Setelah Presiden Tinjau Jalan Rusak, Kadis PUPR Sumut Dicopot dari Jabatannya

Kadis PUPR Pemprov Sumut Bambang Pardede dicopot dari jabatannya seusai Presiden meninjau jalan rusak di Sumut. Awal Mei, Bambang sempat mengirim surat pemutusan kontrak dengan PT Waskita yang mengerjakan jalan provinsi.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Kendaraan melambat saat melintasi Jalan Medan-Percut yang rusak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (20/5/2023).

MEDAN, KOMPAS — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Sumatera Utara Bambang Pardede dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Sumut. Awal Mei lalu, Bambang juga mengirim surat pemutusan kontrak kerja sama operasi dengan PT Waskita Karya yang mengerjakan jalan provinsi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengatakan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mencopot Bambang berkaitan dengan kinerjanya yang tidak memuaskan. ”Surat keputusan pemberhentian sudah diserahkan (kepada Bambang) pada Jumat (19/5/2023) sore,” kata Ilyas, Sabtu (20/5/2023).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumut Safruddin menyebut, Gubernur mencopot Bambang karena kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Meskipun dilakukan setelah Presiden meninjau jalan rusak, Safruddin menyebut pencopotan tidak berkaitan dengan kunjungan Presiden.

”Sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, tetapi tidak ada perbaikan,” kata Safruddin. Namun, dia tidak menjelaskan seperti apa kinerja Bambang.

Lihat juga: Presiden Pun Berjibaku dengan Krisis Jalan Rusak di Sumatera

DOKUMENTASI PEMPROV SUMUT

Presiden Joko Widodo meninjau jalan kabupaten yang rusak parah di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).

Dalam catatan Kompas, salah satu pekerjaan strategis yang ditangani Bambang adalah pembangunan jalan provinsi dengan anggaran tahun jamak Rp 2,7 triliun. Proyek itu dikerjakan dengan skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Pijar Utama.

Proyek dimulai sejak 2022 dan seharusnya selesai pada 2023. Proyek itu untuk percepatan perbaikan jalan provinsi yang rusak di Sumut. Pembangunannya meliputi 450 kilometer jalan, 389,2 meter jembatan, dan 71.000 meter drainase.

Gubernur belum memberikan keterangan terkait pencopotan tersebut. Pada Jumat sore, Edy menyebut dia kesulitan memperbaiki jalan provinsi yang rusak karena keterbatasan anggaran dan jalan provinsi yang sangat panjang. Jalan kabupaten juga banyak yang rusak dan Pemprov Sumut tidak bisa membantu.

”Saya meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Jangankan mikirin jalan kabupaten, jalan provinsi 3.005 km, jalan terpanjang di seluruh dunia, itu saya masih berusaha menyelesaikan,” kata Edy.

Presiden Joko Widodo, Rabu (17/5/2023), mengunjungi jalan kabupaten yang rusak berat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kepala Negara menyebut akan mengalokasikan Rp 800 miliar anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan jalan kabupaten dan provinsi di Sumut. Dia meminta agar gubernur dan bupati juga mempercepat perbaikan jalan rusak.

Edy mengatakan, dia menargetkan kemantapan jalan di provinsi bisa mencapai minimal 70 persen. Karena itu, proyek pembangunan jalan provinsi dengan anggaran Rp 2,7 triliun dilaksanakan agar mencapai kemantapan itu. Selama ini, Sumut hanya bisa mengalokasikan sekitar Rp 400 miliar per tahun sehingga perbaikan jalan bahkan tidak bisa mengejar laju kerusakan jalan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut Baskami Ginting mengatakan, pihaknya berencana menemui Gubernur untuk mempertanyakan pemberhentian Bambang. ”Jumat pagi, saya ketemu Gubernur, belum ada cerita tentang pemberhentian Kadis PUPR. Siang, mereka rapat di Sudirman 41 (Rumah Dinas Gubernur) dan sorenya saya dengar dia dinonaktifkan,” kata Baskami.

Baskami mengatakan, dia mendengar pencopotan berkaitan dengan adanya polemik pengiriman surat pemutusan kontrak kerja sama operasi (KSO) pembangunan jalan provinsi Rp 2,7 triliun kepada Waskita Karya pada awal Mei. Dinas PUPR Sumut lalu menarik surat itu karena Waskita berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) melihat maket Sport Center Sumut saat peletakan batu pertama pembangunan Stadion Madya Atletik dan Arena Seni Bela Diri (Martial Arts Arena) di Jalan Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (31/3/2023).

Polemik pemutusan kontrak KSO itu terjadi saat Edy dan keluarga melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci sejak awal Mei. Edy juga tidak mendampingi Presiden ke Labuhanbatu Utara karena baru pulang umrah.

”Begitu Edy pulang umrah, Bambang langsung dicopot,” kata Baskami.

Baskami menyebut, skema KSO termasuk model baru dalam pembangunan jalan di Sumut. ”Pengerjaannya satu tahun, tetapi pembayarannya tiga tahun,” kata Baskami.

Baskami menyebut, skema KSO dengan anggaran tahun jamak cukup tepat dengan kondisi jalan yang cukup panjang dan jalan rusak yang semakin banyak. Dia menyebut, jalan provinsi di Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Labuhanbatu Utara kondisinya hingga kini rusak parah. Baskami juga sempat marah kepada Bambang pada awal Mei karena proyek perbaikan jalan provinsi dinilai sangat lambat.

Baca juga: Keroyokan Pusat dan Daerah Atasi Jalan Rusak