KKB Serang Warga di Dua Kabupaten, Strategi Pengamanan Dievaluasi
Aksi penyerangan warga oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua terus terjadi. Serangan kelompok tersebut yang terkini di Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang menewaskan dua warga dan melukai seorang warga.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Aksi kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang pada Minggu kemarin menewaskan dua warga dan satu warga lainnya terluka. Jenazah kedua korban telah dievakuasi ke Jayapura pada Senin (1/5/2023) ini.
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa yang terjadi di dua kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Aksi penyerangan warga di Yahukimo dan Pegunungan Bintang berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Ia memaparkan penyerangan menewaskan dua warga di Deikai, ibu kota Yahukimo. Korban bernama Yonathan Arruan dan Asri Obet. Mereka diserang sekitar pukul 10.00 WIT pada Minggu kemarin. Warga menemukan jenazah kedua korban di belakang rumah Yonathan.
Adapun jenazah Yonathan dan Asri telah tiba di Jayapura Senin ini dan telah disemayamkan di rumah salah seorang warga bernama Jhon Lumba. Menurut rencana, pada Selasa (2/5/2023) jenazah kedua korban akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk dimakamkan di kampung halamannya di daerah Toraja.
Sementara pada hari yang sama terjadi penyerangan terhadap Kepala Distrik (camat) Kiwirok bernama Abedeus Tepmu di Kampung Mongoldoki, Pegunungan Bintang sekitar pukul 12.00 WIT. Abedeus yang sedang mengambil kayu bakar di kampung, dihajar salah satu dari lima anggota KKB dengan menggunakan popor senjata di dahi, mulut, dan perut.
”Setelah mengalami penganiayaan, korban menyelamatkan diri ke Pos TNI-Polri di Kiwirok. Kemungkinan besar korban yang merupakan warga stempat dianiaya karena tidak memberikan uang atau barang yang dibutuhkan KKB,” ungkap Mathius.
Mathius menuturkan, pihaknya telah memerintahkan jajaran kepolisian di Yahukimo dan Pegunungan Bintang untuk menyelidiki kasus tersebut. Selain itu, lanjut Mathius, pihaknya akan mengevaluasi pengamanan di dua daerah tersebut.
Diketahui Polda Papua bertanggung untuk pengamanan wilayah hukum yang mencakup empat provinsi. Empat wilayah ini meliputi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
”Kami akan melakukan evaluasi pengamanan di daerah yang terus mengalami gangguan keamanan secara berulang kali akhir-akhir ini. Saya telah melakukan evaluasi dan meningkatkan pengamanan dengan penambahan pasukan,” tuturnya.
Matius menambahkan, pihaknya bersama TNI akan menyiapkan langkah penegakan secara terukur untuk menyelamatkan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Merthens, yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga sejak 7 Februari 2023 lalu. Sebab, upaya negoisasi pembebasan Philip belum menunjukkan titik terang hingga kini.
Pemerintah Indonesia harus menunjuk seorang negosiator yang netral untuk membuka dialog antara kedua pihak yang bertikai.
”Upaya negosiasi yang diupayakan Pemda Nduga sudah memakan waktu hampir tiga bulan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan TNI untuk menyiapkan langkah berikutnya agar bisa membebaskan Philip,” tegas Mathius.
Sementara itu, para pimpinan gereja di Papua telah mengirimkan surat peryataan sikap kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi di Papua dan pembebasan Philip. Surat ini ditandatangani pada 24 April 2023 oleh Uskup Jayapura Monsinyur Yanuarius You, Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, Presiden Persekutuan Gereja Baptis West Papua, Pendeta Socrates Yoman, Presiden Gereja GIDI Pendeta Dorman Wandikbo, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pendeta Tilas Mom dan Moderator Dewan Gereja Papua, Pendeta Benny Giay.
Socrates, selaku perwakilan dari para pimpinan gereja di Papua, mengatakan, kesimpulan dari isi surat tersebut meminta Presiden Jokowi menghentikan pengiriman pasukan yang dapat berpotensi memicu operasi militer dalam menghadapi kelompok yang berbeda ideologi. Sebab, konflik di antara kedua belah pihak menyebabkan warga di sejumlah daerah, seperti Nduga dan Intan Jaya, harus mengungsi ke hutan dan daerah lain.
Ia pun menyatakan, poin berikutnya dalam surat tersebut adalah meminta pihak gereja dilibatkan dalam pembebasan Philip daripada menggunakan upaya operasi militer oleh aparat keamanan. Tujuannya untuk menghindari konflik semakin meluas sehingga menyebabkan korban jiwa baik warga maupun aparat keamanan terus bertambah.
”Pemerintah Indonesia harus menunjuk seorang negosiator yang netral untuk membuka dialog antara kedua pihak yang bertikai. Harapannya dalam pertemuan ini bisa tercapai adanya jeda kemanusia untuk menghentikan konflik di Papua,” harap Socrates.