Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Diharapkan Memicu Pemerataan Ekonomi
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan sebagian akan dibiayai oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia. Infrastruktur penghubung dua pulau terpadat di Kepulauan Riau itu diharapkan bakal memicu pemerataan ekonomi.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
PANDU WIYOGA
Lokasi yang ditetapkan menjadi titik awal pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (1/12/2020).
BATAM, KOMPAS — Pemerintah dan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB menyepakati kerja sama pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Bintan di Kepulauan Riau. Infrastruktur sepanjang 6,97 kilometer itu diharapkan bakal membantu Bintan mengejar pertumbuhan ekonomi Batam.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Selasa (10/1/2023), menilai, pembangunan Jembatan Batam-Bintan akan memberi manfaat ekonomi bagi warga di kedua pulau. Mobilitas tenaga kerja akan lebih lancar, dan lalu lintas wisatawan bakal lebih mudah.
”Selain itu, investor asing yang akan menanam modal atau mendirikan usaha di Kepri juga bisa memilih untuk investasi di Batam dengan yang infrastrukturnya telah lengkap. Atau mereka bisa memilih untuk investasi di Bintan dengan harga yang lebih murah,” kata Rafki.
Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan sudah didengungkan sejak sekitar 20 tahun lalu. Namun, upaya serius untuk mewujudkannya baru dilakukan pada Desember 2020 saat pemerintah menetapkan titik awal pembangunan jembatan itu di Pulau Batam.
Menurut rencana, jembatan sepanjang 6,97 kilometer (km) itu akan terdiri atas tiga bagian. Jembatan pertama sepanjang 2,17 kilometer menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tanjung Sauh. Jembatan kedua sepanjang 3,9 km menghubungkan Pulau Tanjung Sauh dengan Pulau Buau. Adapun jembatan ketiga sepanjang 0,9 km menghubungkan Pulau Buau dengan Pulau Bintan.
Saat berkunjung ke Batam pada Maret 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau Pemerintah Provinsi Kepri jangan sampai nantinya Jembatan Batam-Bintan bernasib sama dengan Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang).
Jembatan Barelang dibangun pada 1992-1998 dengan anggaran Rp 400 miliar. Jembatan itu terdiri atas enam bagian dan menghubungkan Pulau Batam dengan enam pulau lain di sebelah selatan.
PANDU WIYOGA
Sejumlah warga terlihat mulai kembali berwisata di Jembatan Batam-Rempang-Galang atau Barelang I di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/5/2020).
Setelah selesai dibangun, Jembatan Barelang tidak mendatangkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau yang terletak di bagian selatan masih amat jauh tertinggal dibanding Batam.
Menurut Rafki, agar Jembatan Batam-Bintan dapat memberi manfaat pemerataan ekonomi yang diharapkan, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Salah satu yang terpenting adalah membangun infrastruktur air, listrik, dan pelabuhan yang lebih memadai.
”Selain pemerataan ekonomi, dibangunnya Jembatan Batam-Bintan ini diharapkan juga dapat mengurai kepadatan penduduk di Batam. Dengan adanya jembatan, warga yang bekerja di Batam nantinya dapat tinggal di Bintan yang biaya hidupnya lebih rendah daripada di Batam,” ujar Rafki.
PANDU WIYOGA
Petugas kesehatan memeriksa identitas penumpang dan kartu kewaspadaan kesehatan elektronik dari aplikasi e-HAC di Dermaga 1, Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, Kamis (29/4/2021).
Kerja sama
Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kerja sama dengan AIIB di Tanjung Pinang, Senin (9/1/2023). Pemerintah mengusulkan pinjaman sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,65 trilun.
AIIB dibentuk China dan mulai beroperasi pada Januari 2016. Ada 57 negara yang menjadi anggota bank tersebut. Sebelumnya, AIIB juga mendanai sejumlah proyek strategis nasional, salah satunya pembangunan infrastruktur pendukung di Sirkuit Mandalika.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pinjaman sebesar Rp 4,65 triliun dari AIIB akan dipakai untuk membangun Jembatan Batam-Bintan bagian I, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tanjung Sauh. Penandatanganan pinjaman dijadwalkan paling lambat pada Kuartal II-2024.
Menurut Ansar, saat ini, pemerintah tengah menunggu proses soil investigation atau penyelidikan tanah di 16 titik tempat tiang Jembatan Batam-Bintan bagian I akan dibangun. Kementerian PUPR menganggarkan Rp 50 miliar untuk penyelidikan tanah dan memastikan kelayakan desain jembatan.
”Mudah-mudahan lelang (pembangunan) landing point Batam-Tanjung Sauh sudah bisa dilakukan pada akhir 2023. Pembangunan bagian I itu akan menggunakan pinjaman pemerintah yang dibiayai AIIB. Adapun sisanya (bagian II dan III) akan dibiayai dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha),” kata Ansar.
