Menteri Investasi Pertimbangkan Usulan Tempat Relokasi Tetap di Pulau Rempang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya mempertimbangkan usulan warga agar lahan relokasi tetap berada di Pulau Rempang. Namun, sebagian warga terdampak merasa kecewa dan memprotes usulan tersebut.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Gerisman (kedua dari kanan) dan juru bicara Keramat Suardi (kedua dari kiri) berbicara terkait penyelesaian konflik agraria di Kampung Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9/2023).

BATAM, KOMPAS — Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mempertimbangkan usulan agar tempat relokasi warga empat kampung tua di Pulau Rempang yang terdampak investasi tahap awal tetap berada di pulau itu. Sebaliknya, warga yang terdampak memprotes usulan tersebut dan kecewa tidak diberi ruang berdialog dengan menteri.

Bahlil menyampaikan hal itu di hadapan ratusan warga Pulau Rempang di Kampung Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9/2023). Usulan itu, kata Bahlil, berasal dari tokoh organisasi paguyuban Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) saat dia menemui di rumah Ketua Keramat Gerisman Ahmad di Kampung Pantai Melayu, Minggu (17/9/2023) malam.

Kami sepakat bahwa pergeseran-pergeseran (relokasi) itu masih dalam wilayah Pulau Rempang. Saya sampaikan kepada Gerisman dan Suardi (juru bicara Keramat), kalau ini memang kita lakukan untuk kebaikan dan masih dalam perkampungan Rempang, selama tidak mengganggu master plan (rencana induk investasi) yang ada sekarang, maka akan kita bahas bersama-sama,” kata Bahlil.

Baca juga: Menteri Investasi Janji Penuhi Hak Warga Terdampak Relokasi di Pulau Rempang

Bahlil menjelaskan, total areal Pulau Rempang sekitar 17.000 hektar. Sebanyak 10.000 hektar di antaranya berupa hutan lindung dan tidak bisa digarap. Lahan tersedia berkisar 7.000-8.000 hektar, tetapi tidak semuanya bisa dipakai. Bahlil dan tokoh Keramat—organisasi yang selama ini menolak relokasi 16 kampung tua di Pulau Rempang—sepakat bahwa tidak semua kampung menjadi prioritas relokasi.

”Kami memprioritaskan dulu untuk perusahaan (lahan seluas) 2.300 hektar (di empat kampung tua). Jangan semua direlokasi dulu. Kami fokus dulu di kawasan 2.000-2.300 hektar. Itu kita relokasi ke wilayah yang masih di Pulau Rempang. Tempatnya sedang didiskusikan,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil kembali menyampaikan bentuk ganti rugi bagi warga terdampak relokasi. Bentuknya, antara lain, rumah tipe 45 seharga Rp 120 juta, lahan seluas 500 meter persegi dengan status sertifikat hak milik. Jika aset yang dimiliki warga lebih dari nilai ganti rugi tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membayar kelebihannya.

Selain itu, kata Bahlil, warga juga diberi uang tunggu transisi sampai rumah jadi, yaitu Rp 1,2 juta per orang per bulan dan Rp 1,2 juta untuk sewa rumah per kepala keluarga.

”Keputusan lokasinya (rumah dan lahan ganti rugi) masih di (Pulau) Galang. Tadi malam, saya diberi masukan (oleh Keramat) agar lokasinya di (Pulau) Rempang. Sebab, kampung warga adalah Rempang, bukan Galang. Saya bilang, ‘Oke, saya cari akal dulu bagaimana’,” katanya.

Adapun terkait kuburan-kuburan leluhur dan orang tua-orang tua yang berada di kampung terdampak relokasi investasi tahap awal, kata Bahlil, tidak boleh dibongkar. Ia juga menjanjikan akan membangun museum di Pulau Rempang untuk mengingatkan generasi selanjutnya terkait sejarah masyarakat Pulau Rempang yang terdampak relokasi.

Baca juga: Pulau Rempang Dikelola Investor, Warga Lokal Minta Tak Digusur

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga menyimak penjelasan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di rumah Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Gerisman di Kampung Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, terkait penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9/2023).

”Saya juga diminta Suardi, kalau boleh, yang datang ke rumah warga (minta tanda tangan pendaftaran relokasi) jangan aparat. Warga takut. Saya bilang oke, saya setuju, tetapi juga yang mendata adalah ketua dan tim dari warga sendiri. Tidak apa-apa. Yang penting ada batas hari yang disetujui supaya ada progres,” tuturnya.

Diprotes warga

Pernyataan Bahlil yang menyiratkan relokasi empat kampung tua terdampak investasi tahap awal di Pulau Rempang tetap dilakukan membuat kecewa masyarakat terdampak. Mereka juga memprotes pertemuan warga dengan Menteri Investasi yang hanya bersifat satu arah. Bahlil segera meninggalkan lokasi dengan alasan segera ke bandara ketika warga meminta waktu berbicara.

Fauziah, warga Kampung Sembulang Pasir Merah, salah satu kampung tua terdampak investasi tahap awal, mengatakan, ia datang jauh-jauh menjumpai Bahlil di Kampung Pantai Melayu dengan harapan bisa menyampaikan aspirasinya. Walakin, warga justru tidak diberi kesempatan berbicara dan berpendapat.

”Kami tak menolak pembangunan, cuma menolak relokasi saja. Kami perlu bersuara karena ini kampung kami. Kecewalah kami kalau begini. Kami mau menyampaikan unek-unek, tapi tidak didengar. Jadi, kami hadir di Pantai Melayu hari ini sia-sia saja,” kata Fauziah, warga Kampung Sembulang, seusai menyimak pemaparan Bahlil.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (tengah) makan bersama dengan beberapa pihak terkait di rumah Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Gerisman terkait penyelesaian konflik agraria di Kampung Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9/2023).

Kekecewaan juga disampaikan oleh Marsita (41), warga Sembulang Pasir Merah lainnya. Ia menolak kampungnya direlokasi meskipun masih di kawasan Sembulang. ”Kenapa harus di kampung kami? Kami sudah berabad-abad tinggal di situ. Meskipun masih di Pulau Rempang, tetap saja rumah kami dibongkar,” katanya.

Juru bicara Keramat Suardi mengatakan, keputusan relokasi empat kampung tua tersebut belum final. Pertemuan dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hari ini merupakan bagian dari proses sosialisasi permukiman. ”Finalnya nanti setelah ada kesepakatan, kami bawa ke masyarakat, masyarakat setuju, baru kami lakukan finalisasi itu,” katanya.

Adapun Ketua Keramat Gerisman mengatakan, soal investasi, ada pengorbanan. ”Ini perjuangan. Inilah yang harus kita sikapi dengan kepala dingin. Ini disampaikan menteri, tidak ada pemerintah yang mau sengsarakan rakyatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, protes dan bentrok antara masyarakat dan aparat keamanan terjadi di Pulau Rempang pada Kamis (7/9/2023). Peristiwa itu terjadi saat petugas akan mengukur lahan terkait proyek Rempang Eco City.

Peristiwa ini bermula ketika BP Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Relokasi itu terkait rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Baca juga: Komnas HAM Minta Warga Rempang Tidak Direlokasi