Di era marak polarisasi, hadirnya ”ruang bersama” lewat buka puasa bersama ataupun sahur bersama yang melibatkan masyarakat dari beragam agama perlu terus didorong. Tak hanya menjaga kerukunan, tetapi juga demokrasi.

Citra dan identitas Indonesia sebagai negara demokrasi yang terbentuk dengan susah payah dan merupakan hasil kerja keras semua elemen masyarakat semestinya tidak dirusak dengan perilaku buruk segelintir pejabat.

Langkah politik diperlukan untuk menangkap ”badai” kejengkelan sosial agar tak berubah menjadi bahaya.

Agar tidak terjerumus ke arah Kakistocracy melalui politik transaksional, nepotisme, senioritas, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan jaringan mafia, Indonesia harus direformasi melalui prinsip meritrokasi.

Hukum tak sama dengan peraturan, apalagi sekadar alat menghukum. Bahkan, dalam konsepsi awalnya, hukum adalah soal hak asasi manusia. Namun, kita sering salah kaprah, menganggap hukum semata soal hukum dan izin.

Jika NU dan Muhammadiyah dapat kita anggap sebagai representasi umat Islam di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa corak sosialitas yang berkembang di tubuh umat saat ini cukup kondusif bagi tegaknya demokrasi.

Ada empat narasi yang apabila terus-menerus disuarakan pada gilirannya dapat mengurangi dan menggerogoti kepercayaan publik atas manfaat dan pentingnya demokrasi.

Kesenjangan yang jauh antara Indonesia yang diimpikan sedemikian agung oleh Soekarno-Hatta dan kenyataan Indonesia hari ini menorehkan kegelisahan intelektual dan kegetiran hidup: Apa yang salah dengan para pemimpin?