Program Padat Karya Tetap Menjadi Andalan Kota Surabaya di Tahun 2023
Pada 2023, Pemerintah Kota Surabaya berharap bisa memacu lebih cepat lagi perekonomian warga dengan menjalankan beberapa program percepatan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh
AGNES SWETTA PANDIA
·2 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Program padat karya masih diandalkan untuk mendongkrak ekonomi warga Surabaya, Jawa Timur, di tahun 2023. Hal itu berkaca dari keberhasilan tahun lalu ketika angka kemiskinan dapat ditekan hingga memacu peningkatan laju ekonomi warga, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Hal itu dikatakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu (1/1/2023). Dia menyebut, strategi itu bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tahun Baru.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Surabaya, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat 7,17 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 3 persen. Jumlahnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan Maret 2020 sebesar minus 4,85 persen.
Selain itu, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya melaporkan angka pengangguran pada triwulan II tahun 2022 turun. Tingkat pengangguran terbuka, misalnya, pada 2022 menurun 2 persen menjadi 7,62 persen.
Eri mengatakan, hal itu ditunjang dengan kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Salah satu contohnya, ketika kebutuhan seragam dan batik seluruh aparat sipil negara Pemkot Surabaya dan siswa SD-SMP, dipenuhi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
”Kami yakin di 2023 bisa lebih meningkatkan pencapaian ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan kenaikan laju ekonomi,” kata Eri.
Wiwit Manfaati, pelaku UMKM Surabaya, sangat terbantu dengan program padat karya. Tidak hanya mendapat pelatihan usaha, ia didampingi hingga bisa mandiri. ”Sepanjang tahun 2022 tak pernah absen pendampingan dan pelatihan bagi warga yang berminat mengembangkan usaha kerajinan tangan dengan bahan alami,” kata pemilik usaha bernama ”Witrove”.
Penggunaan teknologi digital memudahkan pendampingan itu. Salah satu contohnya lewat e-Peken Surabaya. Pada aplikasi tersebut, ada 500 pedagang toko kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Konsumennya ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari sana.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M Fikser menyatakan, program pemberdayaan UMKM terus dilakukan. Salah satu yang rutin dilakukan dengan memesan konsumsi rapat kerja.
Fikser menjelaskan cara perangkat paerah memesan mekanan dan minuman kepada pelaku UMKM lewat e-Purchasing melalui toko daring, seperti e-Peken Surabaya, Jatim Bejo, serta katalog elektronik lokal maupun katalog elektronik nasional.
”Jadi pesanan itu secara sistem masuk pesanan (aplikasi) yang kemudian menggunakan dana APBD,” ujar Fikser.