Geopark Kaldera Toba Kian Terpuruk setelah Ketua Harian Jadi Tersangka

Pengelolaan Geopark Kaldera Toba kian terpuruk setelah Ketua Harian Badan Pengelola Mangindar Simbolon tersangka kasus korupsi. Tiga tahun Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO tak dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan.

NIKSON SINAGA

Wisatawan menikmati keindahan Danau Toba di Pantai Batu Hoda, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu (10/10/2021). Batu dan pasir di kawasan itu terangkat dari kedalaman 500 meter bersama Pulau Samosir 37.000 sampai 40.000 tahun lalu.

MEDAN, KOMPAS — Pengelolaan Taman Bumi atau Geopark Kaldera Toba semakin terpuruk setelah Ketua Harian Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Mangindar Simbolon menjadi tersangka kasus korupsi. Setelah tiga tahun ditetapkan sebagai anggota UNESCO, Kaldera Toba disebut tidak dimanfaatkan maksimal untuk pembangunan kawasan berbasis konservasi, ilmu pengetahuan, dan kekayaan geologi.

”Kalau mau jujur, keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGGp) hampir tidak ada pengaruh bagi pembangunan kawasan Danau Toba. Itu peluang sangat besar yang kita sia-siakan,” kata Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Kabupaten Samosir Ombang Siboro kepada Kompas, Kamis (31/8/2023).

Geopark Kaldera Toba diterima menjadi anggota UGGp melalui sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB), di Paris, 7 Juli 2020, setelah perjalanan panjang sejak 2009. Keanggotaan itu seharusnya mendorong pembangunan mencakup tiga pilar, yakni pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi.

Pembangunan berbasis geopark menonjolkan unsur geologi, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan. Saat ini ada 195 taman bumi di 48 negara yang menjadi anggota UGGp. Di Indonesia ada lima anggota UGGp, yakni Geopark Kaldera Batur, Gunung Sewu, Ciletuh-Palabuhanratu, Rinjani, dan Kaldera Toba.

Baca Juga: Kaldera Toba Diterima Menjadi Anggota Taman Bumi Global UNESCO

NIKSON SINAGA

Lanskap pemandangan kawasan Danau Toba tampak dari atas Geosite Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu (9/10/2021).

Salah satu sektor yang dapat meningkat pesat dengan keanggotaan UGGp, kata Ombang, adalah pariwisata. Pariwisata berbasis geopark harusnya berbeda, yakni menjual wisata berbasis ilmu pengetahuan dan narasi keajaiban geologi Kaldera Toba.

Kaldera Toba tercipta dari letusan supervulkanik Gunung Api Toba purba 74.000 tahun lalu. Letusan terdahsyat dalam 2,5 juta tahun terakhir itu mengubah kehidupan di bumi.

Karena itu, para ahli kaldera dunia yang mengikuti International Workshop on Collapse Caldera (IWCC) 2018 di Samosir menyebut Kaldera Toba sebagai pusat studi penelitian terbaik bagi ilmu letusan gunung api superdahsyat di dunia (Kompas.id, 25/9/2018).

”Namun, hingga saat ini, yang dijual di kawasan Danau Toba hanya keindahan alam. Tidak ada upaya dari badan pengelola untuk menjual keajaiban dan kekayaan geologi Kaldera Toba. Konservasi lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tak berjalan,” kata Ombang.

Salah satu penyebab tak berjalannya pembangunan berbasis geopark, kata Ombang, adalah organisasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) yang hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Tidak ada upaya mendorong pembangunan berbasis geopark.

Pariwisata di kawasan Danau Toba memang meningkat dalam beberapa tahun ini. Namun, menurut Ombang, peningkatan itu karena pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kapal penyeberangan, pelabuhan, dan bandara di kawasan Danau Toba yang dilakukan pemerintah pusat.

”Pembangunan itu bukan bagian dari pembangunan berbasis geopark yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Seharusnya pembangunan berbasis geopark bisa berjalan berbarengan dengan pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah,” kata Ombang.

Koordinator Bidang Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan BP TCUGGp Wilmar Simandjorang mengatakan, selama tiga tahun, organisasi itu memang hampir tidak ada kegiatan. Keorganisasian BP TCUGGp pun semakin terpuruk setelah ketua harian menjadi tersangka korupsi.

”Sudah hampir dua pekan ketua harian ditahan. Namun, ketua umum atau Pemerintah Provinsi Sumut seperti tidak merasakan hal genting untuk menyelamatkan badan pengelola ini. Sampai sekarang di internal organisasi saja tidak ada pembicaraan tentang hal itu,” kata Wilmar.

Wilmar mengatakan, tim asesor dari UNESCO telah turun ke kawasan Danau Toba pada 31 Juli-4 Agustus untuk validasi ulang keanggotaan Kaldera Toba di UGGp. Jika tidak memenuhi syarat, Geopark Kaldera Toba akan dicoret dari keanggotaan itu pada 2024.

”Tim asesor juga mencium bahwa organisasi badan pengelola tidak berjalan,” kata Wilmar.

Tim penilai itu, antara lain, mengunjungi kawasan Tele, Sibeabea, Tano Ponggol, Sibisa, dan The Caldera Resort. Ada empat rekomendasi mereka untuk segera dilaksanakan.

Pertama, badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset. Kedua, harus segera dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola. Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola bisa memahami dan melaksanakan prinsip UGGp. Keempat, visibilitas, seperti gerbang, monumen, dan panel interpretasi, perlu diperbanyak sehingga pengunjung bisa tahu kalau sudah berada di kawasan Geopark Kaldera Toba.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Sebanyak 20 pebalap dari 10 tim mengikuti babak kualifikasi Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1 H2O) di perairan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (26/2/2023).

Terkait langkah penyelamatan organisasi badan pengelola, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, yang juga Ketua Umum (ex officio) BP TCUGGp Zumri Sulthony tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Kompas.id.

Sebelumnya, Ketua Harian BP TCUGGp, juga bekas Bupati Samosir Mangindar Simbolon, ditahan setelah menjadi tersangka kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jumat (18/8/2023).

Ia terjerat kasus korupsi pengalihan status kawasan hutan Tele 23 tahun lalu saat menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir yang merugikan negara Rp 32,7 miliar.

Pengacara Mangindar Franszul Sianturi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan berbagai langkah hukum terkait penetapan tersangka itu, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan praperadilan.

”Kami sedang menyiapkan langkah hukum,” katanya.

Baca juga: Keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO Divalidasi Ulang Tahun Ini