Ironi Bencana Kelaparan di Tanah Papua yang Terus Berulang
Ribuan warga Yahukimo didera bencana kelaparan akibat perubahan cuaca. Sejumlah 23 orang dilaporkan meninggal dunia.
Seorang laki-laki warga Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, saat bencana kelaparan melanda September-Oktober 2023.
JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 23 orang meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tanpa solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah, bencana kelaparan di Tanah Papua bakal terus berulang dan menelan korban.
Bencana kelaparan di Yahukimo terjadi sejak Agustus 2023. Bencana dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan tanaman warga, seperti ubi dan petatas, gagal panen. Kondisi ini mengakibatkan warga kehilangan sumber makanan sehingga mengalami kelaparan.
Kepala Distrik Amuma Zakeus Lagowan, dihubungi dari Jayapura, Selasa (24/10/2023), menyebutkan, data korban meninggal dan warga terdampak terus diperbarui. Hingga kini, sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan.
Adapun Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menyatakan masih menunggu data resmi dari perwakilan Distrik Amuma. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan penyebab kematian warga karena kelaparan atau faktor lain. Untuk mencegah dampak kelaparan kian parah, pihaknya menyalurkan bantuan 4 ton beras.
”Besok tim ke sana, termasuk tim kesehatan dari dinas kesehatan, untuk mengecek kondisi dan penyebab kematian warga. Untuk bantuan kami belum bisa kirim lagi karena kami belum tahu kondisi di sana dan bantuan apa saja yang dibutuhkan,” katanya.
Baca juga: Bencana Kelaparan di Papua Pegunungan, 11 Warga Dilaporkan Meninggal
Penyerahan bantuan beras di Distrik Amuma oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada awal Oktober 2023.
Pemerintah sejauh ini mengirimkan total 11,7 ton bantuan ke Distrik Amuma pada 20 Oktober 2023. Bantuan yang dikirim dalam empat tahap itu, antara lain, berupa beras, makanan anak, bubur bayi, sarden kaleng, mi instan, selimut, tenda gulung, mainan anak, dan pakaian.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial, Adrianus Alla mengatakan, bantuan diterima oleh Pendeta Welem Payage selaku Ketua Klasis Kingmi Distrik Amuma. Oleh Pendeta Welem, bantuan disebar kepada masyarakat di 13 kampung melalui 4 Gereja Kingmi dan 4 Gereja Kristen Injili.
”Pada prinsipnya kebutuhan mereka sudah tercukupi, tidak kelaparan lagi. Namun, secara sosial, budaya mereka itu kalau ada keluarga yang meninggal dunia, mereka tidak boleh bekerja selama tujuh minggu, ini cukup berpengaruh di sana,” kata Adrianus.
Menurut dia, masih ada sekitar 7 ton bantuan yang akan dikirim dalam beberapa hari ke depan. Penerbangan distribusi bantuan selanjutnya ke Distrik Amuma dijadwalkan dilakukan pada Rabu-Kamis, 25-26 Oktober 2023.
Penyerahan bantuan beras di Distrik Amuma oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada awal Oktober 2023.
Bantuan juga akan dikirimkan ke Distrik Anggruk dengan tambahan bantuan peralatan masak karena terjadi longsor di sana. Pemerintah juga memberikan bantuan layanan psikososial di Distrik Amuma dengan sasaran kelompok anak agar tidak trauma.
Terus terjadi
Bencana kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 3 November 1977, tepatnya terjadi di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai. Kondisi itu dipicu banjir dari luapan danau yang merendam kebun-kebun ubi milik warga.
Tak kurang dari Rp 100 triliun anggaran otsus mengalir ke Papua selama dua dekade, tetapi masalah kelaparan warga masih terjadi.
Bencana kelaparan yang menimbulkan korban jiwa di Tanah Papua, pertama kali diberitakan Kompas pada 29 Agustus 1982. Saat itu, bencana kelaparan dirasakan sekitar 3.000 warga di Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Tujuh warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Bencana dipicu hujan salju selama beberapa hari yang menutup kebun-kebun warga hingga ubi yang ditanam membusuk.
Berita Kompas, 3 November 1977
Masih di kabupaten yang sama, bencana kelaparan juga melanda Kecamatan Kurima. Sejumlah 12 orang meninggal dan 30 orang lainnya dirawat di poliklinik Gereja Kristen Injili. Bencana dipicu kemarau panjang. Kurang dari sepekan, bencana kelaparan meluas hingga dirasakan sekitar 3.000 warga. Jumlah korban tewas akibat kelaparan mencapai 112 orang, sementara 367 orang dirawat di poliklinik Gereja Kristen Injili.
Dua tahun berselang, bencana kelaparan kembali mendera Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kurun waktu Agustus hingga November 1984, sejumlah 231 orang dilaporkan meninggal dan ribuan penduduk kekurangan pangan. Albert Dien, Bupati Jayawijaya kala itu, menyatakan, bencana disebabkan hama ulat yang menyerang tanaman ubi milik warga.
Bencana kelaparan di Jayawijaya kembali terjadi pada 1992. Sejumlah 119 orang meninggal karena kelaparan. Pemerintah mengevakuasi sekitar 160 keluarga yang terdampak kelaparan. Pada 1997, bencana kelaparan dipicu kemarau panjang menewaskan 439 warga. Sedikitnya 50.000 warga terancam kelaparan. Pada tahun yang sama, 82 warga Kabupaten Merauke juga meninggal akibat kelaparan.
Asa bagi penyelesaian persoalan klasik bencana kelaparan di Tanah Papua muncul saat kebijakan otonomi khusus (otsus) sejak 2001. Tak kurang dari Rp 100 triliun anggaran otsus mengalir ke Papua selama dua dekade, tetapi masalah kelaparan warga masih terjadi.
Dalam catatan Kompas, setidaknya terjadi tujuh kasus kelaparan di wilayah Papua selama era Otsus. Kasus kelaparan tersebut terjadi pada tahun 2003, 2005, 2006, 2015, 2022, dan 2023. Daerah di Papua yang pernah terjadi kasus kelaparan dalam 20 tahun terakhir meliputi Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak. Total jumlah warga yang meninggal dunia mencapai 116 orang.
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih Avelinus Lefaan berpendapat, ada dua masalah di balik kelaparan yang terus terjadi di Papua. Pertama, belum efektifnya pendampingan pemerintah daerah bagi masyarakat di perdesaan yang 80 persen bekerja sebagai petani. Kedua, terkait kondisi petani di sejumlah pegunungan dan lembah di Papua yang belum beradaptasi menghadapi perubahan iklim.
”Mereka masih bergantung pada sistem pertanian tradisional dengan menjadikan ladang sebagai lumbung pangan,” tutur Avelinus.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman berpendapat, penanganan masalah kelaparan di Papua hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah. Akibatnya, masalah kelaparan terus berulang.
Salah satu penyebab berulangnya kelaparan di Papua, menurut dia, tata kelola anggaran dan kebijakan otonomi khusus yang bermasalah. Meski mendapat kucuran anggaran triliunan rupiah, program pemerintah belum menyentuh akar masalah itu.
Seorang perempuan warga di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, saat bencana kelaparan melanda September-Oktober 2023.
Terpisah, Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Sumule Tumbo menyatakan telah berkolaborasi dengan Pemda Yahukimo untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak kelaparan. Sinergi dengan Kemensos juga terjalin untuk mengatasi masalah itu.
”Salah satu solusi, membangun lumbung pangan. Fasilitas ini dapat menyimpan cadangan makanan sebelum terjadi fenomena cuaca ekstrem,” katanya.
Baca juga: Antisipasi Kelaparan di Papua, Pemerintah Bangun Gudang Logistik
