logo Kompas.id
NusantaraAnies Kritik Pertumbuhan...
Iklan

Anies Kritik Pertumbuhan Ekonomi Fantastis Maluku Utara

Anies Baswedan mengkritik pertumbuhan fantastis Maluku Utara hasil hilirisasi belum memberikan kesejahteraan bagi warga.

Oleh
RAYNARD KRISTIAN BONANIO PARDEDE
· 4 menit baca
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

TERNATE, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, mengkritik pertumbuhan dua digit Maluku Utara yang belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi kaya nikel ini. Di tahun 2024, pertambangan dan pengolahan mineral diprediksi tetap menyokong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di angka 18-22 persen. Selain kesejahteraan, pemerataan pendidikan perlu dihadirkan di setiap penjuru pulau.

Dalam kampanye terbukanya di Ternate, Maluku Utara, Kamis (26/1/2024), Anies Baswedan menjelaskan, kekayaan mineral yang mendorong ekonomi Maluku Utara belum dirasakan oleh masyarakat yang terlihat dari masih tingginya ketimpangan. Harga kebutuhan bahan pokok yang mahal di daerah kepulauan dinilai membuat ekonomi rakyat tertekan. Anies pun menyerukan perubahan di hadapan para pendukungnya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Kekayaan mineral ini perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan adil agar menjadi modal pembangunan Maluku Utara di masa depan. Ia menyebut, Maluku Utara kerap dipandang sebagai daerah bersejarah karena dikunjungi pedagang dari beberapa negara di Benua Eropa untuk mencari rempah-rempah. Untuk itu, daerah ini harus mengolah kekayaannya untuk kesejahteraan di masa depan.

”Jangan lagi memandang Maluku Utara sebagai daerah dengan kejayaan masa lalu, kita jadikan kekayaan ini modal di masa yang akan datang,” ucap pasangan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ini.

Baca juga: Anies Kritik Pemerintah Belum Hadirkan Kesejahteraan di Wilayah Kepulauan

Kunjungan Anies ke Maluku Utara ini bukan yang pertama kali. Anies bercerita, lewat program Indonesia Mengajar pada tahun 2011-2012, ia bersama para sukarelawan pengajar berlayar dari Ternate ke Pulau Bacan, Halmahera Selatan, untuk memberikan pendidikan di daerah pelosok. Melalui pengalaman tersebut, ia menyadari pendidikan yang berkualitas belum dinikmati seluruh masyarakat di daerah Indonesia Timur.

Infrastruktur jalan dan bangunan sekolah yang rusak serta pasokan listrik yang minim masih dijumpai di daerah di pulau-pulau Maluku Utara. Manurut dia, anak-anak di Maluku Utara memiliki kecerdasan dan potensi yang luar biasa, tetapi pengembangannya terhambat oleh belum meratanya pembangunan.

Smelter HPAL
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Smelter HPAL

Iklan

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, ekonomi Maluku Utara tahun 2024 akan tumbuh di kisaran 18 hingga 22 persen. Tahun 2023 lalu, ekonomi Maluku Utara tumbuh 23 persen, tertinggi di Indonesia. Bahkan, angka ini menjadi salah satu capaian pertumbuhan regional terbesar di dunia. Pertumbuhan dua digit ini mulai terjadi sejak program hilirisasi akhir 2019, dengan berdirinya beberapa fasilitas pengolahan (smelter) mineral di Maluku Utara.

Hasil kekayaan mineral di Maluku Utara belum dirasakan masyarakat. Perlu ada perubahan.

Meski tumbuh fantastis, ketimpangan masih menjadi masalah. Berdasarkan hasil analisis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Maluku Utara, ketimpangan terlihat dari tingginya rata-rata nilai Indeks Entrophy Theil kabupaten dan kota di Maluku Utara, yakni sebesar 4,09 di tahun 2022.

Indeks ini menjelaskan ketimpangan antardaerah, yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu di satu sektor tanpa diiringi peningkatan di sektor lain. Di Maluku Utara, sejak hilirisasi, pertumbuhan sektor pertambangan terus melampaui sektor tradisional warga, pertanian, dan perikanan.

Baca juga: Ikan Sekarang ”Su” Lari Jauh Tergusur Tambang

Pada tahun 2022, di Maluku Utara, nilai Entrophy Theil terbesar berada di Halmahera Tengah dengan nilai 28,48. Angka ini mengkhawatirkan mengingat lonjakannya yang cukup tinggi, dari nilai tahun 2018 sebesar 4,37 saja. Nilai indeks Entrophy Theil lain di daerah lain adalah Halmahera Selatan sebesar 1,67, dan terendah di Halmahera Barat 0,49. Nilai indeks yang terus menjauhi nilai ”0” menggambarkan ketimpangan semakin tinggi.

Nelayan membawa ikan tuna sirip kuning hasil tangkapan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (26/11/2023).
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Nelayan membawa ikan tuna sirip kuning hasil tangkapan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (26/11/2023).

Untuk itu, Anies pun menginginkan agar skema transfer dana pusat dari hasil kekayaan mineral diubah sehingga Maluku Utara mendapatkan porsi yang besar untuk modal pembangunannya. Rencana perubahan skema penghitungan transfer dana dari pusat ini juga diungkapkan Anies saat berkampanye di Ambon, Maluku, beberapa minggu lalu.

Menurut dia, transfer yang dilakukan lewat Dana Bagi Hasil ataupun Dana Alokasi Khusus, menggunakan perhitungan luas wilayah daratan saja, bukan perairan, sehingga merugikan masyarakat kepulauan. ”Kesetaraan ini yang ingin pasangan Anies-Muhaimin (Amin) di Maluku Utara,” ucapnya.

Baca juga: Nikel, Pedang Bermata Dua di Maluku Utara

Selama di Maluku Utara, Anies juga mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate untuk bersilaturahmi dengan Sultan Ternate Hidayat Syah. Ketua Tim Pemenangan Daerah Amin Maluku Utara Achmad Hatari optimistis pasangan nomor urut 1 ini mampu meraih suara yang tinggi di provinsi ini. Partai koalisi diminta untuk bekerja keras memenangkan Amin di Maluku Utara. Adapun jumlah daftar pemilih tetap Maluku Utara pada Pemilu 2024 tercatat sebesar 956.978 orang.

”Dari jumlah itu, kita yakin bisa 50 persen, sisanya mungkin untuk pasangan lain,” ucap politisi Partai Nasional Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Editor:
NELI TRIANA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000