Penyerangan pos koramil di Maybrat, Papua Barat, diyakini tidak mengganggu persiapan PON di Papua. Namun, semua kekerasan bersenjata yang ada menjadi catatan penting pengamanan PON.
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Sebulan menjelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX di Papua, evaluasi dibutuhkan terhadap kondisi keamanan terkini di Papua dan Papua Barat. Dialog dengan tokoh masyarakat juga perlu digencarkan untuk menjaga keamanan perhelatan PON.
Di sisi lain, investigasi terhadap penyerangan Pos Koramil Kisor di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang membuat empat prajurit TNI gugur pada Kamis (2/9/2021), perlu dilakukan komprehensif. Selain untuk mengetahui pelaku dan motivasinya, investigasi itu juga untuk mencegah berkembangnya opini seolah situasi di Papua dan Papua Barat tidak aman menjelang PON.
Laga pertama PON Papua akan digelar pada 22 September 2021 di Kota Jayapura, sedangkan seremoni pembukaan disiapkan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, 2 Oktober. Adapun PON yang berlangsung hingga 15 Oktober itu akan dihelat di empat daerah di Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, serta Mimika dan Merauke. PON akan dihadiri 6.496 atlet dan 3.300 ofisial dari semua provinsi di Indonesia.
”Peristiwa itu (penyerangan di Maybrat) tidak mengganggu persiapan penyelenggaraan PON Papua. Semua tetap sesuai rencana, apalagi peristiwa itu bukan pertama kali terjadi di Papua. Sejauh ini, insiden seperti itu tidak pernah terjadi di lokasi empat kluster pelaksanaan PON Papua,” kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto ketika dihubungi, Kamis.
Kendati demikian, Gatot memastikan semua peristiwa kekerasan bersenjata yang terjadi menjadi catatan penting bagi semua pihak guna memastikan PON Papua berlangsung aman. TNI-Polri telah berkomitmen mengawal pelaksanaan PON. ”Bahkan, kini sedang dilakukan mobilisasi aparat keamanan dari sejumlah wilayah di Indonesia ke Papua,” ucap Gatot.
Guna memastikan keamanan Papua, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto telah meninjau sejumlah lokasi pertandingan di Mimika, Papua, Sabtu (28/8). Listyo meminta semua jajaran TNI dan Polri mempersiapkan strategi pengamanan agar PON berjalan aman, damai, dan bebas dari segala bentuk gangguan.
Sepanjang Januari hingga awal September 2021, kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah melakukan 27 penyerangan di sejumlah wilayah di Papua, yakni Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak, dan terakhir di Maybrat. Akibatnya, 13 aparat keamanan dan 13 warga sipil meninggal, sedangkan 17 aparat keamanan dan 3 warga terluka karena terkena tembakan.
Empat prajurit gugur
Dalam penyerangan KKB di Pos Koramil Kisor, empat prajurit yang gugur ialah Komandan Pos Koramil Kisor Letnan Satu Dirman, Sersan Dua Ambrosius Yudiman, Praka Mohammad Dirhamsyah, dan Pratu Zul Ansari Anwar. Sementara dua prajurit lainnya luka berat, yakni Sersan Satu Juliano dan Pratu Ikbal.
Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa di Manokwari, Papua Barat, Kamis sore, mengatakan, KKB menyerang Pos Koramil Kisor sekitar pukul 04.00 WIT dengan memakai senjata tajam.
”Berdasar keterangan lima anggota kami yang selamat, pelaku berjumlah di atas 30 orang menyerang ke dalam pos dalam kondisi gelap gulita. Mereka tidak menggunakan senjata api, tetapi parang,” ujarnya.
Cantiasa mengatakan, motif pasti di balik penyerangan belum diketahui. Namun, ia memaparkan, diduga kelompok itu tidak senang dengan hubungan prajurit Koramil Kisor dan masyarakat yang terjalin baik.
Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambon, menyatakan, pihaknya terlibat dalam penyerangan Pos Koramil Kisor.
Stabilitas keamanan
Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cahyo Pamungkas, mengatakan, pemerintah mesti menginvestigasi gugurnya empat anggota TNI AD di Maybrat. Investigasi ini untuk mengetahui pelaku dan motivasinya sehingga bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.
”Investigasi juga untuk mencegah berkembangnya opini seolah-olah situasi di Papua dan Papua Barat tidak aman menjelang PON Papua,” ucapnya.
Waktu satu bulan menjelang PON, katanya, harus dimanfaatkan pemerintah berdialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin lokal setempat. Pasalnya, mereka turut menentukan kondisi keamanan tetap stabil agar PON bisa berlangsung aman.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat, Filep Wamafma, mendorong evaluasi keamanan jelang PON. Dia mengingatkan, keamanan di tempat penyelenggaraan PON harus maksimal. Selain itu, dengan tingginya mobilitas saat PON, juga diperlukan mitigasi penularan Covid-19.
Hal teknis lain dalam penyelenggaraan PON juga harus diselesaikan. Dia mencontohkan belum tuntasnya pembebasan lahan oleh pemerintah terhadap lahan adat masyarakat yang dijadikan venue. (FLO/DRI/REK/SYA/NIA)