Selain Infrastruktur, Kawasan Perbatasan Indonesia Butuh Perbaikan Kualitas Pendidikan

Pembangunan infrastruktur di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat masih perlu dilanjutkan. Selain itu, penting juga meningkatkan indeks pembangunan manusia agar lebih siap di masa depan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pos lintas batas negara di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

PONTIANAK, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat mesti diimbangi dengan pembenahan sektor pendidikan. Saat ini, indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan terbilang masih rendah.

Ada lima kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Daerah itu adalah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selain itu, sedikitnya ada 50 jalan setapak menghubungkan Sarawak-Indonesia.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Eddy Suratman, Jumat (8/10/2021), mengatakan, pembangunan jalan paralel dan pos lintas batas negara (PLBN) mesti ditingkatkan. Dia mencontohkan perlunya membangun jaringan listrik yang memadai. Tujuannya, agar warga bisa mendapat nilai tambah saat daerah itu tumbuh menjadi kawasan ekonomi baru.

”PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, tetapi jadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Canangkan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan di Aruk-Sajingan

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu sudut di kompleks pos lintas batas negara di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

Eddy menuturkan, pengembangan kawasan penting untuk meningkatkan  kualitas sumber daya manusia perbatasan. Saat ini, indeks prestasi manusia (IPM) warga daerah perbatasan masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebagian besar kabupaten perbatasan memiliki IPM lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalbar tahun 2020 sebesar 67,66. Hanya Bengkayang yang sedikit lebih tinggi, mencapai 67,87.

”Pemda tidak cukup sekadar mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. Perlu dicek 20 persen itu untuk apa saja. Angka putus sekolah harus dikurangi. Rata-rata lama sekolah perlu dibenahi. Sekarang rata-rata lama sekolah di daerah perbatasan di bawah 7 tahun. Artinya hanya tamat SD,” ungkap Eddy.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, pendidikan di perbatasan masih harus diperhatikan. Meningkatkan IPM, menurut dia, bukan perkara sederhana. Butuh pembenahan aspek lama sekolah, angka harapan hidup, dan kualitas perekonomian.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, September 2018.

Masih dibangun

Data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX Pontianak menyebutkan, total jalan paralel perbatasan Kalbar sepanjang 811,32 kilometer. Infrastruktur itu terbagi atas tujuh koridor ruas jalan nonstatus dan lima koridor jalan nasional.

Jalan yang telah beraspal hingga akhir tahun 2020 tercatat sepanjang 322,41 km dan jalan agregat sepanjang 196,57 km. Sementara jalan tanah sepanjang 292,35 km.

Selain itu, PLBN juga masih dibenahi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyelesaikan pembangunan PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang.

Konstruksi PLBN Jagoi Babang mulai dikerjakan sejak 27 November 2020 dengan anggaran Rp 207,35 miliar yang bersumber dari APBN tahun jamak 2020-2022. Saat ini konstruksinya mencapai 26,71 persen dan ditargetkan rampung pada 19 Juli 2022. Berdasarkan data Pos TPI Imigrasi Aruk pada Maret 2020, jumlah pelintas PLBN Jagoi Babang berkisar 100-150 orang per minggu.

Lokasi tersebut berjarak sekitar 60 km dengan ibu kota Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur, dengan waktu tempuh 1,5 jam. Waktunya lebih singkat apabila dibandingkan dengan jarak tempuh dari Kota Pontianak sekitar 7 jam perjalanan atau setara 270 km perjalanan darat.

Baca juga : Kesejahteraan Penduduk Perbatasan Lebih Rendah dari Nonperbatasan, Perlu Optimalkan Potensi