Gunakan Jalur Ilegal, Sebagian Pekerja Migran Jabar Rawan Menjadi Korban Perdagangan Manusia

Potensi pekerja migran asal Jawa Barat mencapai 1,04 juta orang. Namun, lebih dari separuhnya menggunakan jalur ilegal. Kondisi ini berpotensi aksi tindak pidana perdagangan orang sehingga perlu diwaspadai.

ABDULLAH FIKRI ASHRI

Nurhayati, calon pekerja migran Indonesia, menunjukkan aplikasi Kartu Elektronik Tenaga Kerja Luar Negeri dalam orientasi pra-penempatan di Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (3/9/2020). Dengan aplikasi dan kartu elektronik itu, pekerja migran Indonesia tercatat dalam sistem pekerja luar negeri sehingga lebih mudah untuk dipantau.

BANDUNG, KOMPAS — Ratusan ribu pekerja migran asal Jawa Barat berpotensi terjerat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO akibat pergi secara ilegal. Sejauh ini, polisi telah mengungkap 37 kasus kejahatannya dengan korban mencapai 87 orang.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jabar Komisaris Besar Ibrahim Tompo menyebut, pihaknya menangkap 59 tersangka dari 37 kasus TPPO yang diungkap hingga Juni 2023. ”Dari 37 laporan polisi, tiga di antaranya menggunakan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai penyalur. Sementara selebihnya melalui perorangan,” ujarnya di Bandung, Jumat (9/6/2023).

Tingginya kasus ini sejalan dengan banyaknya data pekerja migran dari Jabar. Data Polda Jabar menyebut jumlahnya mencapai 1,04 juta orang. Namun, 56 persen di antaranya pergi lewat jalur ilegal.

Baca juga: Puluhan Pekerja Migran Asal Cirebon Bermasalah, Perekrutan Ilegal Mendominasi

Sejauh ini, ada lima daerah yang menjadi kantong pekerja migran, yaitu Cianjur, Subang, Sukabumi, Indramayu, dan Bogor. Negara terbanyak yang menjadi tujuan pekerja migran adalah Arab Saudi.

Untuk menangani kasus ini, lanjut Ibrahim, Polda Jabar membentuk Satuan Tugas TPPO pada 5 Juni 2023. Tim dipimpin Wakil Polda Jabar dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sebagai pelaksana harian.

”Semua sesuai atensi Presiden dan Kepala Polri, terutama di lima wilayah rawan di Jabar,” ucapnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Tiga tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang ditampilkan dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, Kamis (8/6/2023). Tiga tersangka berinisial DS, ES, dan TR itu diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang ke Uni Emirat Arab. Padahal, pemerintah masih menerapkan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Yani Sudarto memaparkan, setidaknya ada tiga modus yang dilakukan para pelaku TPPO kepada calon pekerja migran. Selain merekrut langsung, pelaku menggunakan media sosial hingga kedok perusahaan.

Secara teknis, lanjut Yani, para pelaku memberangkatkan korban ke luar negeri tanpa prosedur. Mereka menggunakan bujuk rayu, menipu, hingga menjerat para korban dengan utang.

”Biasanya korban dikasih uang dulu. Kemudian, gaji yang mereka terima akan dipotong sesuai dengan utang yang ditetapkan,” ungkapnya.

Kondisi itu membuat korban, yang sebagian di antaranya di bawah umur, tidak berdaya. Mereka rawan tidak mendapat pekerjaan sesuai kesepakatan awal, tidak digaji layak, hingga menjadi korban kejahatan seksual.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kepala Kepolisian Resor Indramayu Ajun Komisaris Besar Fahri Siregar (kiri) bertemu dengan korban tindak pidana perdagangan orang di Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (9/6/2023). Polisi meminta korban dugaan TPPO untuk melapor dan menjamin keselamatan korban.

Sejauh ini, pihaknya menjerat para pelakunya dengan hukuman penjara belasan tahun hingga denda miliaran rupiah. Berdasarkan Pasal 2, 4, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, pelaku bisa diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar.

”Pelaku juga dijerat Pasal 80 dan 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pidana penjara hingga 10 tahun,” ujar Yani.

Kasus TPPO dengan modus pekerja migran ini menjadi perhatian Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dia meminta masyarakat untuk berhati-hati menerima tawaran pekerjaan, terutama yang berasal dari luar negeri. ”Kalau ada tawaran pergi ke luar negeri yang tidak jelas, jangan selalu percaya. Kejahatan apa pun bisa terjadi di lintas wilayah,” ujarnya.

Baca juga: Dua Sisi Mata Uang Pekerja Migran Indonesia