Pemkot Ambon Buat Kios Khusus di Pasar untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok
Untuk menstabilkan harga, Pemkot Ambon membuat kios khusus yang menjual bahan pokok dengan harga murah di Pasar Mardika.
Oleh
RAYNARD KRISTIAN BONANIO PARDEDE
·4 menit baca
AMBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Ambon, Maluku, berencana membuat kios untuk menjual bahan pokok dengan harga murah. Keberadaan kios tersebut diharapkan bisa menstabilkan harga sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan selama beberapa waktu terakhir.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon Pieter Saimima menjelaskan, kios tersebut berlokasi di Pasar Mardika, Ambon. Pembentukan kios itu melibatkan sejumlah instansi, seperti DPMPTSP, dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas perikanan, Bulog, dan Bank Indonesia.
Menurut Pieter, keberadaan kios itu diharapkan bisa membuat operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan. ”Pengelolaan kios ini akan dipegang oleh satuan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), jadi akan terus bekerja di pasar ini,” ucapnya di Ambon, Selasa (20/2/2024).
Pieter menambahkan, selain bertugas mengendalikan harga bahan pokok, UPT tersebut juga bertugas memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), salah satunya beras.
Di Kota Ambon, harga beras terus naik hampir selama dua tahun terakhir. Masalah ini dipengaruhi stok beras yang terganggu, antara lain akibat perubahan cuaca.
Pieter menyebut, kelangkaan dan mahalnya beras merupakan masalah nasional yang juga membutuhkan intervensi pihak lain. Namun, Pemerintah Kota Ambon harus ikut menyelesaikan masalah tersebut.
“Bagi masyarakat di Ambon, yang terpenting adalah ketersediaan, mengenai harga yang tinggi mungkin tidak menjadi masalah. Ini masalah nasional tetapi kita tetap harus ikut menyelesaikan,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan di Pasar Mardika, harga beras memang mengalami kenaikan. Pedagang beras di Pasar Mardika, Faizal Yusrin (27), menjelaskan, harga beras kualitas baik naik dari Rp 370.000 per karung menjadi Rp 400.000–Rp 410.000 per karung.
Satu karung berisi beras 24 kilogram. Oleh karena itu, beras yang awalnya dijual dengan harga Rp 14.000–Rp 15.000 per kilogram kini dijual Rp 17.000–Rp 18.000 per kg.
Faizal mengatakan, saat ini, dirinya masih menjual beberapa merek beras kualitas premium dengan harga Rp 15.000 per kg. Hal ini karena dia masih memiliki stok beras yang lama. Namun, dia mengakui bakal mematok harga yang lebih tinggi saat ada stok beras dengan harga baru.
Dari penuturan agen, Faizal menyebut, kenaikan harga beras di Ambon terjadi karena mulai langkanya stok beras yang umumnya didatangkan dari wilayah Sulawesi. Sejak awal tahun ini, kenaikan harga sudah terjadi hingga tiga kali.
“Harga beras memang naik sudah sejak dua tahun ke belakang. Kalau tidak ada beras dari Bulog, mungkin pembeli tidak ada. Semoga stoknya lancar,” ujarnya.
Pedagang beras lainnya, Laiki (23), menjelaskan, pasokan beras dari Bulog cukup lancar. Setiap minggu, tokonya menerima 2 ton beras.
Beras yang didatangkan lewat program operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bulog ini dijual dengan harga Rp 11.800 per kilogram. Laiki berharap pasokan beras murah ini tetap ada untuk menjaga daya beli masyarakat.
Intervensi anggaran
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maluku, inflasi tahunan Maluku pada Januari 2024 adalah 4,12 persen. Angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,57 persen. Di Maluku, tingginya inflasi salah satunya disumbangkan oleh kenaikan beras.
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Maluku Hadi Basalamah menjelaskan, di Kabupaten Maluku Tengah, harga beras sudah naik hingga sembilan kali pada tahun 2023. Tingkat inflasi tahunan pada Januari 2024 di wilayah itu pun melambung ke angka 6,46 persen.
Kenaikan ini juga dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Oleh karena itu, inflasi di Maluku juga didorong kenaikan biaya transportasi.
Secara rinci, inflasi tahunan di Maluku pada awal 2024 disumbangkan oleh inflasi Kota Ambon sebesar 2,74 persen, Kota Tual 2,88 persen, dan Kabupaten Maluku Tengah 6,46 persen.
Sebagai informasi, hingga tahun 2023, penghitungan inflasi di Maluku hanya didasarkan pada kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Ambon dan Kota Tual. Namun, pada awal tahun 2024, pemerintah daerah memasukkan Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah yang masuk dalam perhitungan inflasi tingkat provinsi.
Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Maluku juga memerintahkan setiap dinas yang berkaitan dengan pangan menyiapkan anggaran khusus sebagai strategi intervensi harga pangan.
Hadi pun meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku melakukan intervensi terkait masalah pangan secara rinci. “Intervensi harus detail, case by case, supaya tepat. Tahun 2024 ini semua harus serius dan fokus mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Harga beras memang naik sudah sejak dua tahun ke belakang. Kalau tidak ada beras dari Bulog, mungkin pembeli tidak ada.