Ribuan Ton Beras Impor dari Kamboja Tiba di Jateng, Digunakan untuk Cadangan Pangan
Sebanyak 3.500 ton beras impor dari Kamboja tiba di Semarang. Beras tersebut akan digunakan untuk menambah stok cadangan pangan pemerintah.
Oleh
KRISTI DWI UTAMI
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Sebanyak 3.500 ton beras impor asal Kamboja tiba di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/11/2023). Kedatangan beras itu merupakan bagian dari pengadaan 2 juta ton beras untuk menambah stok cadangan pangan. Beras asal Kamboja itu disebut memiliki kualitas premium, tetapi akan dijual dengan harga beras medium.
Sebenarnya, ada 10.000 ton beras yang diimpor dari Kamboja. Dari jumlah tersebut, 7.000 ton masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jateng. Adapun 3.000 ton lainnya masuk ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
Hingga Kamis, jumlah beras dari Kamboja yang masuk ke Semarang 3.500 ton. Sisanya sedang dalam perjalanan dari Kamboja dan dijadwalkan tiba dalam waktu dekat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah tetap memprioritaskan beras produksi dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pangan. Kendati demikian, jika berdasarkan kalkulasi perlu ada pengadaan dari luar negeri, hal itu harus dilakukan.
”Beras ini hanya untuk cadangan pemerintah yang harus dimiliki Bulog karena Bulog ditugasi untuk mengamankan stok pangan nasional sebesar 3,5 juta ton. Ini akan kita kawal bersama,” kata Arief di sela-sela peninjauan bongkar muat beras asal Kamboja di Gudang Bulog Randugarut, Kota Semarang, Kamis.
Bapanas berharap, dengan kedatangan beras impor tersebut, Bulog yang sebelumnya mendistribusikan beras 1 juta ton per tahun bisa mendistribusikan 2-3 juta ton beras per tahun. Dengan begitu, cadangan beras yang ada tidak tersimpan di gudang hingga beberapa tahun.
Arief menambahkan, Pemerintah Indonesia tidak hanya mengimpor beras dari Kamboja. Pemerintah juga menyiapkan pupuk untuk diekspor ke Kamboja.
Pupuk-pupuk itu akan disiapkan oleh beberapa perusahaan, seperti Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Pupuk Sriwidjaja di Sumatera Selatan, Pupuk Kujang di Jawa Barat, Pupuk Gersik di Jawa Timur, dan Pupuk Kalimantan Timur.
Beras ini hanya untuk cadangan pemerintah yang harus dimiliki Bulog.
”Pupuk yang akan di distribusikan keluar mencapai 490.000 ton. Namun, kami akan lebih dulu mengamankan kebutuhan pupuk dalam negeri,” ujar Arief.
Menurut Arief, dengan mengekspor pupuk ke luar negeri, Indonesia bisa berkontribusi terhadap kualitas pangan dunia. Sebab, dia menyebut, kualitas pupuk Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia.
Tidak seimbang
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jateng Akhmad Kholisun mengatakan, beras yang diimpor dari Kamboja itu akan digunakan untuk bantuan pangan dan program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). Menurut dia, impor itu dilakukan lantaran kebutuhan penyaluran dan stok beras yang ada tidak seimbang.
Kebutuhan penyaluran beras di Jateng pada 2023 sebesar 235.000 ton. Adapun beras yang ada sekitar 130.000 ton, berasal dari serapan produk dalam negeri dan komersial. Oleh karena itu, ada kekurangan sekitar 105.000 ton.
Kholisun menyebut, beras impor yang tiba dari Kamboja pada Kamis merupakan beras kualitas premium. Hal itu karena butir patahnya 50 persen. Kendati demikian, melalui program SPHP, beras itu akan dijual dengan harga beras medium, yakni Rp 9.950 per kilogram, kepada pedagang pengecer. Pedagang diharapkan menjual beras tersebut kepada konsumen dengan harga maksimal Rp 10.900 per kilogram.
”Beras-beras ini nantinya disalurkan secara merata ke seluruh wilayah Jateng melalui empat kantor cabang Bulog, yakni cabang Semarang, Surakarta, Pati, dan Pekalongan,” kata Kholisun.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana menuturkan, stok pangan yang ada saat ini, khususnya beras, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya hingga April 2024. Hal itu masih belum ditambah dengan beras hasil panen raya yang diperkirakan terjadi pada awal tahun 2024.
Ke depan, Nana bertekad mengusahakan kemandirian pangan di Jateng. Hal itu dilakukan dengan cara meningkatkan produksi beras dalam negeri, mengembangkan teknologi pertanian, meningkatkan perlindungan terhadap petani, dan diversifikasi produk.
”Kemandirian pangan memang harus terus diperjuangkan. Melalui poin-poin tersebut, kami akan memastikan ketersediaan beras dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk kemandirian pangan,” ucap Nana.