Penjabat Bupati Kayong Utara Diminta Kendalikan Inflasi

Penjabat Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Romi Wijaya, diminta proaktif melakukan berbagai upaya yang signifikan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pelantikan Penjabat Bupati Kayong Utara Romi Wijaya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (19/9/2023).

PONTIANAK, KOMPAS – Penjabat Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Romi Wijaya, diminta proaktif melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah. Upaya itu bisa dilakukan, antara lain, dengan menjaga stok dan menggelar operasi pasar barang kebutuhan pokok.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson, saat melantik Romi Wijaya sebagai Pj Bupati Kayong Utara, Selasa (19/9/2023), menyatakan, Pj Bupati Kayong Utara diharapkan proaktif melakukan berbagai upaya yang signifikan dalam pengendalian inflasi di daerah, khususnya terkait harga-harga kebutuhan pokok.

Romi Wijaya sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara. Pelantikan tersebut dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara periode 2018-2023.

Menurut dia, pengendalian inflasi daerah pada prinsipnya bagaimana menjaga ketersediaan stok, distribusi, dan produksi bahan pokok. Apalagi, adanya El Nino yang kemungkinan menekan produksi beras.

”Oleh sebab itu, perlu ada operasi-operasi pasar penyediaan beras dan membagikan cadangan beras pemerintah kepada masyarakat melalui Bulog,” ujar Harisson.

Kendati hanya tiga kota yang disurvei untuk pengukuran indeks harga konsumen di Kalbar, yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kota Sintang, kata Harisson, pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada tiga daerah tersebut, melainkan seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kayong Utara.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson meninjau harga beras di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (15/9/2023).

Harisson menambahkan, ada beberapa penjabat kepala daerah di Kalimantan Barat yang akan dilantik dalam waktu dekat. Mereka, antara lain, Pj Wali Kota Pontianak, Pj Bupati Mempawah, Pj Bupati Kubu Raya, dan Pj Bupati Sanggau. Nama-nama calon penjabat yang akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri sudah dipersiapkan.

Pj Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menuturkan, langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengendalikan inflasi adalah program pasar murah. Selain itu, pihaknya juga akan membagikan bantuan-bantuan kepada petani dan nelayan sehingga daya beli mereka yang tergolong kelompok rentan itu bisa terjaga.

”Pascapelantikan ini saya akan melaksanakan rapat konsultasi untuk merumuskan langkah teknis lebih lanjut pelaksanaan program,” ujarnya.

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman menuturkan, ke depan, harga beras masih menjadi ancaman inflasi. Saat ini secara global pun problemnya adalah beras. Produksi beras di sejumlah negara menurun. Negara-negara penghasil beras juga membatasi keluarnya beras dari negara mereka.

Pemerintah kabupaten/kota hendaknya bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan stok tersedia sehingga tidak ada lonjakan harga. Begitu ada kecenderungan harga naik, Bulog harus mengeluarkan stoknya. ”Ketersediaan beras hendaknya dipantau sampai beberapa bulan ke depan hingga di gudang-gudang kabupaten/kota,” ujar Eddy.

Baca juga: Bulog Kalbar Salurkan 11.900 Ton Beras

Pantuan Kompas, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas, khususnya beras. Pada Jumat pekan lalu, misalnya, Pemerintah Provinsi Kalbar meninjau harga beras di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar.

Secara umum, harga beras masih relatif stabil. Harga beras medium di Pasar Flamboyan, Pontianak, tercatat Rp 11.400 per kg. Angka itu masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.500 per kg sehingga harganya masih sesuai.

Harga beras yang agak naik adalah jenis beras premium yang berada di atas HET. Harga beras premium ada yang Rp 16.000 per kg, ada pula yang Rp 15.500 per kg. Sementara HET beras premium berada pada Rp 14.400 per kg.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Florentinus Anum, beberapa waktu lalu, menuturkan, luas panen padi Provinsi Kalbar pada periode Januari-Desember 2023 diperkirakan mencapai 283.344 hektar dengan produksi gabah sebesar 863.898 ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi ini setara dengan 567.408 ton beras.

Dengan kebutuhan beras penduduk Kalbar sebesar 535.109 ton pada Januari-Desember 2023, sampai akhir Desember 2023 Kalbar dari sisi produksi surplus 32.306 ton beras. Surplus beras ini ada dalam bentuk gabah kering simpan di rumah tangga-rumah tangga petani, penggilingan-penggilingan, dan pedagang-pedagang beras premium. Dengan jumlah penduduk Kalbar 5.482.046 jiwa dan tingkat konsumsi rata-rata 97,61 kg per kapita per tahun, total kebutuhan beras Kalbar mencapai 535.109 ton per tahun.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Harga Pangan Dunia 2023 Diperkirakan Meningkat

Sementara itu, Kepala Bulog Divisi Regional Kalbar Bambang Prihatmoko, pekan lalu, menuturkan, cadangan beras Bulog Kalbar mencapai 14.000 ton. Cadangan itu diperkirakan mencukupi sampai akhir tahun 2023. Bulog juga yakin bisa menjaga kestabilan harga di pasaran selama periode tersebut.

Terkait perkembangan inflasi di Kalbar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalbar, pada Agustus 2023 terjadi deflasi bulanan (mtm) sebesar 0,31 persen. Sementara pada Juli 2023 tercatat inflasi sebesar 0,07 persen. Tingkat deflasi bulanan Agustus 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022 yang mengalami deflasi 0,07 persen.

Secara tahunan (yoy), inflasi Agustus 2023 gabungan tiga kota, yakni Pontianak, Singkawang, dan Sintang, mencapai 3,79 persen, lebih rendah dibanding inflasi tahunan Juli 2023 yang sebesar 4,04 persen serta lebih rendah dari inflasi tahunan Agustus 2022 yang sebesar 4,43 persen.