Topang Kondisi Alam IKN, 1.750 Ha Lahan Eks Tambang Direhabilitasi
Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan IKN. Selain penyiapan lahan untuk pembangunan, penanaman pohon segera dilakukan. Pemerintah optimistis peringatan Detik-detik 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN.
PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS - Rehabilitasi lahan bekas tambang di kawasan Ibu Kota Nusantara direhabilitasi. Selain itu, penanaman kembali beragam pohon di kawasan IKN juga dilakukan untuk mengembalikan kondisi alam.
"Konsep besarnya komitmen kita kepada lingkungan itu dimulai dari sini. Jangan ada yang meragukan," tutur Presiden Joko Widodo kepada wartawan saat meninjau Persemaian Mentawir, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Persemaian Mentawir disiapkan sejak 2021 untuk mendukung reboisasi wilayah IKN maupun seluruh hutan di Pulau Kalimantan. Setelah beroperasi optimal, persemaian ini bisa memproduksi sampai 20 juta bibit baik tanaman endemik Kalimantan seperti meranti, kamper, dan pohon yang sudah mulai hilang di Kalimantan seperti sungkai.
Pepohonan ini, termasuk jenis pohon buah, akan ditanami kembali di IKN. Dengan demikian, kawasan yang sebelumnya hutan tanaman produksi yang seragam dengan pohon eukaliptus diharap bisa kembali menjadi hutan tropis yang beragam.
Bibit yang diproduksi di Persemaian Mentawir ini akan ditanam di Pulau Kalimantan baik untuk perbaikan kawasan bekas tambang dan lahan kritis.
"Konsep besarnya komitmen kita kepada lingkungan itu dimulai dari sini. Jangan ada yang meragukan"
Baca Juga: Pembangunan Konstruksi Fisik Perkantoran di IKN Akan Segera Dimulai
Di kawasan IKN pun setidaknya terdapat 1.750 hektare lahan bekas tambang. Presiden Jokowi menegaskan perbaikan lahan bekas tambang bisa ditangani pemerintah maupun swasta. Namun, bila perusahaan kesulitan mendapatkan bibit, Persemaian Mentawir mampu menyediakannya.
Tetap bertanggung jawab
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menambahkan lahan bekas tambang yang ditangani pemerintah adalah bekas tambang yang sudah ditinggalkan sekitar 20 tahun lalu, di desa-desa. Adapun swasta tetap harus bertanggung jawab atas bukaan tambangnya sesuai PP 78 tahun 2010.
Dalam data 2021, luas bukaan tambang di IKN 1.751,6 hektar. Dari jumlah itu, 1.509 hektar berupa izin usaha pertambangan. Sebanyak 75% bukaan tambang, menurut Siti, ada di 11 perusahaan. Tercatat 160,7 hektar tambang tanpa izin.
Dari bukaan tambang 1751,6 hektar, lahan seluas 338,9 hektar di antaranya berada di dalam kawasan hutan. Sisanya 1412,7 hektar berada di area penggunaan lain (APL), di luar kawasan hutan, diantaranya 1266,1 hektar berada di dalam wilayah usaha pertambangan.
"Beberapa perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Tapi ada yg belum terlacak. Ini harus ditangani bersama (Kementerian) ESDM, Kementerian LHK dan Pemerintah Provinsi"
"Beberapa perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Tapi ada yg belum terlacak. Ini harus ditangani bersama (Kementerian) ESDM, Kementerian LHK dan Pemerintah Provinsi," tutur Siti.
Ke depan, lanjutnya, KLHK terus menginventarisasi lahan yang perlu diperbaiki sembari mempelajari pemulihan kualitas air. Sejauh ini, ujarnya, sudah diuji coba pemulihan kualitas air di Makroman, Kota Samarinda. Namun, bibit dari Persemaian Mentawir saat ini baru digunakan untuk pemulihan hutan tropis Kalimantan, belum spesifik untuk pemulihan lahan tambang.
"Pemerintah sedang mendalami percepatan pemulihan dengan perintah Perpres. Saat ini sedang dalam pembahasan dikoordinaiskan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi," tambah Siti.
Peninjauan
Presiden Joko Widodo bersama Nyonya Iriana meninjau perkembangan pembangunan IKN sepanjang Kamis (23/2/2023). Dalam peninjauan ini, hadir pula antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe.
Seusai dari Persemaian Mentawir, Presiden memantau lokasi pembangunan rumah-rumah tapak untuk 36 menteri. Kompleks menteri ini ditarget rampung Juni 2024 kendati saat ini masih pada tahapan penyiapan lahan. Kendaraan berat mulai meratakan lahan, sedangkan truk-truk mengangkut tanah.
"Salah seorang pekerja, Reynaldi (26) yang asli dari Penajam Paser Utara, sudah ikut mengerjakan konstruksi bangunan rusun sejak awal. Dia bertugas sebagai helper awalnya, kemudian mengemudi mobil, dan kini menjadi mandor"
Dari lokasi ini, Presiden Jokowi dan Nyonya Iriana ke kompleks bangunan untuk para pekerja konstruksi. Selain beberapa rumah susun yang sudah ditempati 7.800 pekerja, sudah ada kantin untuk para pekerja makan. Presiden dan Nyonya Iriana pun menikmati makan siang bersama para pekerja sembari mengobrol.
Salah seorang pekerja, Reynaldi (26) yang asli dari Penajam Paser Utara, sudah ikut mengerjakan konstruksi bangunan rusun sejak awal. Dia bertugas sebagai helper awalnya, kemudian mengemudi mobil, dan kini menjadi mandor.
Dia menceritakan, kantin ini baru jadi dua bulan ini. Sebelumnya, pekerja makan makanan yang disediakan catering.
Di rusun ini, Presiden sekaligus menunaikan ibadah salat di mushola yang tersedia.
"Secara bertahap, pekerja konstruksi akan terus ditambah sampai sekitar 16.000 orang. Kebutuhan tenaga konstruksi akan semakin besar karena pembangunan semakin massif"
Rosyidi, salah satu pekerja asal Blora mengakui fasilitas untuk pekerja nyaman. Setiap kamar bisa dihuni sepuluh orang dengan ranjang bertingkat. Masing-masing memiliki sebuah matras dan bantal. Adapun barang-barang mereka disimpan dalam kotak di bawah ranjang.
Baca Juga: Percepat Pembangunan, Pengadaan Dipangkas dari 20 Bulan Jadi 5 Bulan
Kendati saat ini sudah 7.800 pekerja di IKN, Presiden mengatakan, secara bertahap, pekerja konstruksi akan terus ditambah sampai sekitar 16.000 orang. Kebutuhan tenaga konstruksi akan semakin besar karena pembangunan semakin massif.
Istana Presiden juga segera dibangun. Saat meninjau perkembangan pembangunan istana dari Menara Pandang, Presiden optimistis, saat Agustus 2023, upacara peringatan kemerdekaan RI bisa dilakukan di IKN. Istana juga diperkirakan sudah rampung.
Istana Presiden di IKN ini akan menjadi istana yang dibangun dan didesain oleh orang Indonesia sendiri setelah Istana Tampaksiring, Bali. Saat peringatan 17 Agustus 2024, sebagian kementerian bisa pindah ke IKN sesuai penyelesaian pembangunan kantor kementerian. (INA)