Kalimantan Barat Terus Berpacu Membangun Daya Saing

Dalam rangka HUT Provinsi Kalbar Ke-66, Harian Kompas mewawancarai Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Wawancara ini mengulas potensi dan tantangan provinsi terluas ketiga di Indonesia itu.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Provinsi Kalimantan Barat genap berusia 66 tahun pada 28 Januari 2023. Upaya meningkatkan daya saing terus dilakukan dengan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan hingga mengoptimalkan potensi yang ada. Hal itu ditopang pembenahan basis data untuk efektivitas pembangunan.

Meskipun demikian masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan bersama-sama antara daerah dan pusat. Pintu ekspor baik di pelabuhan dan perbatasan perlu lebih ditingkatkan fungsinya sehingga potensi ekonomi daerah bisa lebih optimal berkontribusi untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka HUT Provinsi Kalbar Ke-66, Harian Kompas mewawancarai Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, pada Selasa (24/1/2023). Berikut petikan wawancara Harian Kompas dengan Gubernur Kalbar terkait berberapa aspek penting dalam pembangunan daerah:

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap masih dalam tahap penyelesaian di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (18/8/2015).

Apa potensi dan kekuatan Kalimantan Barat yang menjadi modal pembangunan?

Kalbar memiliki berbagai potensi untuk memperkuat percepatan pertumbuhan dalam pembangunan. Namun untuk mengoptimalkan potensi itu perlu basis data yang valid. Oleh sebab itu, pada 2018 Pemerintah Provinsi Kalbar pertama-tama membenahi data. Data yang valid sangat penting dalam menentukan program prioritas dan efektivitas pembangunan.

Dari data yang telah dibenahi barulah menyusun program prioritas. Misalnya terkait jalan provinsi. Berdasarkan laporan awal pada 2018, jalan provinsi yang dalam kondisi mantap 86 persen. Namun setelah divalidasi di lapangan ternyata hanya 49 persen yang dalam kondisi mantap dari 1.530 km total panjang jalan provinsi.

Akhirnya Pemerintah Provinsi Kalbar pun menetapkan target capaian jalan dalam kondisi mantap hingga akhir 2023 harus 80 persen. Lalu, investasinya harus ada 420 km-450 km membuat jalan dan meningkatkan daya tampung jalan. Anggaran 1 km jalan sekitar Rp 7 miliar. Berarti perlu Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Di sisi lain, kemampuan anggaran terbatas.

Namun dengan berbagai cara Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya meningkatkan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap dari semula 49 persen nantinya akan menjadi sekitar 80 persen pada akhir tahun ini. Selama lima tahun ini biaya untuk membangun jalan provinsi sekitar Rp 3 triliun. Yang paling besar sekitar Rp 720 miliar tahun ini untuk dapat mencapai 80 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap pada akhir tahun.

EMANUEL EDI SAPUTRA

Kondisi jalan di Kalimantan Barat berdasarkan data Kalbar dalam angka 2021.

Pembiayaannya pemantapan jalan bersumber dari mana?

Pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 hanya Rp 1,7 triliun. Itu tidak cukup untuk untuk membangun jalan provinsi. Akhirnya dengan data yang valid, Pemprov Kalbar berupaya membuka potensi pendapatan yang ada sehingga pada tahun 2023 PAD mencapai Rp 3,3 triliun, artinya ada peningkatan Rp 1,6 triliun. Inilah yang dipergunakan untuk pembangunan pembiayaan jalan, bangunan kantor, dan sebagainya.

Dengan data yang valid, Pemprov mengetahui potensi-potensi pendapatan yang ada, misalnya dengan menyadarkan wajib pajak dan memanfaatkan aset. Potensi aset provinsi cukup besar yang bisa dimaksimalkan untuk pendapatan. Tahun lalu bisa Rp 23 miliar PAD dari pemanfaatan aset. Tahun 2023 pendapatan dari pemanfaatan aset ditargetkan Rp 40 miliar.

Selain itu ada potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Data terkait potensi tersebut juga divalidasi untuk mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan. Demikian juga dengan potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca juga: Terminal Kijing Mendorong Hilirasi Industri Kalbar

Kendaraan yang selama lima tahun tidak dibayar pajaknya, selain dendanya dibebaskan, juga akan dikurangi pajak pokok sebanyak beberapa persen agar pemilik segera mendaftarkan. Dalam lima tahun terakhir Rp 600-Rp700 miliar potensi yang menunggak pajak.

Potensi minyak sawit mentah (CPO) Kalbar juga besar. Produksi CPO Kalbar 7 juta ton per tahun. Namun yang diekspor melalui pintu ekspor Kalbar baru 980.000 ton. Ekspor CPO dari Kalbar masih banyak melalui beberapa pintu ekspor di luar Kalbar, yakni Riau, Lampung, Belawan dan sebagainya. Pintu ekspor di pelabuhan Kalbar belum memadai kelengkapan sarananya.

Akhirnya ekspor CPO lebih banyak tercatat di pelabuhan luar Kalbar. Pemprov Kalbar telah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan agar bagi hasil bukan berdasarkan ekspor, melainkan berdasarkan daerah penghasil.

Bisa juga dikombinasikan pembagiannya berdasarkan daerah panghasil dan bea ekspor. Ketika bagi hasil komponen sawit bisa diterima daerah maka akan ada tambahan dana bagi daerah untuk mempercepat pembangunan termasuk pembangunan jalan.

Baca juga: Jalan Panjang Membangun Perbatasan Antarnegara di Kalbar

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan juga harusnya dimaksimalkan agar potensi perdagangan bisa optimal serta meningkatkan daya saring. Contohnya, bagaimana transportasi angkutan untuk barang ekspor Kalbar ke Malaysia agar lebih efisien. Sementara itu, kewenangannya ada di pusat. Pemerintah memang di satu sisi telah serius membangun PLBN. Kita bangga memiliki PLBN yang bagus.

Mengoptimalkan fungsi PLBN penting karena dalam kondisi tertentu juga terkait dengan kemanusiaan. Contohnya, saat Covid-19 beberapa tahun lalu, Pemprov Kalbar membeli oksigen ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan warga Kalbar. Namun, ketika oksigen tiba dan ingin membuka “Iso tank” harus melalui banyak izin.

EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu sudut di kompleks Pos Lintas Batas Negara di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

Kesehatan salah satu aspek yang penting bagi masyarakat. Sejauh ini seperti apa pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan Kalbar?

Rumah sakit di Malaysia lebih dari 70 persen pasiennya orang Indonesia. Demikian juga di Kuching, Sarawak, Malaysia, sekitar 70 persen orang Kalbar. Hal itu terjadi karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit di daerah rendah.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah maka pertama-tama yang dibenahi gedungnya agar lebih representatif. Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak semula semerawut dan kumuh. Pemprov Kalbar telah membenahi dengan membangun gedung yang representatif.

Gedung RSUD dr Soedarso Pontianak kini terdiri dari enam lantai dan dua gedung baru. Ruang operasi dulunya hanya 1, sekarang sudah ada 14 ruangan. Di RSUD Soedarso juga sudah bisa operasi jantung terbuka. Tahun ini dilengkapi dengan radio terapi untuk pasien kanker.

Baca juga: Puskesmas di Perbatasan Diperkuat

Pemprov Kalbar juga terus berupaya membenahi sumber daya manusia (SDM) yang melayani di rumah sakit. Salah satunya dengan terus memantau perkembangan pelayanan. Selain itu, untuk memenuhi ketersediaan dokter, bekerja sama dengan rumah sakit yang memiliki tenaga dokter yang diperlukan.

Gubernur juga telah menggelar pertemuan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak agar dokter-dokter muda bisa mengambil spesialis yang diperlukan daerah. Dengan demikian diharapkan kebutuhan dokter terpenuhi.

EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu petugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso, Pontianak, Kalimantan Barat, sedang mempraktikan cara menggunakan alat pelindung diri dari virus Covid-19.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Sejauh ini bagaimana upaya peningkatan SDM melalui pembangunan di bidang pendidikan?

Kalbar sangat luas, terluas ketiga di Indonesia dengan penduduk 5,5 juta. Dengan luasnya daerah Kalbar, ada di salah satu daerah jika siswa SMP ingin melanjutkan ke jenjang SMA harus menempuh jarak 42 km dari desa asal mereka. Belum lagi sarana dan prasarana sekolah.

Pemprov Kalbar berupaya mendekatkan SMA/SMK ke masyarakat. Tahun ini Pemprov Kalbar membangun 25 SMA/SMK baru untuk mendekatkan sekolah kepada masyarakat sehingga anak-anak tidak putus sekolah.

Kedepan ada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik ke sekolah yang baru dibangun tersebut. Sekitar lima tahun ini totalnya lebih dari 50 SMA/SMK yang dibangun baru.

Baca juga: Kawasan Perbatasan Indonesia Butuh Perbaikan Kualitas Pendidikan

Sarana pendidikan juga dibenahi. Dari 170.000 kursi di SMA/SMK yang harus diganti, sejauh ini sudah 100.000 kursi yang sudah diganti. Para siswa di SMA/SMK negeri juga dibebaskan dari biaya iuran sekolah SMA/SMK negeri setiap bulan.

Bentuknya, setiap siswa diberi beasiswa per bulan Rp 100.000 yang ditransfer langsung ke sekolah setiap bulan. Pendidikan penting dibangun, jangan sampai suatu saat nanti sumber daya alamnya habis, SDM belum memadai.

Peningkatan SDM juga dilakukan melalui pembangunan Pusat Sertifikasi Keahlian. Melalui Pusat Sertifikasi Keahlian yang telah dibangun, warga bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai pengakuan pada bidang tertentu untuk bekerja. Swasta juga ada yang membantu.

Sejauh ini ada tiga komponen yang diajarkan, yaitu otomotof, elektro, dan komputer. Namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan dikembangkan pada bidang lain. Setelah itu peserta mendapat setrtifkat. Otomatif bisa dikembangkan dalam bidang modifikasi sehingga diharapkan melahirkan wiraswasta baru dan menciptkaan lapangan kerja. Siswa SMK juga bisa jika ingin mengikutinya.

Pusat Sertifikasi Keahlian itu juga difungsikan sebagai pelatihan bagi keluarga miskin. Sebanyak 200 orang dari keluarga tidak mampu diberi pelatihan sertifikasi Satpam bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Kalbar. Keberadaan Pusat Sertifikasi Keahlian itu diharapkan bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Biaya semua ditanggung pemerintah.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pada 2017, siswa dari Dusun Badat Lama, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia setiap harinya berjalan kaki dengan total 6 km pergi dan pulang sekolah menuju SD Negeri 14 Badat di Dusun Badat Baru. Mereka menyusuri jalan di perbukitan dengan kecuraman 30-40 derajat. Kini sebagian jalan sudah diperbaiki.

Apa tantangan daerah kedepan?

Kedepan, kualitas SDM harus terus ditingkatkan. Kemudian, sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan SDM khususnya di dunia pendidikan harus terus diperbaharui. Daerah juga harus jeli memandang peluang di tengah persaingan.

Tantangan lainnya bagaimana mengurangi hambatan untuk peningkatan daya saing, misalnya mengoptimalkan pintu ekspor baik di pelabuhan maupun di perbatasan. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk kaum muda baik di lingkungan Aparatur Sipil Negara maupun di luar.