Bener Meriah Daerah Percontohan Penurunan ”Stunting” Nasional

KOMPAS/ZULKARNAINI

Perempuan Gayo dari Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah melakukan konsolidasi membahas persoalan hutan, lingkungan, hingga kesehatan keluarga, Selasa (17/11/2020).

SIMPANG TIGA REDELONG, KOMPAS — Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dijadikan sebagai daerah percontohan penurunan angka stunting (tengkes) di Indonesia. Kolaborasi para pihak diharapkan dapat menekan angka tengkes di daerah penghasil kopi itu.

Peluncuran gerakan kolaboratif penurunan tengkes dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Kamis (12/1/2023) di Kabupaten Bener Meriah. Peluncuran program itu dihadiri 12 perwakilan kabupaten/kota di Aceh dan para pekerja kesehatan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, perlu gerakan kolaborasi para pihak untuk percepatan penurunan tengkes.

Baca juga: Jangan Lagi Ada ”Stunting”

Hasto mengatakan, percepatan penurunan tengkes merupakan upaya menyiapkan generasi Indonesia di masa depan, yakni saat menghadapi Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas pada 2045.

”Stunting bisa menggagalkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Kalau generasi masa depan kita stunting, bukan Bonus Demografi yang akan didapat, tetapi bencana demografi,” ujar Hasto.

Mengganggu

Stunting atau tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat malnutrisi kronis. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik di mana tubuh anak tidak dapat mencapai ketinggian yang layak seperti anak-anak seusianya, tetapi juga mengganggu perkembangan otak.

Hasto mengatakan, persoalan prevalensi tengkes berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi tengkes di Indonesia 24,4 persen. Pemerintah menargetkan pada 2024 prevalensi menjadi 14 persen.

Hasto mengatakan, percepatan penurunan tengkes ini merupakan program prioritas nasional. Untuk mencapai target tersebut, butuh kerja keras semua pihak. Komitmen kepala daerah provinsi dan kabupaten juga sangat menentukan program-program penurunan tengkes berjalan.

”Kabupaten Bener Meriah jadi contoh nasional. Kalau langkah-langkah ini dilakukan konsisten, saya yakin pada akhir 2023 prevalensi stunting di Bener Meriah turun drastis,” kata Hasto.

Baca juga: Mengejar Target Prevalensi ”Stunting” 14 Persen

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah telah menyusun strategi penurunan stunting (tengkes). Strategi itu ialah menurunkan prevalensi tengkes, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dan menjamin pemenuhan asupan gizi.

Selain itu, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Stunting bisa menggagalkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia.

Penjabat Bupati Bener Meriah Haili Yoga mengatakan, kolaborasi antarpemangku kepentingan diterapkan dalam upaya percepatan penurunan tengkes. Pada Agustus 2022, saat dia dilantik sebagai penjabat bupati, angka tengkes di kabupaten itu 1.827 anak.

”Setelah kami lakukan intervensi secara terarah dan terukur, pada Januari 2023 jumlah anak stunting di Bener Meriah turun menjadi 1.639 anak. Ada kampung yang tadinya anak stunting 27 anak, hari ini turun menjadi 7 anak,” kata Haili.

DOK BKKBN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG (K), menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 12 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Kamis (12/1/2023), di Kabupaten Bener Meriah

Pemkab Bener Meriah menerapkan program bapak asuh. Para pemangku kepentingan, seperti kepala kepolisian resor, komandan distrik militer, kepala kejaksaan negeri, hingga ketua majelis permusyawaratan ulama, diberikan tanggung jawab untuk terlibat penuh intervensi cegah tengkes.

Dalam kegiatan itu, BKKBN menyerahkan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 12 kabupaten dan kota. DAK BOKB ini digunakan untuk fisik dan nonfisik dalam upaya percepatan penurunan tengkes.

Rincian penyaluran dana tersebut ialah Kabupaten Bireuen Rp 12,1 miliar, Aceh Tengah Rp 8,1 miliar, Gayo Lues Rp 6,4 miliar, Kabupaten Aceh Tenggara Rp 10 miliar, Pidie Rp 13,2miliar, Pidie Jaya Rp 6,4 miliar, Aceh Utara Rp 15,1 miliar, Aceh Tamiang Rp 7,2 miliar, Nagan Raya Rp 6,7 miliar, Lhokseumawe Rp 2,5 miliar, Bener Meriah Rp 6,5 miliar, dan Aceh Tamiang Rp 7,2 miliar.

Baca juga: Gerakan Nasional untuk Atasi Tengkes