Habis Seruan dan Kritik Tajam Kampus, Terbitlah Video Apresiasi Rektor...
Sejumlah rektor universitas di Jateng membuat video berisi apresiasi kepada Presiden Jokowi. Pro dan kontra pun muncul.
Pertarungan narasi di tengah publik menghangat menjelang Pemilu 2024. Seusai seruan dan kritikan dari berbagai kampus yang mengalir dari berbagai daerah terhadap kondisi politik, etika, dan demokratisasi di Tanah Air, kini seolah muncul narasi tandingan dari kampus yang bernada memuji dan ”mendamaikan”.
Situasi itu antara lain tergambar di Jawa Tengah, salah satu wilayah dengan kantong suara yang diperebutkan di Jawa. Seusai sivitas akademika di berbagai kampus mengingatkan pemerintah tentang nilai-nilai demokrasi dan etika, kini beredar video pernyataan rektor sejumlah perguruan tinggi di Jateng yang mengapresiasi Presiden Joko Widodo serta mengimbau semua pihak menjaga agar pemilu berjalan damai.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pro-kontra pun muncul karena ada rektor yang mengaku diminta pihak tertentu untuk membuat video semacam itu. Salah satu rektor yang turut membuat video adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Masrukhi. Dalam video itu, Masrukhi mengatakan, pemilu merupakan amanat konstitusi dan masyarakat diminta menjaga marwahnya. Seluruh elemen bangsa juga diminta untuk mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada.
”Sudah tentu perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah mari kita jaga persatuan, kebersamaan sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, agar bangsa ini tetap utuh, bersatu, solid menuju kejayaannya,” katanya dalam video itu.
Saat diwawancarai Kompas, Masrukhi menyebut dirinya membuat video tersebut pada Sabtu (3/2/2024) di Jakarta. Video itu dibuat setelah dirinya dihubungi oleh seseorang dari kepolisian.
”Saya memang biasa dengan pihak kepolisian. Cukup dekat (hubungan) antara polisi, TNI, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi agama, dan itu harus. Kami bersama menciptakan kondisi yang kondusif, termasuk nanti pada saat pelaksanaan pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Jadi, saya pun membuat video testimoni isinya imbauan,” ucap Masrukhi saat dihubungi, Selasa (6/2/2024) petang.
Baca juga: Rektor Sejumlah Universitas di Jateng Bikin Video Apresiasi Presiden
Masrukhi juga mengaku tidak dipaksa untuk membuat video tersebut. ”(Tidak ada kewajiban), kalau bisa membuat video untuk mengimbau masyarakat menjaga pemilu secara damai, pemilu secara nyaman, intinya begitu. Bahwa perbedaan pilihan itu wajar, tetapi jangan sampai kemudian merusak persatuan dan kesatuan bangsa, begitu,” ujarnya menambahkan.
Selain video Masrukhi, Kompas juga memperoleh beberapa video yang berisi pernyataan rektor perguruan tinggi di Jateng. Salah satunya berisi pernyataan Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Yos Johan Utama.
Dalam video itu Yos menyatakan, setiap orang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dia juga mengingatkan, hak menyampaikan pendapat itu harus disertai dengan tanggung jawab.
”Oleh karena itu, silakan saja Saudara menggunakan hak-hak itu, tetapi juga jangan memaksa orang lain. Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula,” ujar Yos dalam video itu.
Baca juga: Peluit Cendekia Mengingatkan Penguasa
Selain itu, Yos juga mengimbau semua pihak bertindak santun dan menghargai pilihan orang lain. Dia pun mengajak semua pihak mewujudkan Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang damai.
”Kami tentu mengimbau, dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini, gunakanlah dengan cara yang santun, yang benar, sesuai ketentuan yang ada. Dan, juga menghargai pilihan orang lain. Ayo, kita bikin pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasi yang damai,” kata Yos.
Apresiasi untuk Presiden
Video lain berisi pernyataan Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), Kabupaten Semarang, Hono Sejati. Di video tersebut, Hono mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin seorang negarawan yang inovatif dan bisa menyatukan bangsa.
Menurut Hono, sosok tersebut ada dalam diri Presiden Joko Widodo. ”Bapak Jokowi adalah seorang negarawan yang banyak berjasa bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia melakukan lompatan, kemajuan, berhasil melewati masa-masa sulit pandemi Covid-19,” katanya.
Hono menambahkan, Pemilu 2024 merupakan ajang mencari pemimpin terbaik bangsa untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. ”Rakyat Indonesia tidak bodoh untuk bisa menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia tahu betul siapa pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan Bapak Joko Widodo,” ungkapnya.
Dia juga menyebut, Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dia juga mengingatkan, tidak boleh ada pemaksaan pendapat kepada orang lain.
”Silakan menggunakan haknya, tetapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok tertentu,” papar Hono.
Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Akhmad Sodiq turut menyampaikan pernyataan melalui video. Di bagian awal video itu, Akhmad menyampaikan apresiasi terhadap legasi Presiden Jokowi. Sama seperti Hono, Akhmad juga menyebut Presiden Jokowi sebagai negarawan yang telah banyak berjasa bagi Indonesia.
Seperti Hono pula, Akhmad menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mampu melakukan lompatan kemajuan di berbagai bidang. ”Utamanya pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan, berhasil melewati masa-masa sulit periode pandemi Covid-19,” ujarnya.
Akhmad juga menilai Presiden Jokowi telah mampu meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional, termasuk melalui Forum G20, Keketuaan ASEAN, serta menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Terima kasih ke Presiden
Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Jebul Suroso juga ikut menyampaikan pernyataan melalui video. Dalam video yang diunggah di akun Tiktok UMP, Jebul mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah bersedia hadir ke kampus itu pada 3 Januari 2024.
Jebul juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas legasi yang dihasilkan untuk kemajuan Indonesia. ”Pandemi Covid-19 telah dilalui melalui upaya keras dan ini adalah berkat leadership (kepemimpinan) dari Bapak Presiden,” ujar Jebul.
Baca juga: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Bangun Kampus 2 di Sokaraja
Jebul berharap, melalui Pemilu 2024, bangsa Indonesia bisa memperoleh pemimpin untuk melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Dia menambahkan, setiap orang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.
”Oleh karena itu, kita tanamkan rasa saling menghormati atas pilihan kita semua. Dan, saya juga mengajak keluarga besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan kepada segenap masyarakat, mari kita kedepankan aspek positif, husnuzan, berbaik sangka, dengan tetap menjaga kondusivitas bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai,” katanya.
Rektor Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen Imam Satibi juga menyampaikan pernyataan melalui video. Menurut Imam, pemilu merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga harus dijaga dan tidak dicederai marwahnya.
”Untuk itu, pemilu ini harus sama-sama kita dukung. Bagaimana penyelenggara pemilu dapat menyelenggarakan pemilu secara damai, secara jujur, tanpa intrik dan intimidasi yang tentunya akan mengganggu proses demokrasi,” tutur Imam.
Imam juga mengapresiasi Presiden Jokowi dan penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu secara baik dan berkualitas. ”Menurut saya, kita semuanya harus menjaga, jangan sampai kita melakukan (mengeluarkan) pernyataan-pernyataan politik dengan mengatasnamakan kampus, mengatasnamakan komunitas tertentu, yang sebetulnya itu adalah bagian dari narasi politik,” ungkapnya.
Kompas telah berupaya meminta konfirmasi terkait video-video itu kepada Rektor Undip Yos Johan Utama, Rektor Undaris Hono Sejati, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Rektor UMP Jebul Suroso, dan Rektor UMNU Kebumen Imam Satibi. Namun, Yos, Akhmad, dan Jebul belum merespons saat dikontak melalui Whatsapp.
Sementara itu, Hono mengakui membuat video tersebut. Dia menyebut, video itu berisi imbauan terkait demokrasi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
”Saya bicara mengenai demokrasi, mengajak (masyarakat) menggunakan haknya pada pemilu. (Untuk memilih) pemimpin bangsa Indonesia yang terbaik sesuai hati nurani, tetap menjaga persatuan dan kesatuan semua elemen, termasuk dunia kampus,” kata Hono.
Adapun Imam Satibi mengatakan, videonya merupakan bentuk respons pada kondisi terkini di Tanah Air. Ia mengakui ada permintaan untuk membuat video itu dari beberapa pihak, tetapi konten video tersebut murni dari pikirannya sendiri.
”Ada yang pernah menyampaikan, ’Mas, coba membuat pernyataan tentang pemilu damai’. Cuma itu saja, memang pernah ada yang menyampaikan dari beberapa pihaklah. Namun, secara konten itu tidak ada sama sekali. Itu murni dari pikiran saya, isinya itu. Bukan pesanan, misalkan harus ngomong ini, ngomong itu sama sekali,” kata Imam saat dihubungi, Rabu.
Menolak
Di sisi lain, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Ferdinandus Hindiarto mengaku sempat diminta membuat video yang bertujuan mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi oleh seseorang yang mengaku polisi. Namun, Ferdinandus menolak karena permintaan itu dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas tersebut.
”Saya memutuskan untuk tidak membuat video yang diminta karena pilihan kami tidak di situ. Saya menghormati, orang tersebut sedang menjalankan tugas, tapi saya juga menjalankan tugas saya dan sikap pilihan kami,” kata Ferdinandus saat dihubungi, Selasa (6/2/2024).
Baca juga: Diminta Buat Video Apresiasi Kinerja Presiden, Rektor Unika Soegijapranata Menolak
Menurut Ferdinadus, pihaknya bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) telah membuat pernyataan sikap keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
APTKI juga menyoroti pentingnya penyelenggara pemilu mengadopsi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menjamin hak setiap pemilih untuk menggunakan suaranya tanpa tekanan. Selain itu, mereka juga meminta aparat negara, seperti aparatur sipil negara, TNI, dan Polri selalu bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu.
Ferdinandus mengaku prihatin dengan sikap Presiden yang secara eksplisit menyampaikan keberpihakannya dalam pemilu dan menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye. Menurut dia, hal seperti itu tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin negara yang seharusnya netral.
Saya memutuskan untuk tidak membuat video yang diminta karena pilihan kami tidak di situ.
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan, pihaknya menjalin komunikasi dengan para rektor di wilayahnya, termasuk meminta agar para rektor membuat video testimoni. Upaya itu disebut Irwan sebagai bentuk dari cooling system atau upaya menjaga situasi tetap kondusif menjelang pemilu.
Menurut Irwan, pihaknya tidak memaksa ataupun mengharuskan para rektor untuk membuat video testimoni. ”Tidak ada (paksaan) sama sekali, kami sampaikan video itu hanya merupakan media. Sebelum kami melakukan wawancara dan (meminta) testimoni, kami sudah menyampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni akan kami publish. Karena, tujuan kami memang agar pesan tokoh ini sampai kepda khalayak ramai,” tuturnya.
Irwan juga menyebut, pihaknya tidak memberikan panduan ataupun poin-poin terkait isi dalam testimoni yang disampaikan para rektor. Irwan meyakini, para rektor memiliki intelektual yang baik untuk menentukan pilihan narasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
Menurut Irwan, ada sejumlah rektor yang memolak untuk memberikan video testimoni. Namun, ia mengklaim, lebih banyak rektor yang mendukung daripada menolak.
Kepala Bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, pihaknya tidak pernah mengarahkan siapa pun, termasuk pihak universitas, untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dia menyatakan, kepolisian tetap bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Namun, Satake mengakui, polisi melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk rektor, untuk membantu menyukseskan Pemilu 2024. Hal itu termasuk dalam bagian kegiatan cooling system pemilu, yakni upaya menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
”Kami itu ada kegiatan cooling system, salah satunya upaya pendekatan pada tokoh masyarakat. Tujuannya, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, salah satunya jelang pemilu ini kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan aman,” ujar Satake.