Pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik Disetujui, Sumbar Segera Selesaikan Revisi RTRW
Rencana pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik di Sumbar telah disetujui pemerintah pusat. Untuk mendukung pembangunan itu, Pemprov Sumbar segera menyelesaikan revisi RTRW.
Oleh
YOLA SASTRA
·3 menit baca
PADANG, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyetujui prakarsa pengusahaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik di Sumatera Barat. Setelah penetapan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar segera menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mendorong percepatan izin penggunaan kawasan hutan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi, Rabu (1/11/2023), mengatakan, prakarsa pengusahaan KPBU Jembatan Layang Sitinjau Lauik disetujui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui surat nomor BM 0201-Mn/2407 tertanggal 30 Oktober 2023.
Menurut Mahyeldi, persetujuan itu diberikan berselang lima hari setelah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumbar. ”(Momen kunjungan kerja Presiden) memang kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan terkait (pembangunan) flyover (jembatan layang) ini,” katanya.
Mahyeldi memaparkan, dalam surat persetujuan Menteri PUPR, ada beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti agar permintaan Presiden Jokowi untuk melakukan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) Jembatan Layang Sitinjau Lauik pada 19 Desember 2023 dapat terealisasi.
Dua poin yang perlu segera ditindaklanjuti adalah segera menyelesaikan revisi RTRW Provinsi Sumbar dan mendorong percepatan proses izin penggunaan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mahyeldi menyebutkan, revisi RTRW Sumbar sedang berproses, baik di Kementerian PUPR maupun pembahasan di DPRD Sumbar. Dalam revisi tersebut, sudah dicantumkan rencana pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik.
”Menjelang dokumen tersebut difinalisasi, gubernur akan membuat surat pernyataan bahwa pembangunan flyover tersebut tercantum di dalam Revisi RTRW Sumbar. Kemudian, mendorong percepatan proses izin penggunaan kawasan hutan oleh KLHK karena proyek ini melewati kawasan hutan lindung,” ujarnya.
Mahyeldi pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden karena cepat merespons rencana pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik. Presiden juga berencana menghadiri acara groundbreaking pada 19 Desember 2023 di sela-sela kegiatan memimpin upacara Hari Bela Negara (HBN) di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar.
Mahyeldi menyebutkan, keberadaan jembatan layang itu sangat penting dan didambakan oleh masyarakat. Ia berharap, pembangunan jembatan itu segera terealisasi sehingga bisa berdampak pada perekonomian dan kenyamanan pengguna jalan.
”Saya meminta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk bekerja keras menyegerakan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover ini,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi mengatakan, Pemprov Sumbar sebelumnya mengusulkan perbaikan Jalur Sitinjau Lauik, terutama di Panorama I dan II, karena rawan kecelakaan dan kemacetan. Frekuensi kecelakaan di jalur itu rata-rata 50 kali setahun.
Sebelumnya, opsi pembangunan flyover batal karena keterbatasan anggaran negara. Walakin, belakangan opsi itu kembali dipilih, tetapi dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Jalur Sitinjau Lauik yang berada di Kota Padang, tak jauh dari perbatasan dengan Kabupaten Solok, merupakan jalur utama kendaraan pengangkut hasil bumi dan bahan pokok dari arah timur Sumbar, seperti Dharmasraya dan Jambi, menuju Pelabuhan Teluk Bayur dan ibu kota Sumbar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam kunjungannya ke Sumbar tahun lalu, mengatakan, ada tiga hal yang akan ditangani untuk meningkatkan keselamatan di Jalur Sitinjau Lauik. Ketiganya adalah penanganan tikungan tajam di Panorama I dan Panorama II serta penanganan kondisi geologi di jalur tersebut.
Saya meminta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk bekerja keras menyegerakan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover ini.
”Prioritasnya adalah Panorama I, akan segera kami tangani. Salah satu alternatifnya, kami ingin (membangun) flyover seperti Kelok Sembilan yang sudah kami tangani,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, di tingkungan Panorama II, arus lalu lintas memang relatif tersendat, tetapi tidak sampai macet total. Oleh karena itu, sebelum ditangani permanen, akan dilakukan perbaikan geometri jalan di sana.