Komunikasi Gerindra dan Demokrat Diharapkan Jadi Contoh

Elite Partai Gerindra bertemu dengan Partai Demokrat. Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi contoh tentang model ideal relasi antarpartai di Indonesia.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Agus Harimurti Yudhoyono

YOGYAKARTA, KOMPAS – Elite Partai Gerindra bertemu dengan jajaran pengurus Partai Demokrat, Kamis (20/7/2023) siang. Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi contoh bentuk komunikasi yang seharusnya terjalin antarpartai.

”Kami, baik Partai Demokrat maupun Gerindra, ingin menjadi contoh, menunjukkan bahwa sekalipun berbeda pilihan politik, dua parpol tetap bisa menjalin komunikasi dan menjalin kerja sama,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara Fisipol Leadership Forum bertajuk ”Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia?” di ruang Auditorium Mandiri di Gedung Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis.

AHY menuturkan, negara dan bangsa memiliki demikian banyak masalah. Oleh karena itu, menurut dia, alangkah lebih baik jika parpol-parpol yang ada di Indonesia bisa duduk bersama dan berdiskusi demi mencari solusi untuk setiap masalah bangsa.

Dari pertemuan yang dilakukan, AHY juga tidak menampik nantinya bisa berkembang pada pembentukan koalisi partai baru. ”Politik adalah seni di mana di dalamnya segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi begitu saja. Namun, sejauh ini, kami juga tidak mau mengandaikan terjadinya koalisi baru,” ujarnya.

Bersama dengan PKS dan Nasdem, saat ini Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan. AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat serius bergabung dalam koalisi tersebut, tapi masih sangat terbuka dengan partai-partai lain untuk bergabung. ”Kami masih sangat terbuka pada pandangan dari parpol-parpol lain,” ucapnya.

Baca juga : Setelah PKB dan Golkar, Giliran Elite Gerindra Akan Silaturahmi ke SBY

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berswafoto bersama mahasiswa UGM, Yogyakarta, Kamis (20/7/2023).

Koalisi Perubahan saat ini mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Nama bakal calon wakil presiden (cawapres) hingga saat ini belum diumumkan. Namun, sekalipun disebut-sebut sebagai figur kuat sebagai bakal cawapres, AHY hanya menegaskan bahwa penentuan bakal cawapres sepenuhnya menjadi hak Anies.

”Keputusan tiga partai terkait bakal cawapres sudah final, memastikan bahwa bakal cawapres dipilih, ditentukan oleh Pak Anies (Anies Baswedan) sendiri. Silakan tunggu waktunya sampai beliau mengumumkan,” ujarnya.

Sekalipun menjadi hak Anies, figur bakal cawapres tersebut tetap harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang telah disepakati oleh tiga partai.

Dialog

Dalam acara tersebut, AHY mengaku sangat senang bisa berdiskusi dan mendapatkan sejumlah masukan dari sivitas akademika UGM hingga santri dan pelajar SMA dari luar Yogyakarta yang turut hadir menjadi peserta forum.

Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan terancam stagnan. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada segenap peserta yang hadir, terutama kalangan muda, untuk berani bersuara, menyuarakan ketidakadilan atau berbagai hal yang mengganggu pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kehadiran perempuan di parpol atau di kursi legislatif sering kali hanya dimanfaatkan untuk mendulang perolehan suara semata.

Salah seorang pembahas dalam acara forum, Titok Hariyanto, menyebutkan, parpol tidak pernah hadir untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah keseharian yang ada di masyarakat.

”Di Yogyakarta ini, tidak ada parpol yang pernah menyuarakan pendapat, memberikan solusi tentang masalah sampah, atau tentang banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di pagi hari,” papar Titok.

Baca juga : Komunikasi Demokrat dan PDI-P Terbuka

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Dalam Fisipol Leadership Forum, AHY menerima banyak pertanyaan dari peserta yang sebagian di antaranya adalah santri dan pelajar dari luar Yogyakarta.

Sementara itu, dosen Fisipol UGM, Mahesti Hasanah, mengatakan, kebanyakan parpol di Indonesia juga tidak pernah memperhatikan perihal kesetaraan jender.

”Kehadiran perempuan di parpol atau di kursi legislatif sering kali hanya dimanfaatkan untuk mendulang perolehan suara semata,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, parpol juga tidak peka terhadap isu-isu lingkungan. Padahal, Indonesia sangat membutuhkan masukan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan di satu sisi kelestarian lingkungan tetap terjaga.