Optimalkan Sosialisasi IKN

Pemindahan ibu kota negara menjadi isu hangat, terutama di media sosial. Penyerapan aspirasi publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan.

KOMPAS/SUCIPTO (CIP)

Seorang sopir truk sedang memperbaiki posisi bendera Merah Putih di Jalan Samboja-Sepaku yang terletak di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akhir Agustus 2019. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi yang paling cocok sebagai ibu kota baru ialah sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pada 18 Januari 2022. Sebelumnya, RUU IKN mulai dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022, pada 7 Desember 2021.

Pengesahan UU IKN ini menghangatkan kembali isu pemindahan IKN yang sebelumnya meredup. Berkaitan dengan inilah, Litbang Kompas memantau dan memetakan isu IKN/Nusantara melalui aplikasi Talkwalker dalam sepekan (18-24 Januari 2022). Secara garis besar, di mata publik perbincangan soal IKN terbelah, antara yang mendukung dan menolak (Kompas, 1/2/2022).

Pemerintah telah menyosialisasikan IKN dalam berbagai kesempatan, salah satunya pada awal Maret 2020, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Menurut Suharso, pemindahan IKN ke wilayah tengah RI bakal menggerakkan ekonomi area sekitarnya dan berdampak positif bagi pertumbuhan nasional.

Pemindahan IKN ke wilayah tengah RI bakal menggerakkan ekonomi area sekitarnya dan berdampak positif bagi pertumbuhan nasional.

SUCIPTO

Suasana kawasan mangrove di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, awal April 2021.

Baca juga: Isu Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Perdebatan hingga Pengalihan

Pada tahap awal, direncanakan dibangun sekitar 100.000 rumah dengan 500.000 pekerja. Logistik pembangunan bakal dirasakan wilayah lain, seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, bahkan hingga Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali (Kompas, 3/3/2021), Secara makro, pemindahan IKN ke Kalimantan menggairahkan perekonomian di luar Jawa.

Faktor lain yang juga melandasi pemindahan ibu kota tak lain keberadaan DKI Jakarta yang makin hari daya dukungnya terus melemah. Sejumlah problem yang ibarat selalu menghantui Jakarta di antaranya banjir dan kepadatan penduduk dengan banyak konsekuensi, salah satunya kemacetan.

Beberapa tujuan mulia pemindahan ibu kota negara ini sepatutnya disosialisasikan dengan sebaik-baiknya kepada publik. Harapannya, dengan sosialisasi optimal, tidak ada keraguan dan silang pendapat berlarut-larut terkait IKN.

DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Jalan koneksi dari Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, menuju Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalteng, rusak berat, Jumat (10/12/2021). Jalan provinsi ini merupakan salah satu alternatif jalan menuju ibu kota negara baru di Kaltim.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Harus Menjadi Milik Publik

Pelibatan publik menjadi keniscayaan dalam tiap pembahasan peraturan pelaksana sebagai aturan turunan UU IKN. Dari UU IKN, sesuai data olahan Litbang Kompas, ada 14 pasal yang harus didetailkan dalam aturan teknis, seperti keputusan presiden, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah.

Menurut jajak pendapat Litbang Kompas, 50 persen responden yakin bahwa proyek IKN akan berhasil pada 2024. Sementara 45,5 persen responden tak yakin. Walakin, hampir 60 persen responden mengaku tak mengetahui UU IKN telah disahkan DPR. Pembahasan RUU ini juga berjalan relatif singkat, kurang dari dua bulan.

Pemerintah seyogianya mengoptimalkan sisa waktu dua tahun sebelum 2024 untuk sosialisasi IKN. Debat soal IKN di dunia maya, menurut catatan Litbang Kompas, beberapa pekan terakhir, lebih banyak diwarnai pernyataan emosional, seharusnya dapat diarahkan ke hal-hal yang lebih substansial.