Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Terhambat Pelepasan Kawasan Hutan

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, masih terkendala pelepasan kawasan hutan yang sampai saat ini belum selesai. Ditargetkan kendala administrasi dapat tuntas tahun ini.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumsel Herman Deru, pada 13 Februari 2021, memantau kawasan Tanjung Carat yang akan menjadi pelabuhan laut dalam.

PALEMBANG, KOMPAS — Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, masih terkendala pelepasan kawasan hutan yang sampai saat ini prosesnya belum selesai. Ditargetkan semua urusan administrasi dapat tuntas tahun ini sehingga pembangunan pelabuhan dapat dimulai segera. Jika pelabuhan ini beroperasi, diharapkan perekonomian di Sumsel terdongkrak.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan SA Supriono, Senin (16/1/2023), mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi dari berbagai kementerian agar aset bisa diserahkan segera ke Kementerian Perhubungan. ”Syarat administrasi inilah yang terus kami percepat penyelesaiannya,” ucapnya.

Prioritas saat ini adalah menyelesaikan proses pelepasan kawasan hutan agar proses administrasi dituntaskan. Dari 200 hektar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan, sekitar 60 hektar belum diselesaikan proses pelepasan kawasan hutannya.

”Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan sudah kami selesaikan, tinggal menunggu izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terbit. Jika izin lingkungan terbit, administrasi lainnya dapat diselesaikan,” ujar Supriono.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Aktivitas bongkar-muat di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, pada Agustus 2021.

Proses administrasi yang belum tuntas adalah Surat Keputusan Rancangan Induk Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sertifikat hak pengelolaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. ”Sementara hal lain akan dikerjakan secara paralel,” ungkapnya.

Penyelesaian proses ini diharapkan mempercepat pembangunan pelabuhan yang dinilai telah mendesak. ”Kami menargetkan proses administrasi dapat diselesaikan segera dan pembangunan pelabuhan dapat dimulai tahun ini,” ujar Supriono.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Terhambat Dana, Pemerintah Gandeng Swasta

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa mengatakan, jika Pelabuhan Tanjung Carat dapat diselesaikan, Sumsel akan memiliki pelabuhan laut dalam yang memadai untuk aktivitas kapal-kapal besar. Ini untuk melayani kegiatan ekspor-impor beragam komoditas unggulan, seperti karet, kelapa sawit, dan kopi.

Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini beroperasi dinilai kurang memadai untuk dijadikan pelabuhan ekspor-impor karena alur sungai yang dangkal. ”Saat ini kedalaman sungai hanya sekitar 6 meter. Alhasil, kapal bertonase besar tidak dapat berlabuh,” ucapnya.

Pelabuhan Boom Baru Palembang hanya bisa disinggahi kapal bertonase di bawah 10.000 ton. Agar bisa sampai ke pelabuhan, komoditas itu harus dipindahkan dari kapal besar ke kapal kecil, dan sebaliknya. ”Proses itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar,” ucap Ari.

Sementara itu, jika Pelabuhan Tanjung Carat selesai, kapasitas kapal bertonase 60.000-100.000 ton bisa berlabuh karena kedalaman air mencapai 16 meter. Apalagi, akses Pelabuhan Tanjung Carat juga lebih dekat dengan Singapura.

Perlu ada political will dari pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini dapat tuntas.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih berpendapat, sulitnya penyelesaian hukum perizinan dan legalitas di Indonesia sangat tidak efisien dan bersifat transaksional. ”Proyek pemerintah saja masih menghadapi masalah seperti ini, apalagi swasta,” ucapnya.

Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian Pelabuhan Tanjung Carat. Proyek ini sudah puluhan tahun berjalan, tapi tidak selesai juga. ”Perlu ada political will dari pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini dapat tuntas,” ujar Sumarjono.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sebuah truk pengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tengah melewati jalan lintas timur sumatera di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Senin (2/1/2022).

Keberadaan pelabuhan ini diharapkan menjadi pemicu pergerakan ekonomi di Sumsel. Selama ini, kegiatan ekspor-impor di Sumsel terhambat karena tidak ada pelabuhan yang memadai. Sebagian besar komoditas unggulan Sumsel dikirim ke daerah lain untuk diekspor, seperti Lampung dan Jambi.

”Hal ini membuat biaya logistik dan transportasi akan semakin besar. Diharapkan ketika Pelabuhan Tanjung Carat selesai, biaya itu dapat dipangkas,” ujar Sumarjono.

Baca juga: Persiapan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel Terus Dimatangkan