Kendala Transportasi Laut dan Akses Internet Membayangi Pemilu di Kepulauan Riau
Logistik pemilu di Kepulauan Riau harus didistribusikan ke 219 pulau. Cuaca buruk dan gelombang tinggi jadi kendala.
BATAM, KOMPAS — Cuaca buruk yang memicu gelombang tinggi di laut berpotensi menghambat distribusi logistik Pemilu 2024 di Kepulauan Riau. Selain soal transportasi, akses internet yang tidak merata juga dikhawatirkan menjadi kendala saat rekap suara.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau (Kepri) Indrawan Susilo, Rabu (17/1/2024), mengatakan, ada 5.914 tempat pemungutan suara di 219 pulau di Kepri. Pendistribusian logistik pemilu jadi tantangan utama penyelenggaraan pesta demokrasi di provinsi berjuluk ”Negeri Segantang Lada” tersebut.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Saat Pemilu 2019, kapal ro-ro (roll on roll off) yang membawa kotak suara dari Tanjung Pinang ke Pulau Tambelan harus putar balik karena dihadang cuaca buruk,” kata Indrawan.
Pulau Tambelan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bintan itu jaraknya sekitar 400 kilometer dari Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepri. Untuk menuju Tambelan dengan kapal ro-ro, butuh waktu 24 jam.
Untuk mengantisipasi kendala seperti dulu, kami akan mengubah pengiriman logistik pemilu ke Tambelan menjadi lewat udara dengan pesawat perintis.
Sejak awal Januari, tinggi gelombang di sebagian perairan Kepri mencapai 6 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi memprediksi cuaca buruk di Kepri masih akan terjadi hingga awal Februari.
”Untuk mengantisipasi kendala seperti dulu, kami akan mengubah pengiriman logistik pemilu ke Tambelan menjadi lewat udara dengan pesawat perintis,” ujar Indrawan.
Namun, pendistrisibusian logistik pemilu lewat udara tidak bisa dilakukan di wilayah Kepri bagian utara. Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang terdiri dari ratusan pulau kecil yang tidak memiliki lapangan udara.
”Untuk distribusi logistik di Anambas dan Natuna, kami tetap menggunakan kapal. Namun, pendistribusian dilakukan lebih awal pada H-7 untuk mengantisipasi kendala terhambat cuaca buruk,” ujar Indrawan.
Secara terpisah, Ketua KPU Natuna Kusnaidi mengatakan, ada enam kecamatan pulau-pulau kecil di Natuna yang sulit dijangkau. Menurut rencana, KPU akan menggunakan Kapal Pelni Bukit Raya, kapal ro-ro, dan kapal tol laut untuk menjangkau enam lokasi itu.
”Persoalannya, Kapal Bukit Raya hanya 18 hari sekali berlayar dari ibu kota kabupaten Natuna, Ranai, menuju pulau-pulau sekitar. Sementara kapal ro-ro dan tol laut tidak bisa berlayar jika ketinggian ombak mencapai 4 meter,” ujar Kusnaidi.
Untuk mengantisipasi kendala itu, Kusnaidi menyatakan, KPU telah meminta bantuan transportasi laut kepada Gugus Tempur Laut Koarmada I TNI AL dan Basarnas. Persetujuan mengenai permohonan bantuan itu masih menunggu tindak lanjut dari pusat.
”Yang hampir pasti bisa digunakan adalah kapal milik Pemkab Natuna. Kapal itu sebelumnya juga diturunkan membantu pendistribusian logistik Pilkada 2021,” ujar Kusnaidi.
Baca juga: Seleksi Panwaslu Empat Kecamatan di Natuna Terkendala Cuaca Buruk
Akses internet
Menurut Indrawan, persoalan akses internet yang tidak merata juga membayangi penyelenggaraan pemilu di Kepri. KPU memetakan terdapat 396 TPS berada di lokasi dengan sinyal lemah dan ada 99 TPS di titik tanpa sinyal.
Kendala akses internet telah disampaikan KPU Kepri kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie saat berkunjung ke Batam pada 12 Januari. Indrawan berharap masalah itu bisa diatasi agar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bisa diterapkan.
”Kami juga sudah meminta Dinas Kominfo Kepri untuk memberi solusi tentang masalah tersebut. Semoga sinyal dapat diperkuat dan titik blank spot bisa berkurang,” kata Indrawan.
Jika sampai hari pencoblosan kendala blank spot belum teratasi, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta bergeser ke TPS terdekat yang ada jaringan internet untuk mengunggah data ke Sirekap.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri Zulhadril Putra mengaatakan, dalam rapat bersama Diskominfo Kepri, penyedia layanan seluler di Kepri akan memperkuat sinyal di pulau-pulau terluar. Ini diharapkan bisa mengurangi lokasi TPS rawan sinyal.
”Adapun untuk persoalan transportasi laut yang terkendala ombak tinggi, kami berharap kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki armada di laut bersedia untuk membantu pendistribusian logistik pemilu terutama di daerah terluar Natuna dan Anambas,” ujarnya.
Baca juga: Ribuan Surat Suara Rusak Ditemukan, KPU Minta Segera Diganti