Yudo Margono: Jangan Sampai Masyarakat Papua Jadi Korban

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebut daerah di Papua relatif kondusif. Namun, di beberapa daerah masih terjadi gangguan keamanan hingga kontak senjata. Hal itu membuatnya harus melakukan tindakan hukum.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengikuti upacara tampung tawar sesuai kepercayaan Hindu Kaharingan yang merupakan berkat bagi para prajurit yang bakal bertugas di Papua menjaga PT Freeport Indonesia, Kamis (30/3/2023), di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Dengan serangkaian teror kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di beberapa wilayah di Papua, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Yudo Margono terus berupaya melakukan penindakan hukum agar situasi bisa kondusif. Ia juga melibatkan tokoh-tokoh Papua sebagai pendekatan mengatasi masalah tersebut.

Hal itu disampaikan Laksamana Yudo Margono di sela-sela upacara persiapan pengiriman personel TNI ke PT Freeport Indonesia di Papua. Upacara itu dilaksanakan di lapangan Batalyon Infanteri Raider 631/Antang atau Yonif Raider 631/ATG, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (30/3/2023). Ia didampingi oleh Komandan Resor Militer (Danrem) Brigadir Jenderal Bayu Permana, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Sebelumnya, aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) kian meresahkan setelah sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, seperti pembakaran pesawat Susi Air dan penculikan pilotnya, Philip Mark Mehrtens, yang sudah hampir tiga bulan ini disandera, juga teror kekerasan di Nduga.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kamis (30/3/2023), tiba di Batalyon Infanteri Raider 631/Antang, Kota Palangkaraya, Kalteng, dan disambut prajurit.

Teror itu menyebabkan aktivitas warga Distrik Paro dan beberapa wilayah di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, lumpuh. Mereka ketakutan dengan teror kekerasan dari kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya. Ratusan warga pun mengungsi atau keluar dari rumah mereka. (Kompas, 17 Februari 2023).

”Saya tidak mau membuat target kapan atau seperti apa (soal sandera dan teror), apalagi mereka (KKB) itu bersama masyarakat juga. Jangan sampai masyarakat juga jadi korban,” ungkap Yudo menanggapi pertanyaan wartawan.

Yudo mengungkapkan, pihaknya bakal melibatkan tokoh daerah, tokoh adat, hingga tokoh agama untuk menyelesaikan masalah itu. Ia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengatasi masalah itu bersama.

Baca juga : Darurat Perlindungan Warga Sipil di Papua

Menurut dia, sampai saat ini pihaknya berupaya terus untuk melakukan tindakan hukum sesuai wewenangnya terhadap segala bentuk teror kekerasan yang terjadi di Papua. Hal itu dilakukan juga bersama dengan Polri.

”Jadi, daerah-daerah rawan itu akan menjadi fokus operasi penegakan hukum kami, tentunya bersama dengan Polri juga. Tapi, secara keseluruhan daerah-daerah di Papua, seperti Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, Merauke, dan yang lainnya, itu semuanya aman,” ucap Yudo.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melintas di antara perlengkapan tempur prajurit TNI Batalyon Infanteri Raider 631/Antang, Kota Palangkaraya, Kalteng, pada Kamis (30/3/2023).

Kirim pasukan

Yudo dalam kesempatan itu juga menjelaskan soal pengiriman pasukan untuk menjaga PT Freeport Indonesia. Pihaknya menyiapkan 555 personel TNI dari Yonif Raider 631/Antang, Kota Palangkaraya, Kalteng. Menurut dia, hal itu biasa dilakukan untuk menjaga obyek vital nasional.

Dalam pidatonya, ia menyampaikan, PT Freeport Indonesia telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional yang wajib dilindungi. Perusahaan tambang itu memiliki nilai strategis karena menyangkut hidup orang banyak dan pendapatan negara. Apalagi, sejak 2018 Pemerintah Indonesia telah resmi menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan itu.

”Kepemilikan (saham) ini memberikan keuntungan yang besar bagi kas negara dan masyarakat Papua,” katanya.

Yudo menambahkan, meskipun secara umum sebagian besar wilayah di Papua relatif kondusif, di beberapa wilayah masih terjadi gangguan keamanan dan kontak senjata oleh kelompok bersenjata. Termasuk di antaranya wilayah yang bakal dijaga pasukan TNI.

”Untuk itu, TNI hadir untuk membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua. Operasi ini bakal dilaksanakan selama sembilan bulan,” ujarnya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memeriksa prajurit Batalyon Infanteri Raider 631/Antang, Kota Palangkaraya, Kalteng, yang bakal dikirim ke Papua, Kamis (30/3/2023).

Di sela-sela kegiatan itu, Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran bersama Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memberikan gelar adat Dayak kepada Panglima TNI. Gelar tersebut, kata Sugianto, adalah bentuk penghormatan terhadap Panglima TNI.

Sugianto menjelaskan, gelar itu bernama Mantir Hai Panambahan, Antang Randan Karambang Pulau Mandereh Danum, Hambalat Nusa Hapamantai Tambun, Tisan Nyaruntai Paluru Barantai, Tisan Mandui Asep Sandawa Laut yang berarti ”Warga Kehormatan Masyarakat Adat Dayak, Seorang yang Gagah Berani, Disegani, Arif Bijaksana, Ahli Strategi, Mampu Menjaga Pertahanan dan Keamanan serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.