Remitansi dari pekerja migran Indonesia cenderung menurun. Pandemi Covid-19 dan kebijakan moratorium yang memicu praktik pekerja ilegal turut menjadi faktor yang memengaruhi. Akankah remitansi dapat digenjot kembali?

Paspor ”tembak”, paspor yang dibuat tidak melalui prosedur resmi. Paspor ini disebut para pekerja migran bisa dibuat di Batam dan Nunukan untuk mempermudah mereka menembus masuk Malaysia.

Iming-iming menjadi pekerja migran masih laris di pelosok-pelosok negeri. Hong Kong masih menjadi destinasi favorit bagi para ”pahlawan devisa” ini. Namun, di balik itu semua ada lika-liku menantang menyertainya.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan bukan perwakilan diplomatik. Akan tetapi, mereka menangani segudang masalah perlindungan pekerja migran Indonesia di wilayah itu.

Sempat meredup saat pandemi Covid-19, remitansi pekerja migran diharapkan kembali tumbuh seiring terkendalinya pandemi. Kembali bekerjanya pekerja migran menjadi harapan kesejahteraan keluarga pekerja migran.

Melihat sengkarut permasalahan pekerja migran, publik mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran. Peraturan sudah tersedia, tetapi yang terpenting adalah implementasi dan tindakan tegas.

Sebagaimana tenaga kerja di seluruh sektor, pekerja migran juga mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bantuan sosial dan program pemberdayaan diperlukan agar tetap dapat bertahan dan berdaya saing.

Pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal selama pandemi kian marak dari pantai timur Sumatera Utara. Belum sebulan kapal pengangkut pekerja migran tenggelam, ditemukan lagi kapal pengangkut pekerja migran.