Cegah Peredaran Narkotika, Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Asia Pasifik
Dalam pertemuan Ke-45 HONLAP di Badung, Bali, Indonesia melalui BNN mendorong penguatan kerja sama pencegahan peredaran dan pemberantasan narkotika, khususnya di Asia dan Pasifik.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional terus mendorong penguatan kerja sama antarinstitusi penegak hukum di kawasan Asia dan Pasifik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Dengan jumlah penduduk yang besar dan angka prevalensi paparan narkotika di Tanah Air yang meningkat, Indonesia perlu bekerja sama lebih erat dan lebih intensif dengan negara-negara lain untuk mencegah peredaran narkotika ke Indonesia.
Terkait dengan hal itu, BNN menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-45 Kepala Badan Penegak Hukum Anti-Narkotika Asia Pasifik (The Head of National Drugs Law Enforcement Agency Asia and Pacific/HONLAP), yang akan diselenggarakan di Badung, Bali, mulai Selasa (24/10/2023). Perihal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono dalam acara temu media di Denpasar, Bali, Senin (23/10/2023), menjelang acara The 45th HONLAP.
Dijelaskan, HONLAP adalah badan subsider dari Komisi Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) dalam Economic and Social Council (Ecosoc) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain akan dihadiri negara-negara anggota dari Asia dan Pasifik, pertemuan HONLAP 2023 di Badung juga diikuti sejumlah negara peninjau dan organisasi pengamat lainnya. Adapun secara umum, jumlah negara anggota HONLAP sebanyak 53 negara. Sebelumnya, Bali menjadi tuan rumah HONLAP ke-33 pada 2009.
Beberapa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan HONLAP 2023 di Bali, di antaranya, ialah persoalan terkini tentang narkotika di kawasan Asia dan Pasifik dan kerja sama regional ataupun internasional untuk menekan budidaya ilegal tanaman narkotika dan produksi narkotika maupun obat-obatan terlarang. Pertemuan di Bali itu juga diagendakan membahas kerja sama penyelidikan finansial terhadap peredaran narkotika dan terkait tindak pidana pencucian uang. Agenda lainnya adalah tentang hubungan antara narkotika dan lingkungan hidup.
Dalam temu media di Denpasar, Senin, Pudjo mengatakan, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang terus berkembang, termasuk pengembangan narkotika dengan bahan kimia prekursor baru. Pudjo menyatakan, prekursor dari bahan kimia memungkinkan narkotika diproduksi semakin banyak di banyak tempat. ”Kepentingan bagi Indonesia adalah upaya mencegah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya itu di Indonesia,” katanya.
Indonesia menjadi target pasar potensial bagi sindikat narkotika karena populasi penduduk Indonesia yang besar, dan jumlah pengguna narkotika di Indonesia yang terindikasi bertambah banyak.
Perihal kerawanan narkotika di Indonesia pernah diungkapkan Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose di Palembang, Sumatera Selatan, awal Maret 2023, ketika menghadiri diskusi publik bertajuk ”War On Drugs” di Palembang pada Rabu (1/3/2023). Seperti diberitakan di Kompas.id edisi 2 Maret 2023, Golose menyebutkan, prevalensi paparan narkotika di Indonesia meningkat. Pada 2021, prevalensi pengguna narkotika di Indonesia sekitar 1,95 persen, atau naik 0,15 persen dibandingkan dengan tahun 2019, yang sebesar 1,80 persen.
Indonesia menjadi target pasar potensial bagi sindikat narkotika karena populasi penduduk Indonesia yang besar, dan jumlah pengguna narkotika di Indonesia yang terindikasi bertambah banyak.
Prevalensi pengguna narkotika adalah jumlah orang, yang pernah memakai narkotika dalam kurun waktu tertentu dan dikaitan dengan jumlah populasinya. Adapun prevalensi pengguna narkotika secara global diperkirakan 5,5 persen.