Bakamla Pimpin Patroli Bersama Pemberantasan Pelanggaran Hukum di Laut

Bakamla RI resmi memulai Patroli Bersama Yudhistira-I/23 dalam rangka penegakan hukum di laut. Patroli yang digelar bersama lima instansi lain ini akan menarget segala jenis pelanggaran hukum selama dua bulan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pasukan dari enam instansi penegakan hukum di laut mengikuti apel kesiapan Patroli bersama Yudhistira-I/23, Rabu (15/3/2023), di Bitung, Sulawesi Utara. Sebanyak 380 anggota pasukan dari enam instansi akan dikerahkan dalam operasi selama 75 hari itu, begitu pula 19 kapal patroli dan satu pesawat pengawas perikanan.

BITUNG, KOMPAS — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI resmi memulai Patroli Bersama Yudhistira-I/23 dalam rangka penegakan hukum di laut, Rabu (15/3/2023). Patroli yang digelar bersama lima instansi lain ini akan menarget segala jenis pelanggaran hukum di laut.

Patroli ini dibuka langsung Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia dalam apel kesiapan pasukan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Operasi tahun ini adalah yang kedua setelah pertama kali digelar pada 2022 dengan apel pembukaan di Batam, Kepulauan Riau.

”Tujuannya adalah menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut, baik di perairan Indonesia maupun wilayah yurisdiksi Indonesia. Ini kita laksanakan bersama agar terkoordinasi dan terintegrasi,” kata Aan.

Patroli ini melibatkan TNI Angkatan Laut (AL), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan juga terlibat.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya Aan Kurnia memeriksa kesiapan pasukan yang akan dikerahkan dalam patroli bersama keamanan laut Yudhistira-I/23, Rabu (15/3/2023), di Bitung, Sulawesi Utara. Sebanyak 380 pasukan dari enam instansi akan dikerahkan dalam operasi selama 75 hari itu, begitu pula 19 kapal patroli dan satu pesawat pengawas perikanan.

Sebanyak 19 kapal patroli, 1 pesawat pengawas perikanan, dan 380 personel dari enam instansi tersebut akan dikerahkan untuk operasi selama total 60 hari. Mereka akan beristirahat selama dua pekan setelah paruh pertama yang patroli yang akan berlangsung hingga 13 April.

”Tidak mungkin, dengan begitu luasnya perairan Indonesia, hanya diamankan oleh satu instansi. Bahkan, berbagai instansi pun masih terkendala dari teknis operasional dan koordinasi,” kata Aan.

Baca Juga: Tantangan Keamanan Laut Perbatasan dan Mengelola Laut Natuna Utara

Oleh karena itu, pengamanan akan difokuskan di empat titik prioritas, yaitu Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Makassar, dan Laut Arafura. Beberapa jenis pelanggaran yang akan ditarget adalah perikanan ilegal, perompakan, penyelundupan komoditas terlarang, seperti narkotika, senjata, dan bahkan orang, serta pencemaran laut.

Tahun lalu, sebanyak 637 pemeriksaan dilakukan di dalam patroli Yudhistira-I/22, dengan total 7 kapal yang ditangkap. Menurut Aan, nantinya kapal-kapal patroli yang terlibat akan disebar di berbagai daerah sehingga tidak terjadi penumpukan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya Aan Kurnia memakaikan ban lengan patroli keamanan kepada perwakilan peserta apel kesiapan pasukan yang akan dikerahkan dalam Patroli Bersama Yudhistira-I/23, Rabu (15/3/2023), di Bitung, Sulawesi Utara. Sebanyak 380 pasukan dari enam instansi akan dikerahkan dalam operasi selama 75 hari itu, begitu pula 19 kapal patroli dan satu pesawat pengawas perikanan.

Strategi ini diyakini bisa mengoptimalkan penindakan. Di samping itu, ini akan mengurangi pemeriksaan terhadap kapal yang sama secara berulang. Kapal yang sudah diperiksa Polairud, misalnya, tidak akan lagi diperiksa oleh Bakamla atau instansi lain dengan kewenangan yang sama, karena setiap instansi wajib memberikan data penindakan.

”Tentunya kalau dibilang kita masih ada kekurangan, belum sempurna, iya, saya akui. Tetapi makin tahun harapan kita tentu (patroli ini) makin baik, makin baik, dan makin baik, demi rasa aman dan nyaman penguna laut dan masyarakat Indonesia. Ini akan berdampak pada aspek ekonomi,” tuturnya.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, wilayah perairan yang berbatasan dengan Vietnam, Malaysia, dan Filipina mendapat perhatian khusus. Namun, fokus pengamanan PSDKP nantinya akan lebih besar di Laut Arafura dan sekitarnya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pesawat pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melintas di atas Pelabuhan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, dalam apel kesiapan patroli bersama keamanan laut Yudhistira-I/23, Rabu (15/3/2023). Sebanyak 380 pasukan dari enam instansi akan dikerahkan dalam operasi selama 75 hari itu, begitu pula 19 kapal patroli dan satu pesawat pengawas perikanan.

”Kita akan fokus di Arafura karena KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kan, punya program perikanan tangkap terukur. Sekarang sedang fokus di zona tiga, Laut Arafura. Jadi, kemungkinan akan patroli ke sana, seperti tadi dijelaskan Kepala Bakamla,” kata Pung.

Sementara itu, seiring dengan patroli bersama ini, Kementerian Perhubungan menyatakan telah memiliki 30 auditor manajemen keselamatan kapal berstandar International Safety Management (ISM) Code. Para auditor ini bertugas memastikan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia demi keamanan dan keselamatan pelayaran.

”Sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen keselamatan kapal harus memiliki kompetensi yang memadai dan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Penyelenggaraan angkutan laut yang baik mencakup aspek keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, sampai status hukum kapal,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Ahmad Wahid.

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja Bakamla