Reformasi Partai Politik

Reformasi di internal parpol masih berjalan lambat. Padahal, parpol menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi. Tiada demokrasi tanpa parpol

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta, Senin (1/2/2021)

Di tengah pandemi Covid-19  muncul pernyataan dari  Partai Demokrat tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan di partai itu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk minta klarifikasi tentang adanya  pejabat di lingkungan Istana yang diduga ingin mengambil alih parpolnya. Sejumlah kader Demokrat lalu  menjelaskan, pejabat yang dimaksud adalah   Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Jaga Independensi Partai Politik

Kompas/Wawan H Prabowo

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Tudingan ini segera dibantah Moeldoko. Ia mengaku memang bertemu dengan  kader dan mantan kader Demokrat serta mendengarkan keluhan mereka. Namun, ia  menegaskan tidak memiliki niat, apalagi kekuatan, untuk mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

Dalam sejarah politik Indonesia, konflik dan khususnya upaya pengambilalihan kepengurusan parpol bukanlah barang baru. Di era reformasi, hal itu biasanya berawal dari   ketidakpuasan sejumlah anggota parpol dan terjadi menjelang atau setelah pergantian pengurus. Di sejumlah kasus sering terlihat peran dari  pihak di luar parpol dalam peristiwa itu.

Baca juga : Polemik Demokrat Berlanjut

Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, tidak sulit  mencari tahu  yang sebenarnya terjadi di Partai Demokrat. Informasi tentang hal itu melimpah di berbagai media dengan berbagai versinya.

Sejumlah  konflik yang terjadi di parpol   mengindikasikan   bahwa demokrasi belum sepenuhnya disepakati dan dipraktikkan sebagai satu-satunya aturan main di kalangan internal mereka. Kondisi yang  diperparah oleh mahalnya biaya politik ini turut membuat sejumlah parpol masih kesulitan  melepaskan diri dari bayang-bayang tokoh atau pendirinya. Keadaan ini juga menghambat kaderisasi parpol.

Baca juga: Saling Tuding dan Bantah

Fenomena itu dapat dilihat di DPR. Hasil kajian Litbang Kompas, hanya 72 dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, atau 12,5 persen, yang berusia di bawah 40 tahun. Persentase ini turun dibandingkan pada periode 2014-2019 yang mencapai 92 orang dari 560 anggota DPR atau 16,4 persen. Selain itu, dari 72 anggota DPR yang berusia muda itu,  sebanyak 50 persen atau 36 orang diduga merupakan bagian dari politik kekerabatan.  (Kompas, 12/8/2019)

Reformasi internal parpol masih  berjalan lambat.

Hal ini menunjukkan,  reformasi internal parpol masih  berjalan lambat. Padahal,  parpol menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi. Tiada demokrasi tanpa parpol. Parpol mempunyai peran sangat penting, antara lain  menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan publik dan agregasi kepentingan. Parpol yang  inklusif dan menerapkan nilai-nilai demokrasi akan menghasilkan calon pemimpin  berkualitas yang sangat dibutuhkan dalam menjaga demokrasi.

Parpol yang telah bereformasi dan  kuat  juga tak akan terlalu dipusingkan dengan persoalan seperti konflik  kepengurusan. Ini karena para kadernya sadar mesti tunduk pada aturan main yang disepakati. Di era pandemi seperti saat ini, parpol yang bertanggung jawab juga akan disibukkan oleh bagaimana membantu rakyat mengatasi Covid-19.