Jelang Pemilu, Tanah Kantor DPC PDI-P Kabupaten Cirebon Jadi Polemik

Tanah Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi polemik. Pasalnya, Tasiya Soemadi alias Gotas yang mengaku pemilik lahan ingin menjual tanah itu.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Tasiya Soemadi alias Gotas saat diwawancarai di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (5/6/2023). Lahan kantor itu menjadi polemik setelah Gotas, yang mengaku pemilik lahan, ingin menjual tanah itu.

CIREBON, KOMPAS — Tanah Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi polemik. Hal tersebut terjadi karena Tasiya Soemadi alias Gotas yang mengaku pemilik lahan ingin menjual tanah itu. DPC PDI-P mengeklaim, masalah itu tidak mengganggu persiapan Pemilu 2024.

Polemik itu terungkap saat Gotas menyegel Kantor DPC PDI-P setempat di Jalan Pangeran Cakrabuana, Cirebon, Minggu (4/6/2023) siang. Mantan Ketua DPC PDI-P Cirebon itu memasang sejumlah batang bambu di gerbang masuk sekretariat. Namun, bambu itu kemudian dilepas anak Gotas sekitar pukul 23.00.

Gotas mengaku menyegel kantor partai bersimbol benteng moncong putih itu karena ingin menjual lahannya. ”Ini tanah saya. Pengin saya jual. Proses (penjualannya) sudah lama, sekitar 1,5 tahun. Saya sudah kasih tahu, kasih warning ke ketua dan bendahara DPC (PDI-P). Tetapi, enggak ada kejelasan,” ujarnya, Senin (6/5/2023).

Baca juga: Buron Setahun, Akhirnya Gotas Dibui

Mantan Wakil Bupati Cirebon itu mengatakan telah bertemu dengan pengurus DPC PDI-P setempat untuk membicarakan hal tersebut. ”Ngomong-nya (Senin) sore ini, pihak DPC mau rapat dan akan diputuskan, apakah (tanah itu) dibeli (atau tidak). Kalau tidak, ya, saya jual ke orang lain. Saya tulis nanti, tanah ini mau dijual,” katanya.

Gotas tidak mengatakan harga lahan yang berada di pinggir jalan protokol itu. Namun, menurut dia, harga pasarannya berkisar Rp 2 juta-Rp 3 juta. Dengan luas berkisar 700 meter persegi, harga lahan itu sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar. ”Dari satu tahun setengah lalu mau dijual karena butuh untuk modal kerja, modal usaha,” ujarnya.

Gotas, yang mengatakan masih kader PDI-P, tidak merasa menyewakan lahan itu ke pengurus partai selama ini. Namun, ia juga tidak menampik pernah menerima sesuatu dari partai terkait penggunaan lahan itu. ”(Tapi), tiga tahun sejak kepemimpinan DPC PDI-P sekarang tidak. Kalau pengurus DPC dulu, barangkali ngasih,” katanya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Potret Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon di Jalan Pangeran Cakrabuana, Cirebon, Jawa Barat, Senin (5/6/2023). Lahan kantor itu menjadi polemik setelah Gotas yang mengaku pemilik lahan ingin menjual tanah itu.

Saat ini, DPC PDI-P Kabupaten Cirebon dipimpin Imron Rosyadi yang juga Bupati Cirebon. Ia sebelumnya menggantikan posisi Sunjaya Purwadisastra yang terjerat kasus korupsi pada 2018 lalu. Pada 2013-2018, Sunjaya berpasangan dengan Gotas. Gotas pernah terjerat korupsi dana hibah bantuan sosial saat jadi ketua DPRD Cirebon.

Kini, Gotas menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon. Meski mengatakan sebagai anak buah bupati, Gotas menegaskan, tugasnya di pemkab tidak berkaitan dengan masalah lahan Kantor DPC PDI-P. ”Jangan dicampuradukkan. Kalau pekerjaannya tidak profesional, kita (saya) dikeluarkan,” ujarnya.

Gotas juga menampik polemik lahan itu terkait konflik internal partai. Kakak iparnya bahkan maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari PDI-P di Cirebon. Dia pun tidak ambil pusing jika pengurus DPC PDI-P Cirebon tidak lagi memiliki kantor. Sesuai surat yang ia titipkan di notaris, tanah itu bernama istrinya, yakni Rachma Supriatin.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo berpidato di depan jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari tingkat daerah hingga pusat saat Konsolidasi PDI-P Jabar di Stadion Bima Kota Cirebon, Sabtu (3/6/2023). Dalam kunjungannya, Ganjar meminta para kader mendengarkan suara rakyat untuk memenangkan pemilihan preside 2024.

Terkait polemik tanah tersebut, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Cirebon Imron Rosyadi mengaku baru mengetahui bahwa tanah itu milik Gotas. Pihaknya akan menggelar rapat dengan pengurus untuk membahas masalah itu. Ia juga berencana berkoordinasi dengan DPD PDI-P Jabar dan DPP PDI-P serta bertemu dengan Gotas.

”Kalau ada duit (tanah Gotas dibeli), kalau tidak (duit) ya bagaimana. Kalau memang tidak terukur, enggak punya duit, ya pindah (kantor). Itu haknya mereka, harus dihargai,” kata Imron. Menurut informasi, Kantor DPC PDI-P itu berdiri sejak 2003. Sebelumnya, partai yang identik dengan warna merah itu menyewa lahan di Plered.

Imron memastikan, polemik lahan itu tidak akan mengancam kinerja partai menjelang Pemilu 2024. Ia juga menampik masalah tersebut terkait konflik internal partai. Pihaknya pun tidak masalah jika pengurus tidak memiliki kantor karena persoalan itu. ”Pengurus juga jarang ngantor. Nanti kami cari jalan keluarnya,” ujarnya.

Sehari sebelum polemik tanah sekretariat itu, pengurus PDI-P menggelar konsolidasi untuk pemenangan pemilihan presiden 2024 pada Sabtu (3/6/2023). Bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang hadir saat itu menekankan agar kader PDI-P memenangkan pemilihan presiden.

Baca juga: Ganjar Pranowo Minta Kawasan Pantura Jabar Menangi Pilpres 2024