Lagi, Tiga Peti Jenazah PMI Ilegal Asal NTT Tiba di Bandara El Tari

Tiga lagi peti jenazah pekerja migran ilegal asal NTT tiba di Bandara El Tari. Mereka dari Malaka, Belu, dan Ngada.

DOKUMEN SR LAURENTIA PI

Jenazah Marliana Italia Ratna (31), warga Kodi, Sumba Barat Daya, NTT, dipikul sukarelawan pekerja migran Indonesia di Sumba Barat Daya setelah tiba di Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, Minggu (4/6/2023).

KUPANG, KOMPAS — Lagi, tiga jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal asal Nusa Tenggara Timur tiba melalui Bandara El Tari, Kupang. Jumlah PMI ilegal NTT meninggal di luar negeri tahun ini telah mencapai 143 orang. Perlindungan bagi para pekerja migran mendesak dilakukan.

Koordinator Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia Gabriel Goa di Kupang, Kamis (14/12/2023), mengatakan, selama akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya pekerja migran ilegal belum diatasi, kasus PMI ilegal ini bakal terus berlanjut. Pengambil kebijakan di NTT seakan berdiam diri dengan kasus perdagangan orang ini.

”Hari ini, Kamis, 14 Desember 2023, akan datang tiga peti jenazah lagi melalui Bandara El Tari, Kupang. Kita sangat prihatin dengan masalah ini. Namun, belum ada kebijakan pemprov, pemkab, dan pemkot di NTT bagaimana menangani kasus ini,” kata Gabriel.

Ketiga peti jenazah akan tiba pukul 12.45 dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan yang sama, GA448. Mereka adalah Paulus bin Sulaeman alias Andreas Baun (45). Korban berasal dari Kabupaten Malaka. Penyebab kematian diduga sakit. Ia menjadi PMI ilegal di Malaysia Timur tahun 2017. Ia meninggalkan tiga anak dan seorang istri di kampung asal.

Baca juga: Anak-anak Indonesia Diperdagangkan

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Petugas menaikkan jenazah warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang turut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kapal pengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Johor, Malaysia ke mobil ambulan begitu tiba di Bandara Internasional Lombok Rabu (5/1/2022) sore.

Selanjutnya Minggu Berek alias Dominggus Berek (54). Korban berasal dari Kabupaten Belu. Penyebab dia meninggal diduga karena kecelakaan kerja.

Setelah tiba di Bandara El Tari, kedua jenazah akan dibawa menuju kabupaten masing-masing. Biasanya jenazah diantar oleh sukarelawandan anggota keluarga yang telah menunggu dengan dukungan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTT.

Korban ketiga adalah Ermelinda Uma (34), Ia berasal dari Kabupaten Ngada. Ia meninggal diduga karena sakit. Jenazah diberangkatkan dari Kuala Lumpur menuju Jakarta-Kupang-Ende.

Jenazah kemudian dibawa menggunakan perjalanan darat sekitar 80 kilometer menuju kampung asal di Ngada. Tidak disebutkan apakah korban merantau sendirian atau bersama suami dan anak.

Baca juga: Pekerja Migran Ilegal, Beban Ganda Keluarga di NTT

DOKUMEN PADMA INDONESIA

Peti jenazah Yanto Benggu (45) tiba di Bandara El Tari, Kupang, NTT, Kamis (9/11/2023) pukul 06.15 Wita. Jenazah langsung diberangkatkan ke Pulau Rote Ndao oleh sukarelawan peduli PMI NTT.

Selain itu, masih ada korban yang meninggal di luar negeri dan dikuburkan secara diam-diam di sana. Tidak ada biaya pemulangan jenazah menjadi alasan utama. Sesama warga NTT, yang juga pekerja ilegal, menguburkan mereka di sana atas persetujuan anggota keluarga di NTT.

Menurut Gabriel, kebanyakanPMI seperti ini berangkat secara ilegal dan sudah belasan bahkan puluhan tahun tinggal di Malaysia. Mereka sulit menyimpan uang karena hidup foya-foya. Mereka jarang membangun komunikasi dengan anggota keluarga di kampung asal. Setelah meninggal, berita kematian itu dikabarkan rekan-rekannya ke anggota keluarga.

Sejak Januari-14 Desember 2023, tercatat 143 jenazah PMI ilegal meninggal di luar negeri. PMI yang berangkat secara resmi, melalui perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia, jauh lebih aman. Namun, jumlah PMI seperti ini hanya 2.000-3.000 orang per tahun. Sementara PMI ilegal lebih dari 10.000 orang per tahun.

”PMI yang berangkat secara legal memiliki dokumen resmi pula. Sebagian dilatih keterampilan mereka, sesuai kebutuhan dari majikan yang meminta. Namun, ada pula yang tidak diberi pelatihan sama sekali, langsung dikirim. Ini yang sering bermasalah selama di tangan majikan,” kata Gabriel.

Baca juga: Rumah Penampungan PMI Ilegal Digerebek Polisi

ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani (depan) menunjukkan surat perjanjian calon pekerja migran dengan seorang perekrut di tempat penampungan ilegal di daerah Karangasem, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2020) malam. Petugas menemukan tiga tempat penampungan ilegal di Cirebon yang ditempati 25 calon PMI.

Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni mengatakan, kasus ini sudah sangat serius. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengatasi perdagangan orang. ”Kita tidak hanya bicara di ruang rapat dan pertemuan terbatas. Segera lakukan aksi konkret, melindungi masyarakat agar tidak meninggal sia-sia, hanya karena mencari sesuap nasi di negeri orang,” kata Nomleni.

Menurut Gabriel, masalah utama adalah keterbatasan balai latihan kerja (BLK) bagi pencari kerja di luar negeri. Di Kota Kupang ada tiga BLK, yakni satu milik pemprov dan dua milik swasta. Selain itu, masih ada 1-2 BLK swasta di Flores dan Sumba tetapi tidak diperuntukkan bagi PMI dan masih terdapat beberapa kekurangan.

Kita tidak hanya bicara di ruang rapat dan pertemuan terbatas. Segera lakukan aksi konkret, melindungi masyarakat agar tidak meninggal sia-sia, hanya karena mencari sesuap nasi di negeri orang

Selain itu, perlu dibangun gerakan masyarakat anti-perdagangan orang dan migrasi aman. Desa-desa diharap punya perda pencegahan orang ke luar negeri secara ilegal. Pemkab/pemkot juga perlu menyiapkan BLK dan pendidikan vokasi dan layanan terpadu satu atap, seperti paspor, visa kerja, perjanjian kerja, check up kesehatan, asuransi jaminan sosial, dan bank atau pos penerima remitensi.

Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Thomas Suban Hoda mengatakan, pengadaan BLK itu menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot. Pemprov NTT telah memiliki satu BLK dengan sejumlah program pelatihan advokasi bagi masyarakat yang mau membangun wirausaha di berbagai sektor.

Baca juga: Atasi Penganiayaan di Luar Negeri, NTT Perlu Bangun BLK

KORNELIS KEWA AMA

Pintu masuk balai latihan kerja Pemprov NTT, Kamis (1/4/2021).

BLK itu, kata Thomas, tidak diperuntukkan bagi calon PMI. Pelatihan dan advokasi bagi para PMI menjadi tanggung jawab asosiasi pengerah jasa tenaga kerja. Di Kota Kupang, katanya, ada beberapa BLK khusus PMI itu.