Tahun 2022: Memantapkan Stabilitas Politik

Sejauh ini demam pemilu meski menghangat tetapi masih wajar. Dinamika politik yang kontributif jadi modal awal menggembirakan menapak 2022. Ada beberapa fenomena politik sebagai modal memantapkan stabilitas politik.

KUM

J Kristiadi

Bagi negara demokrasi, ritual eskalasi suhu politik merayakan pesta kedaulatan rakyat menjelang pemilu sudah lazim. Riuh rendah festival rakyat mulai dirasakan intensitasnya melalui media sosial terkait wacana dukungan calon presiden dan wakil presiden serta main tebak pasangan mereka;  juga  dengan pemasangan ribuan baliho raksasa  capres dan cawapres 2024 di berbagai pelosok Tanah Air.

Gairah tersebut hampir dipastikan  meningkat sejalan makin dekatnya pesta akbar demokrasi 2024. Sejauh ini demam pemilu meski menghangat, tetapi  masih wajar. Dinamika politik yang kontributif merupakan modal awal menggembirakan menapak tahun 2022.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ada beberapa fenomena politik sebagai modal  merawat dan memantapkan stabilitas politik tahun depan. Pertama, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin didukung  lebih dari 70 persen  anggota parlemen  sehingga konflik kepentingan antara pemerintah dan parlemen  dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak politik berlebihan.

Kemacetan penyelenggaraan pemerintahan juga dapat dihindari sehingga  seharusnya kebijakan pemerintah  lebih efektif. Namun, beberapa kalangan khawatir  bila  menguatnya pemerintah  tidak disertai kontrol politik yang memadai.  Munculnya gagasan amendemen UUD 1945  dicurigai  sebagai  rekayasa politik menguatkan oligarki dengan skema memperpanjang  masa jabatan presiden.

Kedua,  pandemi Covid-19 menggugah rasa senasib seperjuangan sesama warga bangsa.  Bahu-membahu warga masyarakat melintasi sekat-sekat primordial.  Kepala daerah juga berlomba agar  wilayahnya  masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat  yang rendah.

Baca Juga: Sekitar Sumpah Pemuda

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para perwakilan partai politik mengikuti rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan legislatif 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Tidak mengherankan bila peringkat Indonesia dalam pengendalian  pandemi beberapa bulan   terakhir ini pernah  di posisi papan atas dibanding beberapa negara di Asia dan Eropa.  Merawat prestasi politik dengan  meredam pandemi  tampaknya dapat  menjadi model pertarungan politik sangat sehat pada Pemilu 2024.

Baca Juga: Menyongsong ”Annus Mirabilis”

Fenomena ini jauh berbeda dibandingkan dengan dinamika politik jelang Pilpres 2019.  Gelora politik waktu itu kumuh akibat produksi masif hoaks yang mengobarkan kebencian bernuansa identitas primordial. Pemilu bukan lagi ajang pertarungan gagasan mulia melainkan medan pertarungan hidup-mati sehingga lawan politik bukan lagi pesaing yang harus dihormati, melainkan musuh yang harus dilumpuhkan. Akibatnya,  tragis. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat merayakan kedaulatannya, justru membuat masyarakat miris, cemas, dan dirundung rasa takut.

Memasuki tahun 2022, bergayut perasaan waswas karena khawatir  stabilitas politik hanya permainan oligarki mengendalikan medan politik serta melestarikan kekuasaan.   Kecemasan itu tak berlebihan karena politik uang, korupsi politik, politik dinasti dan sejenisnya berkembang subur  20 tahun terakhir; daya rusak perilaku korup juga hampir melumpuhkan lembaga politik, negara, serta birokrasi pemerintahan.

Pemilu yang ditopang stabilitas politik semu karena  mekanisme  politik  dikontrol tangan-tangan  yang tidak kelihatan  hanya akan  melicinkan  jalan bagi penguasa otoritarian bertengger di republik ini. Contoh autentik stabilitas politik semu adalah rezim Orde Baru. Atas nama stabilitas politik, negara dapat melakukan apa saja, termasuk memasung  hak asasi politik warga negara.

Stabilitas politik yang sehat adalah kemampuan lembaga-lembaga politik, negara, dan pemerintahan  bekerja sesuai fungsi pokok  masing-masing sembari saling berinteraksi  secara harmonis dalam satu sistem yang utuh. Sehingga bila terjadi gejolak politik, sistem itu mampu mengendalikannya sehingga tak terjadi ekses berlebihan.

KOMPAS/EDDY HASBY

Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR.

Stabilitas politik di Indonesia dewasa ini  merupakan perpaduan dan interaksi antara lembaga politik dan negara yang lemah serta rendah kredibilitasnya dengan oligarki politik yang kian menguat.  Kalau fenomena ini dibiarkan, hampir dapat dipastikan kekuatan oligarki makin merajalela. Karena itu, sisa-sisa energi  konstruktif lembaga politik dan negara harus dikapitalisasi sehingga stabilitas politik adalah produk dari sistem politik yang sehat.

Pemilu 2024 adalah kesempatan masyarakat sipil berkontribusi menyelamatkan demokrasi. Meningkatkan intensitas wacana, misalnya,  agar parpol  mempersiapkan kader-kader  berkualitas yang akan menjadi anggota parlemen pusat dan daerah. Caranya, lakukan seleksi  secara transparan, akuntabel, dan meritokratif sehingga diperoleh kandidat yang bermutu dan berkompeten.

Demikian pula bila parpol tak punya kader yang elektabilitasnya tinggi sebagai kandidat presiden maka wajib mendengarkan  suara rakyat. Dalam perspektif politik, menatap tahun 2022 jelas terbentang harapan, tetapi tantangan juga menghadang.