Kalsel Godok Aturan Bakar Lahan untuk Pertanian Berkelanjutan

Aturan membakar lahan pertanian digodok untuk pertanian berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Pembakaran lahan dianggap paling efektif untuk membasmi hama tungro yang selama ini menyerang tanaman padi.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petani di Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, membabat tanaman padi di sawahnya yang terserang hama tungro, Selasa (10/5/2022). Serangan tungro membuat banyak petani di Kalsel gagal panen.

BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menggodok aturan membakar lahan pertanian secara terbatas demi menjaga produksi padi. Dianggap sebagai cara paling efektif membasmi hama tungro, pembakaran lahan di awal musim tanam kini sudah dilarang.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Syamsir Rahman mengatakan, penurunan produksi padi pada 2022 cukup besar meski surplus beras sekitar 42.000 ton. Produksi padi Kalsel pada 2022 sekitar 873.000 ton gabah kering giling (GKG) atau lebih rendah dari produksi padi pada 2021 yang mencapai 1,05 juta ton GKG. Penyebab utamanya disebut banjir dan hama tungro.

”Mayoritas petani di Kalsel atau sekitar 60 persen masih menanam padi lokal yang rentan terserang hama tungro,” kata Syamsir di Banjarmasin, Kamis (9/2/2023).

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman

Menurut Syamsir, gerakan pengendalian hama tungro dengan insektisida sudah dilakukan. Namun, biaya penyemprotan tergolong mahal dan mayoritas petani tidak sanggup mengeluarkan biaya untuk itu. Karena itu, mereka berharap diperbolehkan membakar lahan secara terbatas untuk membasmi hama tungro.

”Sejak dulu, mungkin sejak 100 tahun lalu, petani di Kalsel sudah biasa membakar lahan sebelum bercocok tanam. Dengan dibakar, maka jeraminya habis, hama tungro dan tikus juga mati,” katanya.

Baca juga: Produksi Padi Turun, Beras Lokal Banjar Turut Picu Inflasi

Namun, sejak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, petani dilarang membakar lahan. Ketika mereka membakar lahan pertanian, maka akan langsung terdeteksi adanya titik api (hotspot). Mereka yang kedapatan membakar lahan bisa ditangkap dan dipidana.

”Karena petani tidak bisa lagi membakar lahan pertanian, maka serangan hama tungro menjadi-jadi,” ujarnya.

Syamsir mengatakan, aturan yang melarang petani membakar lahan tidak hanya menyusahkan petani, tetapi semua orang. ”Saat ini, kami bersama Komisi II DPRD Kalsel sedang menyusun aturan yang memperbolehkan pembakaran lahan pertanian secara terbatas supaya serangan hama bisa diatasi dan petani tetap berproduksi,” tuturnya.

Dalam pembahasan aturan atau regulasi terkait pembakaran lahan, katanya, Komisi II DPRD Kalsel akan mempertemukan para pihak terkait, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta TNI/Polri.

”Dengan duduk satu meja, kami berharap bisa dikeluarkan peraturan gubernur terkait pembakaran lahan sehingga petani boleh membakar lahan dengan ketentuan terbatas, luasan tertentu, dan di bawah pengawasan. Membakarnya juga bergiliran supaya tidak menimbulkan kabut asap,” katanya.

Baca juga: Padi Terserang Tungro, Petani di Kalsel Terancam Gagal Panen

Namun, berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalsel, produksi padi pada 2022 menurun dibandingkan produksi 2021 akibat berkurangnya luas tambah tanam. Luas tambah tanam padi di Kalsel pada 2022 menurun seluas 90.107 hektar atau 16,83 persen jika dibandingkan dengan luas tambah tanam padi pada 2021.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap mengatakan, penurunan luas tambah tanam padi di Kalsel mengakibatkan produksi padi pada 2022 menurun 159.985,77 ton GKG atau 15,74 persen jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021.

Turunnya produksi padi mengakibatkan harga beras di Kalsel melambung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalsel, beras menjadi komoditas pendorong inflasi dengan andil paling besar pada Desember 2022. Di Banjarmasin, andil beras terhadap inflasi sebesar 0,66 persen, Kotabaru 0,23 persen, dan Tanjung 0,16 persen.