Pemprov Kepri Tetapkan Titik Awal Pembangunan Jembatan Batam-Bintan
Pemprov Kepri menetapkan titik awal pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam. Diharapkan infrastruktur itu bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Batam dan pulau sekitarnya.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan titik awal pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Diharapkan pembangunan infrastruktur itu bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Batam dengan pulau-pulau di sekitarnya.
Pejabat Sementara Gubernur Kepri Bahtiar, Selasa (1/12/2020), mengatakan, warga Kepri sudah menanti realisasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan selama hampir 20 tahun. Namun, proyek itu belum juga terealisasi karena titik awal pembangunan sejak dulu tidak kunjung disepakati.
”Hari ini, kami memancangkan titik koordinat awal yang selama ini tidak jelas di mana. Dengan begitu, dimensi jembatan menjadi jelas dan biaya yang dibutuhkan lebih mudah dihitung,” kata Bahtiar saat meninjau titik lokasi rencana pembangunan di Kabil.
Sesuai rencana awal, jembatan sepanjang 6,97 kilometer (km) itu akan terdiri dari tiga bagian. Jembatan pertama sepanjang 2,17 km menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tanjung Sauh. Jembatan kedua sepanjang 3,9 km menghubungkan Pulau Tanjung Sauh dengan Pulau Buau. Adapun, jembatan ketiga sepanjang 0,9 km menghubungkan Pulau Buau dengan Pulau Bintan.
Bahtiar menuturkan, tinggi jembatan butuh dihitung dengan cermat karena lokasinya berada di jalur perdagangan internasional yang padat. Jembatan penghubung Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Buau akan dibagun setinggi 40 meter agar kapal dagang maupun kapal perang tetap bisa melintas.
Tinggi jembatan butuh dihitung dengan cermat karena lokasinya berada di jalur perdagangan internasional yang padat. (Baktiar)
Rancangan jembatan yang terbagi menjadi beberapa bagian itu mirip dengan Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) yang dibangun dengan anggaran Rp 400 miliar pada 1992-1998. Jembatan Barelang yang terdiri dari enam bagian itu menghubungkan Pulau Batam dengan enam pulau lain di sebelah tenggara.
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan tercantum sebagai proyek prioritas strategis dalam Peraturan Presiden No 18/2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Proyek itu diperkirakan akan menyedot biaya lebih kurang Rp 8,6 triliun dari APBN.
Menurut Bahtiar, Pemprov Kepri sudah menyediakan anggaran sekitar Rp 30 miliar dari APBD untuk membebaskan sejumlah lahan yang menjadi lokasi pembangunan kaki jembatan. Penetapan lokasi akan dikebut untuk mencegah munculnya spekulan di lahan tersebut.
”Di sana, tidak boleh ada transaksi atau balik nama. Aparat pasti menindak kalau ada yang main-main karena ini program nasional yang harus segera diamankan,” ujar Bahtiar.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepri Bambang Prasongko mengatakan, lokasi pembangunan jembatan di Pulau Batam termasuk dalam wilayah yang dikelola Badan Pengusahaan Batam. Artinya, tidak perlu ada pembebasan lahan.
Namun, untuk lokasi pembangunan jembatan dan jalan pendukung di Pulau Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan Pulau Bintan, masih perlu upaya pemetaan lahan yang lebih mendalam. Sejumlah lokasi di tiga pulau itu adalah tempat permukiman warga. Salah satunya, pembebasan lahan diperlukan di Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Bintan.
Meski demikan, Bahtiar berharap pembangunan Jembatan Batam-Bintan itu bisa segera dimulai tahun depan dan rampung pada 2023. Infrastruktur itu diharapkan dapat membantu geliat ekonomi dari Pulau Batam mengalir ke pulau-pulau kecil di sekitarnya.
”Jembatan Batam-Bintan dibangun bukan hanya untuk menyambungkan pulau-pulau secara fisik, tetapi juga menyambungkan kehidupan di pulau-pulau sekitar yang selama ini sangat jomplang,” ucap Bahtiar.