Diperlukan Solusi Atasi Kemacetan di Akses Pelabuhan Sanur

Kemacetan di akses Pelabuhan Sanur perlu segera diatasi. Pembangunan kantong parkir dan penambahan akses jadi alternatif untuk mengurai kemacetan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar adalah satu dari tiga pelabuhan penyeberangan laut, yang dibangun untuk mendukung infrastruktur dan konektivitas daerah di Bali. Suasana di kawasan Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Jumat (22/9/2023).

DENPASAR, KOMPAS — Kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, memerlukan antisipasi. Alternatif mengurai kemacetan, di antaranya, dengan jalan membuat akses baru atau membangun kantong parkir.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko mengatakan, kemacetan di ruas jalan yang menjadi akses menuju Pelabuhan Sanur terjadi karena meningkatnya mobilitas warga dan jumlah wisatawan. Pergerakan penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida di Kabupaten Klungkung dan sebaliknya, dari Nusa Penida ke Sanur, yang didominasi wisatawan meningkat signifikan. Hal itu membuat makin padatnya jalur ke kawasan pelabuhan di Kota Denpasar.

”Perlu ada pemikiran baru di lingkungan ini untuk dibenahi supaya kemacetan tidak mengganggu orang, yang tidak sedang menuju pelabuhan,” kata Moeldoko seusai meninjau Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9/2023).

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko (berdiri) ketika meninjau Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, Bali, Jumat (22/9/2023).

Moeldoko menambahkan, penataan lingkungan pelabuhan itu juga berpeluang dikerjakan secara kolaborasi sehingga pemerintah daerah di Bali juga memeroleh manfaat dari keberadaan pelabuhan itu.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Segitiga di Bali Perkuat Infrastruktur dan Konektivitas Daerah

Upaya mengurai kemacetan itu memerlukan kerja bersama pemerintah dan juga masyarakat. Ia mengusulkan kemacetan diurai dengan cara membangun gedung parkir dan mengadakan pembebasan lahan untuk menambah akses. ”Ini bisa berkolaborasi dengan masyarakat,” kata Moeldoko.

Adapun mengenai pengelolaan Pelabuhan Sanur ke depan, Moeldoko menyebut, perlu diperhatikan sisi regulasi dan sisi kompetensi dalam mengelola pelabuhan. Pelabuhan kompeten dikelola KSOP dan Kementerian Perhubungan, tetapi pemerintah daerah juga dapat mengelolanya bersama-sama karena pemda juga punya aset di pelabuhan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko (berdiri) ketika meninjau Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, Bali, Jumat (22/9/2023). Suasana di terminal penumpang Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, ketika ditinjau Moeldoko, Jumat (22/9/2023).

Moeldoko menyatakan, pembangunan pelabuhan laut di Bali merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN). Hal itu menunjukkan komitmen pemerintahan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Proyek Pelabuhan Sanur Segera Dibangun

Pelabuhan Sanur adalah satu dari tiga pelabuhan yang dibangun untuk menunjang penyeberangan dan juga mendukung mobilitas wisatawan dari Pulau Bali ke kepulauan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Selain Pelabuhan Sanur, pemerintah juga membangun Pelabuhan Bias Munjul dan Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida. Pembangunan tiga pelabuhan penyeberangan laut itu diharapkan memperkuat infrastruktur dan konektivitas daerah.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa R Sadeli mengatakan, pergerakan penumpang yang dilayani di Pelabuhan Sanur dapat mencapai 12.000 orang per hari. Jumlah rata-rata penumpang itu diakui melampaui proyeksi.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Suasana di terminal penumpang Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Jumat (22/9/2023).

Kepala KSOP Benoa Sadeli menyatakan, peningkatan mobilitas kendaraan dan penumpang di kawasan Pelabuhan Sanur berdampak pada kemacetan di akses pelabuhan.

Sadeli juga mengatakan, pengelolaan pelabuhan itu masih kewenangan KSOP Benoa sampai Februari 2024. Badan usaha yang akan mengoperasikan Pelabuhan Sanur berikutnya belum ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Adapun dari dokumen di Pemerintah Kota Denpasar, Pelabuhan Sanur merupakan pelabuhan laut pengumpan lokal di Kota Denpasar, yang menjadi proyek strategis nasional di kawasan strategis nasional (KSN) Sanur. Pembangunannya di atas lahan milik pemkot menggunakan dana APBN.

Setelah masa pengelolaan sementara pelabuhan oleh KSOP Benoa berakhir pada Februari 2024, Pemkot Denpasar berharap Pelabuhan Sanur diserahkan ke Kota Denpasar dan menjadi aset daerah melalui proses pelimpahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D) karena terdapat aset Pemkot Denpasar.

Terkait dengan kemacetan di akses pelabuhan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, alternatif penyelesaian masalah kemacetan itu memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat di kawasan Sanur dan sekitarnya di Kota Denpasar. Perhatian pemerintah pusat ke Bali sudah besar dengan membangun pelabuhan tersebut. Pemerintah daerah juga berperan dengan menyediakan lahan.

”Kerja sama dengan masyarakat juga menjadi solusi, misalnya, dengan membuat kantong-kantong parkir. Pemerintah tinggal bangun jalan sepanjang 1 kilometer dari pelabuhan,” kata Mahendra seusai mendampingi kegiatan Moeldoko. ”Ini juga tergantung keuangan dan fiskal daerah,” ujarnya.