Masalah Keamanan Picu Rendahnya Minat Dokter Berkarya di Tanah Papua
Masalah keamanan menjadi faktor utama rendahnya minat dokter untuk bertugas di wilayah Papua. Hal ini berdampak minimnya tenaga dokter spesialis dan dokter umum.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Masalah keamanan memicu rendahnya minat dokter berkarya di daerah terpencil di Tanah Papua. Kondisi ini memicu kesenjangan dan ketimpangan pelayanan kesehatan warga di berbagai daerah.
Data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Papua, sejak tahun 2019 hingga Maret 2023, empat dokter menjadi korban kekerasan. Tiga dokter spesialis tewas dan satu dokter umum terluka berat.
Kasus terakhir adalah pembunuhan dokter Mawartih Susanti yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire pada 9 Maret 2023. Mawartih adalah satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Ketua IDI Papua Donald Aronggear, saat dihubungi dari Jayapura pada Kamis (30/3/2023), mengakui, masalah keamanan menjadi rintangan besar bagi banyak dokter untuk bertugas di Tanah Papua, khususnya di daerah terpencil. Mayoritas dokter yang bertugas di wilayah Papua memilih bertugas di perkotaan.
Kondisi itu tecermin dari keberadaan dokter di 423 puskesmas di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Hanya setengah dari puskesmas-puskemas itu yang diperkuat dokter umum.
Keberadaan dokter spesialis juga memprihatikan. Sejauh ini tercatat hanya 335 dokter spesialis di Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Ironisnya, sekitar 90 persen dokter spesialis itu tersebar di daerah perkotaan, seperti Jayapura, Merauke, Biak, dan Timika. Sebanyak 10 persen tersebar di daerah-daerah terpencil, termasuk satu tenaga dokter spesialis di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua.
Kondisi itu jauh dari kebutuhan ideal layanan kesehatan masyarakat. Dengan jumlah penduduk di Tanah Papua mencapai 5,4 juta, satu dokter spesialis harus melayani setidaknya 16.000 warga.
”Kami berharap pemerintah dan aparat keamanan bisa menjamin dokter dapat bekerja dengan aman. Jangan lagi ada tenaga medis yang menjadi korban karena hal itu sangat merugikan masyarakat setempat,” ujar Donald.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, keselamatan tenaga kesehatan selalu menjadi prioritas bagi aparat kepolisian di seluruh wilayah Papua.
”Polda Papua siap bersinergi dengan pemda untuk memastikan keselamatan tenaga kesehatan. Anggota kami dapat mengawal tenaga kesehatan ketika bertugas di daerah yang rawan gangguan keamanan,” kata Ignatius.