Dekati Idul Adha, Pemeriksaan Antemortem Hewan Kurban Digencarkan

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pekerja memberi minum di pusat penjualan hewan kurban di kawasan Merr, Surabaya, Jumat (23/6/2023). Menurut salah satu penjual Misnun, banyak penjual tidak bisa menyanggupi permintaan sapi dengan berat di atas 800 kg karena sapi-sapi besar banyak yang menjadi korban wabah penyakit mulut dan kuku tahun lalu.

SIDOARJO, KOMPAS — Perayaan Idul Adha 1443 Hijriah/2023 tinggal hitungan hari. Karena itu, pemeriksaan antemortem hewan kurban di lapak pedagang semakin digencarkan guna memastikan kondisi kesehatan ternak. Hal itu juga untuk melindungi masyarakat dari paparan penyakit zoonosis yang berbahaya.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, terdapat 31 pusat penjualan hewan kurban yang tersebar di 18 kecamatan. Seluruh lokasi penjualan tersebut mayoritas telah didatangi petugas gabungan dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo dengan melibatkan dokter hewan dan paramedik veteriner.

”Para petugas telah memeriksa kondisi tempat penjualan hewan kurban dan kondisi kesehatan ternak yang dijual,” ujar Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Tony Hartono, Minggu (25/6/2023).

Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapak pedagang atau di kandang penjual, lanjut Tony, merupakan pemeriksaan ante-mortem. Tujuannya antara lain mencegah pemotongan hewan kurban yang bergejala klinis berpenyakit hewan menular dan zoonosis, yakni penyakit yang berpotensi menular pada manusia.

Baca juga: Mendulang Peluang Jelang Perayaan Kurban

Pemeriksaan tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi guna keperluan pemeriksaan postmortem (setelah dipotong) dan penelusuran penyakit di daerah asal ternak. Berdasarkan hasil pemeriksaan itulah, petugas akan merekomendasikan apakah ternak tersebut dapat dipotong atau tidak boleh dipotong.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Tempat penyimpanan air di pusat penjualan hewan kurban di kawasan Merr, Surabaya, Jumat (23/6/2023). Menurut salah satu penjual Misnun, banyak penjual tidak bisa menyanggupi permintaan sapi dengan berat di atas 800 kg karena sapi-sapi besar banyak yang menjadi korban wabah penyakit mulut dan kuku tahun lalu.

Tony mengatakan, sejauh ini belum ditemukan hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) ataupun penyakit lumpy skin disease (LSD). Temuan sementara antara lain hewan kurban yang belum cukup umur. Terkait hal itu, pedagang telah diminta menunda penjualannya.

Dia menambahkan, selain pemeriksaan antemortem, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga akan melakukan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan kondisi hewan kurban setelah dipotong atau disembelih. Biasanya yang diperiksa bagian jeroan, karkas, dan kepala untuk mengetahui apakah ada indikasi penyakit menular.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, mayoritas pemotongan hewan kurban dilakukan di masjid atau tempat lain di luar rumah potong hewan (RPH). Untuk itu, dinas akan mengerahkan petugas guna mengawasi pemotongan hewan kurban dan melakukan pemeriksaan postmortem secara acak.

Harus sehat dan baik untuk hewan kurban serta dapat dikonsumsi sesuai prinsip kesejahteraan dan memenuhi syarat sesuai dengan fikih. (Khofifah Indar Parawansa)

Pemotongan hewan kurban di luar RPH sejatinya jamak terjadi di Jatim. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 19.764 tempat di luar rumah potong hewan yang melakukan pemotongan hewan kurban. Hal itu dilakukan karena masih terbatasnya jumlah RPH.

Baca juga: Defisit Sapi Kurban di Sidoarjo Diprediksi Capai-5000 Ekor Tahun Ini

Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, terdapat 130 Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) yang tersebar di 38 kabupaten dan kota di Jatim. Namun, untuk hari besar, seperti hari raya Idul Adha, pemotongan hewan boleh dilakukan di luar rumah potong hewan dengan tetap memperhatikan kaidah agama, mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Sapi yang laku terjual di pusat penjualan hewan kurban di kawasan Merr, Surabaya, Jumat (23/6/2023).

Sementara untuk juru sembelih hewan (juleha), 130 juleha yang bekerja di RPH-R sudah bersertifikat, sedangkan 635 lainnya tergabung dalam anggota DPW Juleha Indonesia Jawa Timur. Dari angka itu, 105 orang telah bersertifikat kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan 530 lainnya direncanakan mengambil sertifikasi. Anggota DPW Juleha Indonesia sendiri adalah juru sembelih halal yang bekerja di tempat pemotongan hewan, pelaku usaha akikah, katering, dan lainnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau agar dalam penyembelihan hewan kurban nanti harus menggunakan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Selain itu harus sehat dan baik untuk hewan kurban serta dapat dikonsumsi sesuai prinsip kesejahteraan dan memenuhi syarat sesuai dengan fikih.

”Maka, tentu kita harus menuju ke sana. Hewan kurban jangan dibanting tetapi direbahkan,” kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, kesejahteraan hewan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika hewan kurban sehat, hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi yang berkurban dan yang mengonsumsinya.

”Proses pemotongan hewan kurban itu konvergen. Jika hewan ternak yang menjadi kurbannya sehat, sudah dalam monitoring, serta hewan dan memenuhi syarat, dan proses penyembelihan mengedepankan animal welfare , maka yang mengonsumsi akan sehat juga sebab dagingnya halalan toyiban,” ucap Khofifah.

Dia berpesan kepada semua RPH di Jatim agar tak lupa memperlakukan hewan ternak dengan baik sebagai bagian dari syariat dan syarat kurban. Bukan hanya saat Idul Adha, melainkan juga seterusnya.

Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama ini memastikan hewan ternak di Jatim dalam keadaan sehat dan terbebas dari LSD serta PMK. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, proyeksi kebutuhan ternak kurban tahun 2023 mencapai 304.108 ekor. Adapun ketersediaan hewan kurban di Jatim mulai sapi, kambing, domba, ataupun kerbau mencapai 2.014.660 ekor sehingga untuk hewan kurban Jatim 2023 masih surplus 1.710.444 ekor.

Untuk mencegah sebaran penyakit menular pada terbak di Jatim, pemprov telah mengalokasikan 5.764.350 dosis vaksin PMK dan telah terealisasi 4.825.992 dosis.

Baca juga: Jatim Pastikan Siap Pasok Kebutuhan Hewan Kurban Nasional