Program Supervisi dari JADA Segera Dimulai

LADI akhirnya menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Antidoping Jepang untuk program supervisi. Diharapkan langkah ini akan mempercepat proses pembebasan sanksi WADA kepada Indonesia

FILE/REUTERS/CHRISTINNE MUSCHI

Suasana di dalam kantor Lembaga Antidoping Dunia (WADA) di Montreal, Kanada, dalam foto bertanggal 9 November 2015. Terkait sanksi dari WADA karena ketidakmampuan Indonesia memenuhi rencana jumlah tes doping tahunan, LADI akan mendapat supervisi dari Badan Antidoping Jepang (JADA) setelah kesepakatan ditandatangani, Selasa (2/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Antidoping Indonesia atau LADI, Selasa (2/11/2021), menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Anti doping Jepang (JADA) untuk pelaksanaan program supervisi. Dengan penandatanganan nota kesepahaman itu, supervisi dari JADA kepada LADI bisa dimulai. Supervisi diharapkan berjalan lancar agar Indonesia segera terbebas dari sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA).

Indonesia dijatuhi sanksi WADA sejak 8 Oktober 2021 karena dianggap tidak mematuhi kode etik antidoping dunia. Akibat sanksi itu, bendera Indonesia tidak dapat berkibar di ajang internasional, seperti saat tim bulu tangkis Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark. Karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembebasan Sanksi WADA agar Indonesia segera terbebas dari sanksi.

Salah satu jalan percepatan penyelesaian sanksi WADA kepada Indonesia adalah dengan pendampingan khusus dari Badan Antidoping Nasional (NADO). WADA menunjuk JADA untuk melakukan supervisi terhadap LADI. Supervisi, antara lain, melingkupi upaya memenuhi rencana tes doping tahunan yang telah ditentukan.

Baca juga: Persyaratan Supervisi dengan JADA Dikebut

”JADA dan LADI akan melakukan kerja sama program supervisi dan test antidoping sesuai arahan WADA. Nota kesepahaman antara JADA dan LADI sudah ditandatangani hari ini,” ucap Wakil Ketua Umum LADI Rheza Maulana Syahputra melalui keterangan tertulis.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Wakil Ketua Umum LADI Rheza Maulana Syahputra berbicara dalam konferensi pers yang membahas perkembangan masalah LADI dengan WADA yang berlangsung secara daring, Selasa (26/10/2021).

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan setelah LADI, JADA, dan WADA melaksanakan pertemuan daring. JADA yang diwakili oleh Chief Executive Officer (CEO) Shin Asakawa menyampaikan program supervisi tes doping periode 2021 akan dilakukan dalam waktu dekat secara virtual. Apabila diperlukan dan mendesak, supervisi dapat dilakukan dengan cara kunjungan langsung, baik dari pihak LADI maupun JADA.

Shin juga menjelaskan terkait sejumlah poin pemenuhan permasalahan yang tertunda (pending matters) yang telah dikirim LADI sebelumnya. Menurut Rheza, ada beberapa perbaikan yang mesti dilakukan. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut apa saja perbaikan yang mesti dilakukan LADI.

Masukan

Shin juga menyampaikan beberapa masukan untuk LADI, seperti permasalahan kelembagaan LADI. Struktur organisasi LADI, katanya, harus diisi oleh pengampu dan penanggung jawab penuh waktu yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak mana pun.

JADA dan LADI akan melakukan kerja sama program supervisi dan test antidoping sesuai arahan WADA. Nota kesepahaman antara JADA dan LADI sudah ditandatangani hari ini.

LADI juga harus bersifat independen, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh lembaga lain. Independensi juga harus ada dalam penganggaran untuk operasional organisasi. Hal ini cukup penting mengingat badan antidoping sebuah negara juga memiliki fungsi pengujian dan pemberian edukasi terkait program antidoping.

AFP/FRANCK FIFE

Arsip foto 15 Desember 2015 memperlihatkan staf laboratorium bekerja di laboratorium antioping Perancis di Chatenay-Malabry, luar kota Paris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LADI Musthofa Fauzi juga memaparkan perkembangan terkait upaya-upaya terkini dalam mengatasi permasalahan status tidak patuh LADI yang diberikan WADA.

”LADI telah berhasil menyelesaikan beberapa pending matters lainnya yang kemarin muncul dalam pembahasan,” kata Musthofa.

Baca juga: Permasalahan Tertunda Ditargetkan Tuntas dalam Dua Hari

Permasalahan yang dimaksud muncul setelah Satgas Percepatan Pembebasan Sanksi WADA melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab WADA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Dari hasil investigasi tersebut diketahui ada 24 pending matters yang harus diselesaikan Indonesia agar sanksi WADA bisa segera dicabut.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari berbicara dalam konferensi pers yang membahas perkembangan masalah LADI dengan WADA yang berlangsung secara daring, Selasa (26/10/2021).

Ke-24 permasalahan tertunda itu, antara lain, ketidakpatuhan LADI terhadap rencana tes doping tahunan, kendala mengisi code of compliance di akun WADA, dan tunggakan tagihan sebesar Rp 300 juta kepada Laboratorium Antidoping Qatar untuk pengetesan sampel doping.

Musthofa juga menyampaikan, LADI, WADA, JADA, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) akan mendukung dan membantu penyelesaian masalah-masalah internal LADI, seperti masalah komunikasi, administrasi, dan teknis.

Baca juga: KOI Jalin Komunikasi Langsung dengan WADA

Upaya pembebasan sanksi WADA juga ditempuh KOI melalui Ketua Umum Raja Sapta Oktohari. Okto, sapaan akrabnya, tengah berada di Eropa dalam rangka  diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga untuk memperkuat sinergi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC), Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOC), dan Federasi Internasional (IF).