Momentum Kebangkitan Industri di Aceh

Name: Momentum Kebangkitan Industri di Aceh
Uploaded: 2023-02-15T04:05:53Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Kehadiran Presiden untuk meresmikan pabrik pupuk di Aceh menunjukkan adanya perhatian besar pemerintah bagi Aceh. Dengan demikian, kini PT PIM memiliki tiga pabrik.

Kehadiran Presiden untuk meresmikan pabrik pupuk di Aceh menunjukkan adanya perhatian besar pemerintah bagi Aceh. Dengan demikian, kini PT PIM memiliki tiga pabrik.

Oleh

ZULKARNAINI

· 5 menit baca

Peresmian pabrik pupuk nitrogen fosfor kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, memberikan harapan untuk mengembalikan kejayaan industri provinsi di ujung barat Indonesia itu. Kehadiran pabrik baru bukan hanya untuk menopang ketahanan pangan, melainkan juga membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak ekonomi Aceh.

Semua yang hadir semringah saat Presiden Joko Widodo menekan tombol sirene pertanda pabrik pupuk NPK resmi beroperasi, Jumat (10/2/2023). Turut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Direktur Utama PT PIM Budi Santoso Syarif, serta sejumlah pejabat daerah.

Di belakang Presiden, sebuah pabrik berdiri gagah dengan logo khas kepala gajah berwarna putih tersemat di salah satu dindingnya. Satu cerobong tak henti mengeluarkan asap.

Peresmian pabrik itu memberikan harapan bagi petani di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, untuk memperoleh pupuk dengan mudah dan harga terjangkau. Pupuk NPK itu akan dijual dengan harga subsidi.

”Akhir-akhir ini, setiap saya ke desa, turun ke sawah, bertemu petani selalu dikeluhkan, pupuk tidak ada atau harga tinggi,” kata Presiden.

Ketersediaan pupuk bukan kepentingan petani semata sebab kelangkaan dan harga yang mahal dapat memengaruhi ketahanan pangan dan dampaknya dirasakan masyarakat luas. Oleh karena itu, menjamin ketersediaan pupuk dan harga yang terjangkau sama halnya dengan memperkuat ketahanan pangan Nasional.

Seperti disampaikan Presiden, saat ini banyak negara di dunia mengalami krisis pangan. Perang antara Rusia dan Ukraina berimbas pada produksi pupuk. Akibatnya, produksi pertanian menurun dan harga pangan melambung.

Presiden tidak menginginkan kondisi serupa melanda Indonesia karena sebagian kebutuhan pupuk Indonesia masih diimpor. Dengan produksi pupuk NPK PT PIM, paling tidak pasokan dari dalam negeri sedikit bertambah.

”Kebutuhan pupuk 13,5 juta ton per tahun, tetapi terpenuhi 3,5 juta ton,” ujar Presiden.

Kehadiran Presiden untuk meresmikan pabrik pupuk di Aceh menunjukkan adanya perhatian besar pemerintah bagi Aceh. Presiden prihatin menyaksikan beberapa aset badan usaha milik negara (BUMN) di Aceh yang tidak produktif.

Selain PT PIM, di sana terdapat PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Namun, untuk tahap awal, pemerintah memilih menggenjot produksi PT PIM. Modal Rp 1,7 triliun disuntik untuk membangun pabrik NPK dan sarana pendukungnya.

”Ini baru PIM (reaktivasi), sedangkan AAF masih banyak masalah yang harus dihitung,” kata Presiden.

Pasang surut industri Aceh

Industri migas dan petrokimia pernah berjaya di Aceh. Tahun 1980-an hingga 2000-an, Aceh Utara dan Lhokseumawe menjadi pusat industri. Pabrik-pabrik raksasa berdiri, seperti PT Arun LNG, PT ExxonMobil, PT AAF, PT KKA, dan PT PIM. Namun, kini yang masih produksi hanya PT PIM.

Peresmian pabrik NPK tersebut membuat industri pupuk milik PT PIM kian lengkap. Sebelumnya, PT PIM telah memiliki dua pabrik pupuk urea. Pupuk produksi PT PIM didistribusikan di Aceh dan beberapa provinsi lain di Sumatera.

Pabrik NPK yang diresmikan itu mampu memproduksi 500.000 ton per tahun, sedangkan dua pabrik urea mampu memproduksi masing-masing 570.000 ton per tahun. Artinya, dari ketiga pabrik itu, PT PIM mampu memproduksi 1,6 juta ton per tahun.

PT PIM merupakan perusahaan milik negara. Perusahaan ini didirikan pada 1982, tetapi pada 2005 berhenti produksi lantaran kesulitan gas setelah berakhirnya operasi perusahaan migas ExxonMobil.

Setelah mendapatkan jaminan pasokan gas dari beberapa sumur gas dalam negeri, pabrik PT PIM 1 dan PIM 2 direaktivasi. Pada 2019, PT PIM kembali membangun pabrik lain, yakni pabrik NPK, dan diresmikan pada 2023. Dengan demikian, kini PT PIM memiliki tiga pabrik.

Pabrik NPK itu berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan pengembangan industri/bisnis tertentu dengan memperoleh fasilitas tertentu.

Pemerintah memberikan banyak kemudahan investasi dalam KEK, seperti keringanan pajak, kemudahan izin, dan jaminan keamanan. Dengan adanya keringanan pajak, harga jual produk dapat ditekan.

KEK Arun milik konsorsium PT PIM, PT Pelindo, PT Pertamina, dan PT PEMA, badan usaha milik Pemprov Aceh. KEK Arun ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. KEK Arun diproyeksikan sebagai pusat industri Aceh masa mendatang.

Direktur Utama PT PIM Budi Santoso Syarif sangat optimistis peresmian pabrik pupuk NPK itu menjadi tonggak awal mengembalikan kejayaan industri di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

”Kehadiran Presiden merupakan bentuk jaminan keseriusan pemerintah mengembangkan KEK Arun. Investor akan menangkap pesan ini,” kata Budi ditemui seusai peresmian pabrik.

Kawasan strategis

KEK Arun diproyeksikan sebagai pusat investasi di sektor industri energi, petrokimia, pengolahan kelapa sawit, dan logistik. Dengan ketersediaan lahan 2.600 hektar, KEK Arun diproyeksikan juga sebagai kawasan industri hijau.

KEK Arun dianggap strategis karena berada di wilayah Selat Malaka dan tidak jauh dari Teluk Benggala, lintasan perdagangan dunia. KEK Arun diharapkan menjadi kawasan industri baru setelah kejayaan PT Arun LNG berakhir.

Peresmian pabrik pupuk NPK, menurut Budi, memberikan motivasi bagi PIM untuk terus mengembangkan bisnisnya. ”Jika ada jaminan pasokan gas, sangat mungkin kami tambah pabrik baru lagi,” ujar Budi.

Melihat kebutuhan pupuk nasional, investasi pada sektor ini masih sangat menjanjikan karena produksi pasti akan terserap oleh pasar.

Pemerintah memberikan banyak kemudahan investasi dalam KEK, seperti keringanan pajak, kemudahan izin, dan jaminan keamanan. Dengan adanya keringanan pajak, harga jual produk dapat ditekan.

Anggota Komisi IV DPR asal Aceh, TA Khalid, mengatakan, selama ini Aceh tidak memiliki sumber produksi pupuk NPK secara mandiri. Kebutuhan pupuk NPK dipasok dari provinsi lain. Keberadaan pabrik NPK akan memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk NPK dengan harga terjangkau.

”Setiap saya turun ke setiap desa dan jumpa petani, mereka selalu mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk. Dengan adanya pabrik ini, diharapkan petani mudah mendapatkan pupuk,” ujar TA Khalid.

Kepala Dinas Pertanian Aceh Cut Huzaimah mengatakan, selama ini petani di Aceh dominan menggunakan pupuk urea karena harganya bersubsidi, sedangkan pupuk NPK harus dibeli dengan harga komersial.

Nantinya, pupuk NPK produksi PT PIM akan didistribusikan kepada petani di Aceh dengan harga subsidi. ”Ketersediaan pupuk salah satu faktor pendukung ketahanan pangan,” kata Cut.