Antisipasi Karhutla, Kaltim Perkuat Posko dan Personel
Sepanjang Juli 2023 belum ada kebakaran hutan dan lahan yang berarti di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi kemarau di Kaltim yang diprediksi mulai Agustus ini, posko karhutla diperkuat di 10 kabupaten dan kota.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Sepanjang Juli 2023 belum ada kebakaran hutan dan lahan yang berarti di Kalimantan Timur. Beberapa pembakaran lahan dilakukan warga sesuai prosedur dan tidak merembet ke lahan lain. Untuk mengantisipasi kemarau di Kaltim yang diprediksi mulai Agustus ini, posko karhutla diperkuat di 10 kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto mengatakan, rata-rata kebakaran hutan dan lahan di Kaltim sejauh ini diakibatkan oleh warga yang membakar sampah dan membakar untuk keperluan membuka lahan. Kendati demikian, menurut dia, hal tersebut belum menimbulkan asap berkepanjangan dan bisa diatasi sebelum merembet luas.
Ia mengatakan, dampak EL Nino di Kaltim diprediksi mulai terasa pada Agustus. Sebagian besar wilayah di Kaltim akan memasuki musim kering dengan sedikit hujan. Untuk mengantisipasi karhutla dalam menghadapi El Nino tahun ini, Pemprov Kaltim sudah melakukan upacara Gladi Posko Karhutla di kawasan Wisata Alam Bukit Bangkirai, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan itu dilaksanakan dari 31 Juli sampai 4 Agustus 2023. Para pesertanya adalah petugas di lapangan yang memantau dan memadamkan api jika terjadi karhutla. Mereka terdiri dari 653 personel dari berbagai tim dari 10 kabupaten/kota.
”Selain itu, kami juga melibatkan 20 kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang ada di 10 kabupaten/kota di Kaltim untuk memitigasi karhutla,” ujar Joko saat dihubungi pada Rabu (2/8/2023).
Untuk menekan angka dan karhutla yang meluas tahun ini, Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan perhatian khusus di wilayah yang terdapat lahan gambut. Joko menyebut, lahan gambut itu tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
Kami sudah mengusulkan kepada pemkab agar menambah personel penanganan karhutla.
Kendati lahan gambut tersebut kondisinya relatif basah, pihaknya memperketat pengawasan dan patroli di wilayah tapak. Hal ini agar tak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau Thamrin mengatakan, pihaknya sudah mengikuti rapat koordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pihak lain dalam mengantisipasi karhutla di Berau.
Ia mengatakan, markas BPBD Tanjung Redeb punya 28 personel. Selain itu, juga terdapat 2-3 petugas yang bersiaga di setiap kecamatan.
”Kami sudah mengusulkan kepada pemkab agar menambah personel penanganan karhutla. Mudah-mudahan melalui dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR) sebanyak Rp 9 miliar kita akan menganggarkan penambahan personel,” kata Thamrin.
Selain wilayah tersebut, beberapa lahan di Kaltim juga menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni sebagian Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sekitar 1.400 hektar lahan gambut. Pada 2019 terjadi karhutla nyaris 100 hektar lahan di Kelurahan Petung dan Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam.
Kedua wilayah tersebut berjarak sekitar 65 kilometer dari Kecamatan Sepaku yang menjadi titik mula pembangunan IKN. Untuk menghindari karhutla berulang, pemerintah sudah membuat regu khusus untuk mengantisipasi karhutla di IKN dan sekitarnya.
Kepala Regu Pondok Kerja IKN Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan XII/Paser, Suwandi, mengatakan, lahan-lahan yang pada tahun sebelumnya terbakar umumnya berupa kebun sawit. Ia mengatakan, sudah ada posko yang disiagakan di wilayah-wilayah yang punya catatan karhutla.
Menurut dia, dalam beberapa bulan belakangan terdapat sekitar 150 titik panas di lima kabupaten dan satu kota di sekitar IKN. Kendati demikian, kata Suwandi, seluruh titik panas itu, setelah diverifikasi langsung oleh timnya, tidak menyebabkan karhutla.
”Ada titik panas yang bersumber dari warga yang membuka lahan untuk kebun. Namun, itu tidak merembet karena warga sudah punya sistem untuk membuat batas api. Beberapa warga juga sudah melapor ke desa sebelum membuka lahan,” kata Suwandi.