Fenomena Penjarahan Sawit di Kalteng Bukan Sekadar Kriminalitas

Penjarahan sawit perusahaan kembali terjadi. Ini dinilai merupakan fenomena yang tidak bisa dilihat sebatas kriminal.

DOKUMEN POLRES LAMANDAU UNTUK KOMPAS

ILUSTRASI. Kepala Polres Lamandau Ajun Komisaris Besar Bronto menunjukkan cuplikan gambar dari video yang beredar di media sosial tentang penghadangan mobil petugas polisi yang sedang membawa dua terduga pelaku pencurian buah sawit di Lamandau, Kalimantan Tengah.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Polisi kembali menangkap komplotan penjarah buah sawit. Kali ini sembilan orang ditangkap di Lamandau, Kalimantan Tengah, karena tuduhan mencuri buah tandan sawit. Pencurian dilakukan secara berkelompok dan di siang hari.

Sembilan orang tersebut berinisial RL (45), B (21), S (36), J (21), YD (20), A (24), NK (39), F (23), dan F (28). Mereka mencuri buah tandan sawit menggunakan pikap dengan jumlah hampir 1 ton dari sebuah perusahaan perkebunan sawit.

Kepala Kepolisian Resor Lamandau Ajun Komisaris Besar Bronto Budiyono mengungkapkan, sembilan orang itu ditangkap dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Saat ini, mereka berstatus tersangka dengan kasus pencurian.

”Saat ini kasusnya ditangani Polda Kalteng. Kejadian ini sudah sering dilakukan sejak tahun lalu. Dari informasi yang kami dapat, memang mereka diperintah oleh oknum. Oknum yang sama dengan kejadian serupa di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur,” kata Bronto saat dihubungi dari Palangkaraya, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Saat Bapak Ditangkap dan Dituduh Mencuri di Kebun Sendiri

Bronto menjelaskan, sembilan orang itu ditangkap petugas pada Sabtu (3/2/2024). Saat ini, kasusnya ditangani Polda Kalteng lantaran kejadian ini masif dan terstruktur terjadi di beberapa wilayah Kalteng.

”Kami pernah mengantisipasi kejadian serupa tahun lalu yang dilakukan oleh masyarakat dari luar Lamandau. Mereka di-backing-i oleh oknum ormas,” kata Bronto.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Aparat Polda Kalteng menjaga proses olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian penembakan warga Seruyan hingga satu orang tewas tertembak. Olah TKP itu dilakukan di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalteng, Rabu (11/10/2023).

Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur sejak Desember 2023. Catatan Kompas, data yang dihimpun dari Polres dan Polda di Kalteng, setidaknya terdapat delapan kasus serupa dengan puluhan pelaku pencurian.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menilai, aktivitas itu merupakan bentuk penjarahan yang mengancam iklim investasi di Kalteng. Ia mengimbau aparat untuk bisa mencegah kejadian tersebut berulang. Menurut dia, jumlah kasus penjarahan itu lebih banyak daripada data yang termuat di media.

”Saya memaklumi, (dalam) kurun waktu 2 tahun ini penjarahan sawit paling banyak terjadi di Kabupaten Seruyan. Mudah-mudahan pimpinan daerah bisa berdialog dengan masyarakat. Gunakan wewenang kalian agar hak masyarakat ini bisa terpenuhi. Sehingga, berikan saran kepada pihak kebun agar nyaman dan aman serta kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tutur Sugianto.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ilustrasi. Sawit hasil panen Rono (32) di kawasan afdeling 5 Kebun Cikasungka, PTPN XIII, Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).

Sugianto menilai, penjarahan ini merupakan dampak dari konflik yang belum usai antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. ”Sebentar lagi pemilu, tolong jaga kondusifitas,” ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palangkaraya Aryo Nugroho mengungkapkan, fenomena penjarahan sawit itu merupakan puncak keterhampaan hak. Keterhampaan hak itu membuat warga membangkang terhadap hukum.

”Kami menilai (fenomena penjarahan) ini terjadi karena ketimpangan agraria yang kian kronis di Kalteng,” kata Aryo.

Aryo menambahkan, bagi pemerintah, fenomena penjarahan ini hanya peristiwa biasa dan terbatas pada tindakan kriminal sejumlah atau sekelompok orang. ”Padahal, masalah sebenarnya adalah ketimpangan tanah dan saatnya reforma agraria harus hadir di Kalteng,” katanya.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pekerja menaikkan tandan buah segar sawit ke truk di perkebunan kelapa sawit, beberapa waktu lalu.

Pengamat hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Jakarta, Sadino, mengungkapkan, fenomena penjarahan buah sawit bisa jadi merupakan dampak dari tidak tersedianya plasma untuk rakyat. Akan tetapi, pengusaha saat ini dilema soal plasma kebun sawit karena keterbatasan lahan.

Kami menilai ini terjadi karena ketimpangan agraria yang kian kronis di Kalteng.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), lanjut Sadino, plasma sawit saat ini tidak perlu dalam bentuk lahan dan bisa diganti dengan bentuk lain, bahkan tak hanya uang. ”Kalau pemerintah, misalnya, menilai 1 hektar lahan itu sama dengan dua sapi atau perikanan, bisa saja. Tinggal dibuat regulasinya,” kata Sadino.

Walakin, kata Sadino, semua kembali ke pemerintah. Pengusaha pasti bisa mengikuti regulasi yang ada jika tidak memberatkan mereka.

Baca juga: Kuasa Hukum Aleng Nilai Dakwaan Tidak Cermat