Netralitas ASN Normatif, Pembangunan Palembang Mengarah Lebih Baik

Penjabat Wali Kota Palembang diharapkan menggali permasalahan untuk menjadi bahan menyusun program jangka panjang.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa diwawancarai usai menghadiri Wisuda Program Sarjana Ke-32 dan Magister Ke-12 Universitas Tamansiswa Palembang di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/12/2023).

Transisi kepemimpinan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selama masa pemilihan umum yang dilakukan serentak di tahun 2024 tidak memberikan banyak perubahan. Di satu sisi, upaya Penjabat Wali Kota untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara dinilai masih normatif. Di sisi lain, diakui penjabat terkait mampu membawa pembangunan menuju arah yang lebih baik.

Transisi kepemimpinan menjadi hal penting dan diangkat sebagai tema utama dengan tajuk ”Konsistensi di Masa Transisi” yang diusung dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa 2023 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada 15 Desember 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat.

Sebagai Penjabat Wali Kota Palembang yang menggantikan Wali Kota Harnojoyo per 18 September 2023, Ratu Dewa berkomitmen memastikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Palembang berjalan baik, aman, dan lancar. Hal itu ditunjukkan dengan menyiapkan personel dan dukungan anggaran untuk penyelenggara pemilu.

Baca juga: Geliat Pembangunan Sumsel di Tengah Tarikan Politik

Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 meliputi hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Palembang, dan pengamanan yang mencapai Rp 141, 14 miliar. Total anggaran itu diberikan dalam dua tahap, yaitu Rp 47, 3 miliar tahun 2023 dan Rp 93, 8 miliar pada 2024.

Rinciannya, hibah Rp 36.5 miliar kepada KPUD dan Rp 10, 8 miliar kepada Bawaslu pada 2023. Kemudian, hibah Rp 54, 8 miliar kepada KPUD, Rp 16, 2 miliar kepada Bawaslu, dan Rp 22,8 miliar untuk pengamanan pada 2024. ”Terkait penganggaran untuk Pemilu dan Pilkada 2024, Pemerintah Kota Palembang tidak menemui kendala,” ujar Ratu Dewa saat menjawab Kompas, Kamis (7/12/2023).

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Para anggota Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengikuti ”Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024” di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/11/2023).

Strategi menjaga netralitas

Kendati demikian, Ratu Dewa belum menghadirkan terobosan berarti untuk menjaga netralitas ASN Palembang selama tahapan Pemilu 2024. Upaya yang dilakukannya masih normatif, antara lain melaksanakan sosialisasi kepada ASN secara berkesinambungan. ”Selain itu, kami telah membuat ketentuan mengenai kode etik ASN yang dapat menjadi pedoman bagi ASN dalam bersikap dan berbuat di masa Pemilu 2024,” katanya.

Budayawan Palembang, Ali Hanafiah, yang biasa dipanggil Mang Amin, mengatakan, dirinya percaya netralitas ASN selama tahapan Pemilu 2024 akan tercipta karena ada kontrol dari masyarakat. Maksudnya, di tengah era serba keterbukaan saat ini, sulit bagi ASN mendukung secara terselubung salah satu kontestan Pemilu 2024.

Baca juga: HUT Apeksi: Tantangan Bonus Demografi Menuju 2045

Sekarang, masyarakat sudah cerdas. Walaupun pemerintah tidak melakukan pengawasan, masyarakat sendiri yang akan melakukan kontrol.

Kalau itu terjadi, sangat mudah aksi terselubung itu diketahui publik dan diviralkan di media sosial. ”Sekarang, masyarakat sudah cerdas. Walaupun pemerintah tidak melakukan pengawasan, masyarakat sendiri yang akan melakukan kontrol. Kalau ada upaya untuk mendukung salah satu calon, aksi ASN bersangkutan akan cepat diketahui publik dan disebarkan di media sosial,” tutur Mang Amin.

Menurut Guru Besar Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Alfitri, upaya menjaga netralitas ASN selama tahapan Pemilu 2024 di Palembang baru sebatas imbauan yang bersifat normatif. Sebaliknya, penerapan aturan untuk menjaga netralitas itu masih lemah.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (kiri) menerima dokumen dari Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni (tengah) disaksikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumsel Kurniawan (kanan) usai penandatanganan "Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024" di Palembang, Kamis (9/11/2023).

Padahal, untuk mencegah ASN terlibat dalam mendukung salah satu calon secara sadar ataupun tak sadar, Penjabat Wali Kota harus membuat koridor khusus. Hal itu bisa dilakukan dengan aksi nyata membentuk tim pemantauan di lapangan. ”Dengan begitu, ASN bisa terlindungi agar mereka tidak secara konyol terjerat hukuman yang memberatkan mereka,” ujar Alfitri.

Arah pembangunan

Walau belum menunjukkan sikap tegas untuk menjaga netralitas ASN, Ratu Dewa terbilang cukup baik dalam melanjutkan pembangunan Palembang. Ratu Dewa, yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Palembang selama empat tahun terakhir kepemimpinan Harnojoyo, secara tidak langsung memahami program pembangunan yang ditinggalkan Wali Kota Palembang ke-12 tersebut. Hal itu memudahkannya untuk melanjutkan bahkan mengoptimalkan program yang dianggap sudah baik.

Baca juga: Dermaga di Palembang Memprihatinkan, Pembenahan Menyeluruh Mulai Dilakukan

Ratu Dewa menuturkan, ada dua program utama warisan Harnojoyo yang positif dan perlu dilanjutkan, yakni shalat Subuh berjemaah dan gotong royong. ”Program yang baik tentu akan diterima dengan baik oleh seluruh kalangan, dari pemerintah maupun masyarakat. Program-program yang baik dan dirasakan memberi manfaat bagi masyarakat, seperti shalat Subuh berjemaah dan gotong royong. Itu adalah program unggulan Bapak Harnojoyo yang terus dilaksanakan hingga saat ini,” katanya.

Di samping itu, Ratu Dewa coba melakukan terobosan dan inovasi dalam program pembangunan. Fokus utamanya antara lain percepatan mengubah wajah kota dan optimalisasi pelayanan publik. Percepatan mengubah wajah kota ditunjukkan dengan perbaikan sejumlah ruas jalan, lampu jalan, halte, drainase, hingga gerakan menanam pohon bunga bugenvil.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kembali menyelimuti Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Optimalisasi pelayanan publik ditunjukkan dengan komitmen memberikan layanan yang cepat, mudah, ramah, dan gratis. Hal itu dibuktikan pula dengan komitmen memberantas pungutan liar. Selain itu, Ratu Dewa membuka rumah dinas sebagai ”Rumah Aspirasi Rakyat”, yaitu menjadi wadah bagi masyarakat berdiskusi dan menyampaikan aspirasi langsung kepada dirinya.

”Kami berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan selaras dan seirama untuk percepatan pembangunan di Palembang,” tutur Ratu Dewa.

Mang Amin menyampaikan, transisi pembangunan dari era Harnojoyo ke Ratu Dewa berlangsung cukup baik. Sebagai Sekda di era Harnojoyo, Ratu Dewa telah memahami apa saja program yang patut menjadi prioritas. Hal-hal krusial yang menjadi masalah klasik di Palembang, yakni kebersihan lingkungan. Sejauh ini, Ratu Dewa cukup aktif melanjutkan kegiatan penghijauan kota dan membersihkan sungai serta drainase.

Baca juga: Peluang dan Tantangan Menuju Ekonomi Hijau

”Kita sadari masa kepimpinan Penjabat Wali Kota sangat singkat sehingga sulit untuk memoles semuanya dalam waktu singkat. Namun, kita berharap penjabat bisa meninggalkan jejak kebijakan yang bisa memastikan semua program yang positif berlanjut dalam jangka panjang, termasuk bidang-bidang untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Mang Amin.

Perbedaan mencolok

Alfitri mengatakan, permasalahan primer yang dihadapi Palembang adalah transportasi publik yang belum terintegrasi dan nyaman, kemacetan lalu lintas di jam-jam sibuk, banjir yang berulang usai hujan deras dalam waktu lama, dan sampah yang menumpuk di beberapa tepian jalan serta di anak-anak sungai. Permasalahan sekundernya yaitu kriminalitas yang tinggi dan polusi udara yang semakin memburuk.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Wisatawan asal Ogan Komering Ulu Timur dikerumuni oleh pedagang kaki lima saat berkunjung ke halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (29/11/2023).

Di era Harnojoyo, upaya untuk mengatasi semua permasalahan itu cenderung sporadis atau timbul-tenggelam. Ada pos anggaran untuk penanganan masalah-masalah itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi implementasinya tidak berkelanjutan dan sistematis.

Penanganan transportasi, misalnya, ada usaha untuk membangun dermaga di beberapa titik di Sungai Musi. Namun, pembangunan itu tidak diiringi dengan pengadaan kendaraan air yang memadai, rute yang jelas, dan jadwal atau waktu yang pasti. Belum ada juga rencana mengintegrasikan moda transportasi air dengan transportasi darat yang sudah ada, seperti bus raya terpadu dan kereta api ringan terpadu.

Baca juga: Seminar Ekonomi Hijau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Sebaliknya, Ratu Dewa lebih agresif dalam menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Hal itu tampak dari upayanya untuk membuka kanal interaksi dengan warga guna memahami lebih detail masalah-masalah yang dikeluhkan warga. Dari informasi yang diterima, Ratu Dewa berusaha membangun perencanaan yang lebih terpadu. Hal itu ditunjukkan dengan mengajak tokoh masyarakat dan akademisi mengritisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Palembang baru-baru ini.

Kecepatan respons Ratu Dewa terhadap persoalan yang ada pun cukup baik. Hal itu terlihat dari isu kriminalitas yang marak di kawasan sekitar Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera di tepian Sungai Musi akhir-akhir ini. Ratu Dewa membangun strategi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan lain, di antaranya kepolisian untuk membentuk pos keamanan terpadu di kawasan rawan tersebut.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Geliat kehidupan di atas Sungai Musi Palembang dengan latar belakang Jembatan Ampera, Jumat (28/8/2020).

”Warga menunggu wali kota yang bisa lebih banyak berbuat untuk menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan, sistematis, dan berjangka panjang. Itu karena tidak mungkin mengatasi semua masalah dalam satu-dua periode kepemimpinan saja. Oleh karena itu, kita berharap Penjabat Wali Kota terus menggali setiap potensi permasalahan dan membuat perencanaan jangka panjang agar setiap masalah bisa diatasi secara terukur,” kata Alfitri.