Status KEK Maloy di Kaltim Terancam Dicabut

KEK Maloy hanya dapat investasi Rp 100 miliar. Jika tak berkembang, status KEK terancam dicabut pada Juni 2024.

DOKUMENTASI DEWAN NASIONAL KEK RI

Potret salah satu sudut Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Sejak diresmikan pada 2019, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur belum mampu beroperasi dan menggaet investor sesuai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyelesaikan persoalan sampai Juni 2024. Jika tidak, status kawasan ekonomi khusus akan dicabut pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK.

”Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).

Frasa ”berjuang di Jakarta” yang Akmal maksud adalah ia akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di KEK MBTK. Berdasarkan catatan yang ia terima, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019, KEK MBTK belum menunjukkan perkembangan signifikan.

DOK HUMAS PEMPROV KALTIM

Pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik (kiri) berjabat tangan dengan Isran Noor di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Hingga 2023, lanjut Akmal, investasi yang masuk ke kawasan ekonomi khusus ini baru Rp 100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah.

Dari diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di KEK MBTK, Akmal mengatakan, terdapat sejumlah kendala yang membuat kawasan ekonomi khusus di Kaltim ini stagnan. Beberapa di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor.

Baca juga: Ajakan Mengawasi Pemilu Jujur dan Adil Makin Bergaung dari Kampus

Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut kawasan ekonomi khusus untuk Maloy apabila Pemprov Kaltim tidak mampu membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan.

”Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Buah sawit yang telah dipanen segera diangkut truk dan disetor ke pabrik di Desa Semoi 2, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/3/2021).

Akmal merinci, salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar di KEK MBTK. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan menjadi dua hal krusial yang ditanyakan.

Namun, dua hal itu belum sepenuhnya siap dan tersedia di KEK MBTK. Akmal berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa selesai kurang dari lima bulan. Akmal yang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Kaltim pada Oktober 2023 itu mula-mula akan meminta laporan menyeluruh KEK MBTK dari semua pemangku kepentingan.

Setelah itu, ia akan berkomunikasi dan melaporkan berbagai kondisi dan perkembangan di KEK MBTK kepada pemerintah pusat, termasuk berkomunikasi kepada Presiden. ”Nanti saya akan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Akmal.

Baca juga: Ombudsman: Skor Pelayanan Publik di Kaltim Naik, Persepsi Masyarakat Turun

Hilirisasi

KEK MBTK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi Rp 34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025.

KEK MBTK seluas 509 hektar dibentuk untuk menjadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan itu juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri energi, seperti industri mineral, gas, batubara, dan industri turunannya.

KOMPAS/SUCIPTO

Tongkang batubara melintasi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Minggu (8/9/2019).

Wilayahnya yang terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dinilai punya potensi ekonomi. Sebab, KEK MBTK berada di jalur strategis sebagai alur perdagangan dalam negeri dan internasional.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan secara khusus ada enam kluster dalam rencana pengembangan ekonomi di IKN dan sekitarnya. Salah satunya adalah KEK MBTK di Kutai Timur. Enam kluster itu diproyeksikan menjadi pusat industri dan hilirisasi di sekitar IKN.

Baca juga: Dana Insentif Karbon di Kaltim Bakal Disalurkan ke Desa

Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensial untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, ia akan berupaya melanjutkan KEK MBTK. Sebab, kawasan industri ini bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada di Kaltim, seperti pisang, nanas, cokelat, sawit, dan batubara.

”Kami terus berjuang,” kata Ardiansyah.

KOMPAS/SUCIPTO

Bongkahan batubara di lokasi penambangan batubara di Kalimantan Timur, Selasa (16/11/2021).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, KEK MBTK menjadi peluang Kaltim untuk segera beralih ke sektor hilirisasi dalam ekonomi. Selama ini, struktur perekonomian Kaltim didominasi pertambangan dan penggalian yang berkontribusi lebih dari 50 persen.

Hasil penggalian dan pertambangan itu dijual langsung dalam bentuk mentah—tidak diolah terlebih dahulu—baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Adapun industri pengolahan di Kaltim hanya berkontribusi sekitar 15 persen dalam struktur perekonomian.

Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim bergantung pada perdagangan global. Sebab, hasil pertambangan batubara, misalnya, diekspor ke sejumlah negara. Saat harga komoditas itu merosot di tingkat dunia, pertumbuhan ekonomi Kaltim pun turut merosot.

Baca juga: Melihat Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara di IKN

Industri pengolahan di Kaltim hanya berkontribusi sekitar 15 persen dalam struktur perekonomian.

Dengan hilirisasi, diharapkan kondisi itu berubah. Sebab, bahan mentah bisa dijual ke perusahaan yang mengolah bahan mentah di dalam negeri. Dengan demikian, akan ada banyak pilihan produk jadi atau produk turunan sumber daya alam yang bisa dijual untuk menyokong perekonomian.

”Periode 2024-2026, Kaltim berkomitmen membangun transformasi ekonomi dengan melakukan investasi pada kegiatan dalam bentuk hilirisasi industri pengolahan. Selain itu, mendorong UMKM untuk mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku agar punya nilai lebih,” kata Sri (Kompas, 12/5/2023).