kewenangan daerah kemudian menyekat upaya pemulihan ekosistem mangrove.
Sikap ambigu ini kemudian menjalar kepada kewenangan pemberian izin menanam, izin mengawasi, dan pengembangan lainya. Jerat kebijakan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan baik agar mangrove yang ditanam bisa dirawat dan ketika dewasa difungsikan secara berkelanjutan.
Baca juga: Perusahaan Perusak Mangrove di Teluk Balikpapan Dinyatakan Bersalah, Aktivis Mempertanyakan Sanksi
Alasan investasi juga kemudian sering mengorbankan mangrove yang sudah tumbuh dan sehat. Kasus yang paling mudah kita lihat ketika ada pihak yang mengonversi mangrove beberapa waktu lalu di Balikpapan, berdekatan dengan rencana IKN untuk kepentingan usaha.
Praktik-praktik seperti itu seharusnya tidak boleh lagi terjadi di tengah euforia kita menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya mangrove, yang tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi generasi kita mendatang. Setidaknya ada empat upaya penting yang harus dilakukan pemerintah dalam memastikan keberhasilan pemulihan ekosistem mangrove ke depan.
Upaya pertama ialah perbaikan. Upaya perbaikan yang diperlukan menurut penulis ialah; pertama, reformasi kelembagaan. Kedua, pengawalan program tidak boleh lagi parsial. Ketiga, perbaikan indikator evaluasi antarlembaga pengelola dan pemegang kewenangan, keempat mendorong aksi yang tidak lagi parsial dan sistem yang lebih padu.
Alasan investasi juga kemudian sering mengorbankan mangrove yang sudah tumbuh dan sehat.
Ego sektoral sangat terasa sekali dalam upaya rehabilitas dan restorasi mangrove yang tengah berjalan. Kewenangan menurut Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) seolah tidak kuasa mendorong penyatuan langkah secara penuh.
Kewenangan untuk program strategis nasional yang dikelola BRGM sering berbenturan dengan sikap lembaga yang lebih tinggi, seperti kementerian yang ditetapkan menurut undang-undang. Walaupun dalam rapat koordinasi terkesan mudah dikoordinasikan, dalam teknis benturan kewenangan ini mencuat jadi kendala dan membatasi langkah implementasi program perbaikan mangrove.
Upaya kedua yang tidak kalah penting dilakukan ialah pengawalan terhadap semua aktivitas rehabilitasi, restorasi, dan konservasi mangrove. Banyak kegiatan penanaman mangrove tidak diiringi dengan perawatan, dengan alasan kabupaten tidak diajak koordinasi dan kewenangan laut di provinsi.
Kasus penanaman mangrove di daerah Sekotong, misalnya, setelah ditanam langsung ditinggal sehingga sebagian yang ditanam kembali tercabut karena gelombang, dan tidak ada yang memperbaiki kembali. Akibatnya, dari mangrove yang ditanam, kurang dari 10 persen yang mampu bertahan.
Kasus lain, karena mengejar target penyerapan anggaran, mangrove ditanam pada perairan dangkal yang banyak ditumbuhi oleh lamun, seperti yang terjadi di pesisir Bontang. Program penanaman tidak hanya mempertimbangkan jumlah yang ditanam, anggaran yang terserap, tetapi juga memperhatikan keharmonisan ekosistem.
Karena mengejar target penyerapan anggaran, mangrove ditanam pada perairan dangkal yang banyak ditumbuhi oleh lamun, seperti yang terjadi di pesisir Bontang.
Untuk itu, penting dalam setiap aksi penanaman adanya koordinasi antara BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Masyarakat Mangrove Indonesia (IMS), serta provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi target. Bagian penting lainya ialah BRGM harus mengalokasi biaya perawatan untuk kabupaten kota atau kelompok masyarakat pengawas agar mangrove berhasil tumbuh.
Upaya ketiga ialah menyiapkan indikator yang sama untuk memastikan keberhasilan restorasi, rehailitasi, dan konservasi mangrove. Ketika ada program penanaman, seharusnya luas mangrove akan bertambah. Faktor hilirnya, maka usaha ekonomi, fungsi ekologi, dan daya dukung serta mitigasi karbon akan membaik.
Untuk setiap komponen tersebut, perlu dibangun indikator untuk mengukur keberhasilan program rehabilitas dan restorasi mangrove. Jangan sampai dana pinjaman konservasi terserap tanpa terlihat keberhasilnya, minimal luas mangrove Indonesia setelah program.
Baca juga: ”Quo Vadis” Rehabilitasi Mangrove
Agar terlihat lebih berhasil, seharusnya program rehabilitasi dan rekonstruksi serta konservasi mangrove memiliki sistem pendataan, monitoring, dan pengelolaan yang inklusif. Semua pihak yang terlihat dalam aksi mangrove dapat berkontribusi untuk semua upaya pemerintah.
Dengan sistem yang inklusif, apa yang sudah dilakukan, dan akan dilakukan, dapat direspons juga oleh semua pihak. Ketika mangrove kita berkembang, dalam hal isu karbon, pengelolaan mangrove untuk iklim harus dikelola Indonesia. Jangan kemudian mangrove yang sudah terehabilitasi diserahkan kepada asing termasuk data riset dan inovasinya.
Agar langkah pengelolaan mangrove lebih baik, penulis melihat perlu normalisasi kelembagaan. Kelembagaan pengelolaan mangrove semestinya tidak lagi tersekat oleh ego sektoral. Harusnya undang-undang sektor yang berbenturan dengan itu juga harus segera direvisi agar kemudian tidak terjadi tumpeng tindih program, dualisme kebijakan, dan pemborosan anggaran. Kemudian baru diikuti dengan penguatan kapasitas semua pihak dalam mewujudkan mangrove yang lebih inklusif, mangrove untuk semua sebagai pinjaman anak cucu kita.
Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University.
Yonvitner
